Aksiologi Pancasila dalam Soemitronomics: Membaca BPJS dan MBG sebagai Proyek Keadilan Sosial

Di balik ledakan percakapan itu, sebenarnya ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah negara benar-benar menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai fondasi kebijakan, atau hanya sibuk mengelola program tanpa ruh keberpihakan yang nyata.

Pertanyaan seperti ini sesungguhnya sudah lama dibahas oleh Soemitro Djojohadikusumo melalui gagasan yang kini dikenal sebagai Soemitronomics. Bagi Soemitro, pembangunan ekonomi bukan sekadar soal pertumbuhan angka atau laporan fiskal yang terlihat rapi. Pembangunan adalah proyek keadilan sosial yang harus diuji dengan satu ukuran sederhana: seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat kecil.

Dan hari ini, polemik BPJS menunjukkan bahwa ukuran itu masih jauh dari kata selesai.

Baca juga: KIP-Kuliah dan ‘Privilese’ Orang Dalam: Ketika Tiket Kuliah Anak Miskin Masuk Kantong Elite

Ketika data salah, yang menanggung akibat tetap orang miskin

Penonaktifan mendadak jutaan peserta BPJS PBI menjadi pemicu utama kemarahan publik. Banyak warga yang selama ini menggantungkan akses kesehatannya pada negara tiba-tiba mendapati kartu BPJS mereka tidak aktif tanpa pemberitahuan yang jelas.

Yang terjadi kemudian bukan sekadar kekacauan administrasi. Ini menyangkut hidup orang-orang kecil yang tidak punya banyak pilihan.

Ada pedagang yang batal berobat. Ada pasien yang kebingungan saat hendak mengakses layanan kesehatan. Ada keluarga miskin yang tiba-tiba harus menghadapi biaya pengobatan sendirian hanya karena kesalahan validasi data.

Dalam situasi seperti ini, publik wajar merasa marah. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar angka kepesertaan, melainkan rasa aman masyarakat terhadap negara.

Masalahnya, pemerintah sering kali terlalu cepat melihat persoalan seperti ini sebagai urusan teknis. Padahal dalam perspektif Pancasila, terutama sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kesalahan kebijakan yang berdampak pada rakyat kecil adalah persoalan moral.

Sistem yang gagal membedakan siapa yang benar-benar membutuhkan perlindungan negara dan siapa yang tidak, pada akhirnya adalah sistem yang gagal memanusiakan rakyatnya sendiri.

Soemitronomics tidak pernah menganggap jaminan sosial sebagai beban

Soemitro Djojohadikusumo sejak awal memandang anggaran negara bukan sekadar neraca keuangan. Anggaran adalah wajah moral dari pilihan politik pemerintah.

Negara bisa terlihat hebat dalam pidato, tetapi cara paling jujur melihat keberpihakan negara adalah dari ke mana anggaran dialirkan.

Dalam logika Soemitronomics, BPJS PBI bukan beban fiskal yang harus ditekan. Ia adalah bentuk keadilan distributif yang paling nyata. Negara hadir memastikan kelompok paling rentan tetap bisa hidup sehat dan memperoleh layanan dasar.

Karena itu, ketika publik mulai membandingkan anggaran BPJS dengan program MBG, pertanyaannya sebenarnya sederhana: apakah prioritas anggaran kita benar-benar berpihak pada mereka yang paling membutuhkan.

Kecurigaan publik bahwa anggaran BPJS dipangkas demi membiayai MBG memang belum terbukti secara formal. Namun dalam politik kebijakan publik, persepsi masyarakat tidak bisa dianggap sepele. Ketika rakyat merasa hak dasarnya dikurangi sementara negara sibuk meluncurkan program besar baru, rasa percaya publik otomatis terkikis.

Dan kepercayaan adalah modal sosial yang paling mahal.

MBG bisa menjadi program besar, asal tidak dibangun di atas kebingungan publik

Program Makan Bergizi Gratis sebenarnya memiliki landasan yang kuat dalam perspektif keadilan sosial. Negara memang harus hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat tanpa tergantung pada kondisi ekonomi keluarganya.

Dalam kerangka Soemitronomics, investasi gizi adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Anak yang sehat dan cukup gizi akan menjadi fondasi tenaga kerja produktif di masa depan. Apalagi jika rantai distribusi MBG melibatkan petani, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal, maka dampak ekonominya bisa berputar langsung di masyarakat.

Masalahnya, kebijakan publik tidak cukup hanya baik di atas konsep. Ketika BPJS rakyat miskin bermasalah di saat yang sama pemerintah mendorong program MBG besar-besaran, publik akan melihat dua kebijakan itu saling bertabrakan, meski mungkin secara anggaran tidak benar-benar demikian.

Di sinilah pemerintah terlihat lemah dalam komunikasi dan koordinasi. Kebijakan sosial seharusnya tampil sebagai satu sistem perlindungan yang utuh, bukan seperti program-program yang berjalan sendiri-sendiri lalu saling membingungkan masyarakat.

Pancasila tidak bisa berhenti jadi slogan

Polemik BPJS hari ini seharusnya menjadi alarm penting bahwa negara tidak bisa hanya sibuk membuat program pro rakyat tanpa memastikan pelaksanaannya benar-benar melindungi rakyat.

Validasi data BPJS yang salah harus segera diperbaiki. Mekanisme reaktivasi darurat untuk pasien kritis harus dipermudah. Transparansi anggaran harus dibuka secara jelas kepada publik agar kecurigaan tidak terus membesar.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Investasi SDM atau Populisme Fiskal Berkedok Kesejahteraan?

Yang paling penting, pemerintah harus mulai memahami bahwa kebijakan sosial bukan sekadar soal administrasi, melainkan soal kepercayaan dan kemanusiaan.

Pancasila tidak bisa terus diperlakukan seperti arsip pidato yang hanya dibaca saat seremoni kenegaraan. Ia seharusnya menjadi standar hidup dalam setiap kebijakan publik.

Karena pada akhirnya, rakyat tidak terlalu peduli seberapa rumit istilah teknokrasi yang digunakan pemerintah. Rakyat hanya ingin memastikan satu hal sederhana: ketika mereka sakit, miskin, dan membutuhkan perlindungan, negara benar-benar hadir dan tidak mendadak menghilang lewat sistem yang bermasalah.