Oleh: Destia Vira Fauziah, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta.
Mata Akademisi, Milenianews.com – Berbicara tentang kondisi umat Muslim hari ini hampir tidak mungkin tanpa menyinggung realitas pahit yang dialami rakyat Gaza, Palestina. Sebagai masyarakat Indonesia yang sejak lama dikenal memiliki empati kuat terhadap perjuangan Palestina, berbagai bentuk dukungan terus disuarakan—baik melalui aksi, donasi, hingga gerakan boikot.
Namun, di tengah arus solidaritas tersebut, publik dikejutkan oleh keputusan pemerintah Indonesia yang resmi bergabung dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) pada 22 Januari 2026. Presiden Prabowo Subianto bahkan menghadiri langsung peluncuran forum ini dalam agenda World Economic Forum di Davos, Swiss.
Keputusan ini langsung memantik pro dan kontra. Apalagi, forum tersebut merupakan inisiatif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump—figur yang selama ini dikenal memiliki kedekatan politik dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Di titik ini, pertanyaan mendasar muncul: apakah ini benar-benar “dewan perdamaian”, atau sekadar nama yang terdengar indah?
Baca juga: Board of Peace: Kejanggalan di Balik Retorika Perdamaian
Narasi perdamaian atau transaksi kepentingan?
Keraguan publik semakin menguat ketika muncul informasi bahwa Indonesia harus membayar iuran sekitar Rp16,87 triliun untuk menjadi anggota. Angka ini tentu tidak kecil, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan.
Di sisi lain, banyak negara justru memilih tidak bergabung. Hal ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam: jika tujuan forum ini adalah perdamaian, mengapa tidak semua negara tertarik untuk ikut serta?
Lebih janggal lagi, Palestina—sebagai pihak yang paling terdampak konflik—justru tidak dilibatkan dalam keanggotaan. Ini menjadi ironi yang sulit diabaikan. Bagaimana mungkin sebuah forum yang mengatasnamakan perdamaian dibentuk tanpa melibatkan pihak yang paling membutuhkan perdamaian itu sendiri?
Perdamaian yang gagal atau memang tidak pernah diniatkan?
Fakta di lapangan semakin memperkuat keraguan tersebut. Alih-alih membawa perubahan positif, kondisi di Gaza tidak menunjukkan tanda-tanda membaik setelah pembentukan Board of Peace.
Gencatan senjata yang seharusnya dijaga justru terus dilanggar. Serangan masih terjadi, korban jiwa terus berjatuhan. Lalu pertanyaannya sederhana tapi penting: jika forum ini benar-benar untuk perdamaian, mengapa realitasnya justru sebaliknya?
Situasi semakin janggal ketika Israel bergabung dalam forum ini, tetapi secara terang-terangan menolak membayar iuran—tanpa konsekuensi apa pun. Standar ganda ini memperlihatkan bahwa forum ini tidak berdiri di atas prinsip keadilan yang setara.
Pada titik ini, sulit untuk tidak melihat Board of Peace sebagai forum yang sarat kepentingan, bukan netralitas.
Indonesia, korban strategi atau pemain yang terjebak?
Keterlibatan Indonesia dalam forum ini tidak hanya berdampak pada posisi internasional, tetapi juga memunculkan kontradiksi di dalam negeri.
Di satu sisi, masyarakat активно menunjukkan solidaritas terhadap Palestina, termasuk melalui gerakan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Namun di sisi lain, kebijakan negara justru dinilai membuka ruang bagi kepentingan yang berseberangan dengan semangat tersebut.
Hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih serius: apakah Indonesia sedang menjalankan strategi diplomasi, atau justru terjebak dalam permainan kekuatan global?
Jika kehadiran Indonesia hanya menjadi pelengkap legitimasi bagi forum yang diragukan kredibilitasnya, maka posisi ini bukan hanya lemah, tetapi juga berisiko merusak konsistensi sikap Indonesia selama ini.
Bertahan di forum bermasalah atau berani keluar?
Seiring berjalannya waktu, kritik terhadap Board of Peace semakin menguat. Banyak pihak, termasuk tokoh dan lembaga keagamaan, mulai mendorong pemerintah untuk mengevaluasi bahkan keluar dari forum tersebut.
Namun hingga saat ini, belum terlihat langkah tegas yang diambil. Ini menimbulkan kesan bahwa keputusan awal diambil tanpa pertimbangan yang matang atau tanpa mendengar suara publik secara menyeluruh.
Padahal, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dan menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia seharusnya memiliki keberanian untuk mengambil sikap yang konsisten dengan nilai tersebut.
Masih percaya ini jalan damai?
Melihat berbagai fakta yang ada, harapan bahwa Board of Peace akan menjadi solusi nyata bagi konflik Palestina tampak semakin tipis. Sejak awal, forum ini tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap pihak yang tertindas.
Jika tujuan Indonesia adalah memperjuangkan perdamaian, masih banyak langkah lain yang lebih konkret, lebih adil, dan lebih konsisten dengan prinsip konstitusi.
Bergabung dalam forum yang dipenuhi kejanggalan justru berpotensi merugikan posisi Indonesia sendiri. Karena pada akhirnya, perdamaian bukan hanya soal forum dan pertemuan, tetapi soal keberpihakan yang jelas terhadap keadilan.
Maka pertanyaan terakhir yang tidak bisa dihindari: jika sejak awal arahnya sudah dipertanyakan, untuk apa tetap bertahan?
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
