Milenianews.com, Jakarta – Usai dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump langsung memulai langkah kontroversial dengan mengumumkan pembatalan 80 kebijakan yang sebelumnya diimplementasikan oleh Joe Biden. Langkah ini disebut Trump sebagai upaya menghapus kebijakan yang dianggapnya “radikal dan merusak”.
Mengutip Reuters,Kamis (23/1), Trump menyampaikan pengumuman ini dihadapan ribuan pendukungnya di Capital One Arena, Washington DC. Ia berjanji akan mencabut berbagai kebijakan, termasuk pembekuan pembuatan peraturan baru dan perekrutan pegawai pemerintah.
“Saya akan mencabut hampir 80 tindakan eksekutif dari pemerintahan sebelumnya yang merusak dan radikal,” ujar Trump.
Baca juga: Trump Sepakati Hapus Kebijakan Kendaraan Listrik Pada Jaman Biden!
Ia juga mengungkapkan rencana pembekuan perekrutan pegawai federal sementara untuk memastikan hanya individu yang dianggap kompeten dan setia pada rakyat Amerika yang direkrut.
Trump banyak buat kebijakan baru yang menuai kontroversi
Langkah ini diiringi dengan kebijakan “kembali ke kantor” yang memaksa banyak pekerja jarak jauh untuk kembali bekerja lima hari seminggu.
Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada Senin malam waktu setempat, Trump meminta pejabat pemerintah untuk merancang rencana perekrutan baru dalam waktu 120 hari. Rencana tersebut bertujuan “memulihkan prestasi dalam layanan pemerintah”.
Kebijakan ini telah menuai kritik luas dari berbagai pihak. Sejumlah ahli memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat memicu eksodus pegawai federal yang merasa frustrasi dengan aturan baru, terutama terkait penghapusan fleksibilitas kerja era pandemi.
Trump juga mengumumkan pembentukan kelompok penasihat yang dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk. Kelompok ini bertujuan memangkas birokrasi dan melakukan restrukturisasi besar-besaran di lembaga pemerintahan.
Musk bahkan memprediksi bahwa penghapusan kebijakan kerja jarak jauh dapat memicu gelombang pengunduran diri sukarela, yang disambut baik oleh pemerintah.
Selain itu, langkah-langkah Trump ini dipandang sebagai upaya untuk menandai era baru pemerintahannya dengan pendekatan yang lebih keras terhadap regulasi dan tenaga kerja federal. Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan memastikan bahwa pemerintah hanya terdiri dari individu yang berkinerja tinggi.
Baca juga: Terungkap! Pemilik Pagar Laut Didenda Rp18 Juta Permeter
Namun, kebijakan tersebut juga dipastikan memicu perdebatan panas di kalangan publik dan politisi. Banyak yang mempertanyakan dampak dari pemotongan tenaga kerja dan penghapusan regulasi terhadap pelayanan publik serta stabilitas administrasi negara. Beberapa pihak bahkan sudah bersiap untuk mengajukan gugatan hukum terhadap langkah-langkah yang diambil Trump.
Dengan segala kontroversi yang muncul, Trump tampaknya bertekad untuk menjalankan visi pemerintahannya, meski hal tersebut harus menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial. Masa depan kebijakan ini masih akan menjadi sorotan, khususnya mengenai dampaknya terhadap birokrasi dan masyarakat secara keseluruhan.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
