Oleh: Hilma Rohmaniah, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta.
Mata Akademisi, Milenianews.com – “I don’t think any president has ever ended a war. One war. I did eight of them.” Pernyataan Donald Trump pada Oktober 2025 di Gedung Putih, Washington DC, mencerminkan kepercayaan diri sekaligus kontroversi dalam kebijakan luar negerinya. Pernyataan ini datang dari sosok yang diketahui menginisiasi berbagai serangan militer dalam waktu singkat setelah kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Dari titik inilah, gagasan pembentukan Board of Peace (BoP) muncul—sebuah forum yang diklaim sebagai wadah perdamaian global.
Namun, keputusan geopolitik Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk bergabung dalam BoP menuai kritik luas. Banyak kalangan menilai langkah ini bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kritik tersebut semakin menguat karena absennya Palestina dalam forum yang justru mengatasnamakan penyelesaian konflik di wilayahnya.
Baca juga: Board of Peace dan Konspirasi Perdamaian di Balik Kemunafikan Barat, Mengapa Indonesia Bergabung?
Antara Identitas dan keputusan politik
Sebagai negara dengan identitas kuat dalam politik luar negeri bebas aktif, Indonesia selama ini dikenal sebagai mediator dan penjaga perdamaian dunia. Peran ini bahkan diakui secara internasional melalui berbagai kontribusi dalam misi perdamaian global.
Namun, identitas tersebut mulai dipertanyakan setelah Indonesia memutuskan bergabung dengan BoP. Forum yang sejak awal menuai kontroversi ini dinilai oleh sebagian pengamat sebagai proyek politik yang menggunakan narasi perdamaian untuk melegitimasi kepentingan tertentu.
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah Indonesia benar-benar berperan sebagai peacekeeper, atau justru menjadi bagian dari legitimasi agenda peacewashing?
Kritik terhadap Board of Peace
Pandangan bahwa BoP merupakan bentuk peacewashing global didasarkan pada sejumlah kritik mendasar.
Pertama, rekam jejak pendirinya. Kebijakan militer yang agresif, termasuk serangan terhadap Iran di tengah proses negosiasi damai, menimbulkan keraguan terhadap komitmen BoP dalam menciptakan perdamaian.
Kedua, lemahnya komitmen terhadap hukum internasional. Pernyataan yang meremehkan hukum internasional serta tidak dicantumkannya Resolusi PBB No. 2803 Tahun 2025 dalam piagam BoP menunjukkan inkonsistensi terhadap norma global.
Ketiga, absennya Palestina dalam struktur BoP. Hal ini menjadi ironi terbesar, karena pihak yang paling terdampak justru tidak dilibatkan. Sebaliknya, Israel yang terlibat langsung dalam konflik justru menjadi bagian dari forum tersebut.
Keempat, tidak bergabungnya sejumlah negara yang selama ini konsisten mendukung solusi dua negara, seperti Brasil, Tiongkok, Irlandia, Norwegia, dan Belgia. Hal ini semakin mempertanyakan kredibilitas BoP sebagai forum perdamaian.
Kelima, sistem kepemimpinan yang sentralistis. Konsentrasi kekuasaan pada satu figur tidak sejalan dengan prinsip demokratis dalam tata kelola global dan memperkuat kesan bahwa BoP hanyalah instrumen politik personal.
Keenam, beban finansial yang besar bagi negara anggota. Biaya keanggotaan yang tinggi dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang ditawarkan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.
Indonesia sebagai legitimasi?
Eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat semakin memperkuat dugaan bahwa BoP lebih dekat pada peacewashing dibandingkan peacekeeping. Klaim sebagai dewan perdamaian menjadi kontradiktif ketika negara anggotanya justru terlibat dalam konflik berskala besar.
Dalam situasi ini, kehadiran Indonesia menjadi signifikan. Sebagai negara dengan reputasi netral dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, keterlibatan Indonesia berpotensi meningkatkan legitimasi BoP di mata dunia.
Namun, di sisi lain, hal ini juga berisiko merusak posisi Indonesia sendiri. Keikutsertaan dalam forum yang diragukan kredibilitasnya dapat memarginalisasi identitas Indonesia sebagai negara non-blok dan mereduksi prinsip bebas aktif yang selama ini dijunjung tinggi.
Jika dasar keikutsertaan Indonesia adalah 20-Gaza Peace Plan, maka langkah ini justru menimbulkan kontradiksi. Indonesia telah mengakui kedaulatan Palestina sejak lama, sehingga partisipasi dalam skema yang memposisikan konflik sebagai pertarungan dua pihak setara menjadi problematis.
Apalagi, korban yang terus berjatuhan di Palestina menunjukkan bahwa konflik ini tidak bisa lagi dilihat sebagai perang biasa, melainkan persoalan kemanusiaan yang serius.
Pernyataan sejumlah pejabat yang membuka kemungkinan penarikan diri dari BoP justru mencerminkan inkonsistensi dalam perencanaan strategi luar negeri. Keputusan yang diambil tanpa konsensus luas berpotensi melemahkan posisi Indonesia di kancah internasional.
Saatnya menentukan sikap
Di tengah eskalasi konflik yang semakin luas, peran Indonesia dalam BoP menjadi semakin problematis. Keterlibatan dalam forum tersebut tidak hanya menyangkut strategi politik, tetapi juga menyentuh nilai dasar bangsa: bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan.
Baca juga: Board of Peace pada Persimpangan Geopolitik, Ketika Perdamaian Bertemu Kepentingan Kekuasaan
Tekanan finansial, lemahnya komitmen terhadap kedaulatan Palestina, serta meningkatnya kritik publik menjadi alasan kuat untuk melakukan evaluasi serius. Dalam kondisi ini, sekadar menangguhkan keanggotaan tidak lagi cukup.
Langkah yang lebih tegas—termasuk kemungkinan menarik diri sepenuhnya—menjadi opsi yang patut dipertimbangkan.
Pada akhirnya, pertanyaan utama tetap sama: apakah Indonesia ingin tetap menjadi penjaga perdamaian yang independen, atau justru terjebak dalam dinamika kekuasaan global yang membungkus kepentingan dengan narasi perdamaian?
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
