Milenianews.com, Pati– Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menyerap aspirasi ratusan nelayan, ABK, dan nakhoda kapal ikan di atas 30 GT dari Pantura Jawa Tengah, yang diwakili oleh para nelayan Tegal dan Pati, di Dermaga Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Sabtu (16/5/2026) siang.
Sebagai anak nelayan yang sejak kelas 6 SD hingga kelas 3 SMP sudah melaut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001–2004, Guru Besar IPB Bidang Kelautan, sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin langsung menyempatkan hadir ke Desa Bendar, Jawa Tengah, setelah menerima undangan dari Paguyuban Nelayan Pantura Jateng yang diketuai oleh Bapak Riswanto.
Dengan didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pati, Hadi Santosa, Prof. Rokhmin mendengarkan secara langsung berbagai keluhan para nelayan kapal di atas 30 GT.
Empat Aspirasi
Dalam audiensi tersebut, terdapat empat aspirasi utama yang disampaikan oleh nelayan Juwana. Pertama, harga BBM nonsubsidi jenis solar yang mencapai Rp30.000 per liter dinilai terlalu tinggi dan sangat memberatkan biaya operasional nelayan.
“Pertama, memang nelayan menginginkan adanya harga BBM khusus untuk kapal di atas 30 GT. Kalau kapal di bawah 30 GT sudah mendapatkan subsidi,” ujar Prof. Rokhmin yang juga Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).
Kedua, nelayan meminta agar palkah sebagai wadah penyimpanan BBM diizinkan kembali. Hal ini penting bagi kapal yang melaut hingga setengah tahun di fishing ground atau daerah penangkapan ikan yang jauh.
“Kalau semua BBM ditaruh di drum, seluruh bagian kapal nantinya akan penuh berisi drum BBM. Insyaallah akan diperjuangkan agar aturannya dapat dikembalikan,” jelas Prof. Rokhmin yang juga Guru Besar Kelautan dan Perikanan IPB University.
Aspirasi ketiga berkaitan dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang hanya berlaku untuk satu WPP. Ketentuan ini dinilai tidak realistis karena satu SIPI hanya berlaku selama enam bulan dan hanya memberikan izin operasi di satu WPP, sementara nelayan harus menyesuaikan pergerakan tangkapan dengan musim, arus, serta migrasi ikan yang berpindah-pindah antar-WPP.
Para nelayan berharap adanya revisi aturan agar kapal dapat beroperasi di dua WPP.
Aspirasi terakhir, nelayan mengeluhkan masih adanya pungutan liar di laut yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan berbagai alasan.
Prof. Rokhmin berkomitmen untuk menyampaikan seluruh aspirasi nelayan tersebut kepada kementerian terkait, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik melalui jalur Komisi IV DPR RI untuk dibahas lebih lanjut maupun secara langsung.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Pati, Mukit, menambahkan bahwa nelayan sudah lama meminta adanya BBM solar khusus dengan harga berkisar antara Rp12.000 hingga Rp15.000 per liter, namun hingga kini belum ada realisasi dari pemerintah pusat.
“Tadi disebutkan teman-teman, biaya operasional 70 persen berasal dari BBM. Harga Rp30.000 per liter tentu tidak sebanding dengan pendapatan nelayan,” kata Mukit.
Ia berharap kehadiran Prof. Rokhmin Dahuri dapat membantu membawa aspirasi nelayan agar diakomodasi dan disuarakan di tingkat pusat.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ega Sudi Rustanto, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati. Ia menyebut kehadiran Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, diharapkan dapat membawa angin segar bagi nelayan.
Menurut Ega Sudi Rustanto, selama ini Prof. Rokhmin Dahuri memiliki rekam jejak yang sangat baik di bidang kelautan dan perikanan.
“Mudah-mudahan ini dapat membawa kebaikan bagi nelayan, khususnya di Juwana. Tentu kami cukup prihatin, nelayan Juwana ini sudah berbulan-bulan tidak melaut. Mereka terkendala mahalnya harga BBM dan saat ini hanya melakukan perbaikan-perbaikan kapal saja,” ungkapnya.
