Disinformasi, Buzzer, dan Krisis Nalar Kritis: Revitalisasi Nilai-Nilai Kisah Qur’ani di Era Digital

Masalahnya, kemarahan publik sudah telanjur terjadi.

Saya berpikir, kita hidup pada era yang krusial sekaligus penuh absurditas. Teknologi diciptakan untuk mendekatkan manusia pada pengetahuan, tetapi justru memudahkan kebohongan beredar lebih cepat daripada kebenaran. Kecerdasan buatan yang seharusnya membantu manusia berpikir kini justru sering dimanfaatkan untuk memproduksi ilusi yang tampak lebih meyakinkan daripada fakta.

Di tengah situasi itu, buzzer menemukan habitat terbaiknya.

Baca juga: Bersuara Salah, Diam Pun Salah: Dilema Menjadi Guru Era Kini

Ketika Kebohongan Menjadi Viral

Laporan Kompas dalam artikel berjudul “Kekuasaan Otoriter Langgeng Bersama ‘Buzzer'” menyoroti bagaimana perkembangan AI membuat praktik buzzer semakin mudah, cepat, dan masif. Jika dahulu diperlukan ribuan akun manusia untuk menggiring opini, kini pekerjaan serupa dapat dilakukan oleh sistem otomatis yang mampu menghasilkan komentar, gambar, video, bahkan narasi politik dalam jumlah nyaris tak terbatas. Demokrasi perlahan berubah menjadi arena kebisingan digital. Dalam ruang digital, popularitas tampak lebih meyakinkan daripada kebenaran.

Padahal, belum tentu demikian.

Data yang lebih mengkhawatirkan datang dari ruang digital Indonesia sendiri. Dalam tiga bulan pertama tahun 2026, Polri mencatat sedikitnya 17 kasus penyebaran berita bohong dengan 18 orang terlapor yang tersebar di sembilan wilayah kepolisian. Pada saat yang sama, berbagai hoaks mengenai gempa megathrust, bantuan pemerintah, hingga internet gratis terus beredar di media sosial dan aplikasi percakapan. Lebih mengkhawatirkan lagi, diskusi DigiTalk Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa disinformasi sering kali menyebar jauh lebih cepat dibandingkan klarifikasi fakta. Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, bukan memprioritaskan kebenaran. Sesungguhnya, krisis hari ini bukan tentang teknologi. Bukan pula tentang informasi. Krisis yang sesungguhnya adalah kemampuan manusia untuk meragukan sesuatu.

Ironisnya, fakta tentang generasi muda justru memburamkan slogan Indonesia Emas 2045. Data pemerintah menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja mencakup sekitar 28,65 persen populasi Indonesia atau hampir 80 juta jiwa. Mereka lahir sebagai generasi digital, tetapi tidak otomatis tumbuh sebagai generasi yang memiliki literasi kritis. Akses informasi yang melimpah tidak selalu berjalan seiring dengan kemampuan memeriksa kebenaran informasi. Di sinilah persoalan menjadi berbahaya.

Pelajaran Al-Qur’an tentang Bernalar Kritis

Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah manusia. Jauh sebelum manusia mengenal internet, media sosial, bahkan kecerdasan buatan, Al-Qur’an telah memperingatkan bahaya menerima informasi tanpa proses pemeriksaan. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 6, umat diperintahkan melakukan tabayun ketika menerima suatu berita. Menariknya, ayat ini turun setelah laporan yang tidak terverifikasi hampir memicu konflik antarkelompok. Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, tabayun bukan sekadar memeriksa benar atau salahnya informasi, melainkan sikap hati-hati agar manusia tidak terjebak pada prasangka dan penyesalan akibat keputusan yang gegabah. Dengan kata lain, Al-Qur’an telah mengajarkan etika verifikasi jauh sebelum dunia modern mengenal istilah fact-checking.

Namun, Al-Qur’an tidak berhenti pada perintah memverifikasi informasi. Kitab suci ini juga menunjukkan bagaimana nalar kritis bekerja melalui kisah-kisahnya. Lihatlah Nabi Ibrahim dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-An’am ayat 76:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ

Di tengah masyarakat yang mengultuskan bintang, bulan, dan matahari, Nabi Ibrahim memilih bertanya. Ia mengamati, membandingkan, lalu menyimpulkan bahwa sesuatu yang tenggelam dan fana tidak layak dijadikan Tuhan. Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafātīḥ al-Ghayb menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan burhān ‘aqlī, yakni argumentasi rasional yang dibangun melalui observasi dan penalaran. Keimanan tidak lahir dari penerimaan yang membuta, melainkan dari keberanian berpikir. Sikap inilah yang terasa semakin penting di era digital ketika banyak orang memercayai sesuatu bukan karena benar, melainkan karena sering muncul di lini masa.

Pelajaran yang sama hadir dalam kisah Ashabul Kahfi. Sekelompok pemuda itu memilih mempertahankan keyakinan yang diyakini benar meskipun harus berhadapan dengan tekanan sosial dan kekuasaan. Dalam penafsiran Ibnu Katsir, keteguhan mereka lahir dari kesadaran kolektif untuk menjaga kebenaran meskipun berada dalam posisi minoritas. Mereka tidak membiarkan suara mayoritas mengalahkan keyakinan yang telah diuji oleh akal dan iman.

Baca juga: Epistemologi Kebenaran dalam Masyarakat Digital: Tantangan Hoaks, Algoritma TikTok, dan Polarisasi Publik

Revitalisasi Nilai-Nilai Qur’ani di Era Digital

Bukankah kondisi serupa sedang kita hadapi hari ini?

Media sosial sering kali menjadikan opini mayoritas sebagai ukuran kebenaran. Algoritma mengangkat informasi yang paling banyak menarik perhatian, bukan yang paling akurat. Akibatnya, masyarakat mudah terjebak dalam arus viralitas, fanatisme kelompok, dan penghakiman massal tanpa verifikasi yang memadai.

Di sinilah relevansi kisah-kisah Qur’ani menemukan momentumnya. Tabayun mengajarkan disiplin memeriksa fakta. Nabi Ibrahim mengajarkan keberanian berpikir rasional. Ashabul Kahfi mengajarkan keteguhan mempertahankan kebenaran di tengah tekanan sosial. Ketiga nilai tersebut membentuk fondasi literasi kritis yang selaras dengan Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi bernalar kritis, beriman dan berakhlak mulia, serta berkebinekaan global.

Sebab, pada akhirnya ancaman terbesar di era digital bukanlah kecerdasan buatan yang mampu menciptakan kebohongan. Ancaman terbesar adalah manusia yang berhenti bertanya, berhenti memeriksa, dan berhenti mencari kebenaran.