Milenianews.com, Jakarta– Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS., menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan kritis dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam agenda ini, Prof. Rokhmin menilai kinerja sektor kelautan dan perikanan di era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menunjukkan perkembangan yang positif. Hal itu tercermin dari capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menembus lebih dari Rp 2,4 triliun atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Selain itu, volume produksi perikanan nasional sepanjang 2020–2025 juga meningkat sekitar 18 persen.
Menurut Prof. Rokhmin, capaian tersebut menjadi sinyal bahwa sektor kelautan dan perikanan nasional mulai bergerak menuju arah yang lebih produktif dan kompetitif, serta terus berdaya.
Di samping itu, dalam kegiatan ini, Prof. Rokhmin Dahuri turut menyampaikan catatan secara teknis maupun substantif. Dari sisi teknis, Prof. Rokhmin menyoroti rendahnya penyerapan anggaran KKP RI dibandingkan kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan. “Padahal, efektivitas penyerapan anggaran menjadi indikator penting untuk memastikan program berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Prof. Rokhmin.
Selain itu, KKP RI juga didorong untuk lebih terbuka dalam mempublikasikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara dari sisi substantif, terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian. Pertama, indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan dinilai masih terlalu berorientasi pada aspek ekonomi. Padahal, mengacu pada standar FAO, pembangunan sektor ini semestinya bertumpu secara seimbang pada tiga dimensi utama, yakni ekonomi, sosial, dan ekologi.
Baca Juga : Dikunjungi Prof. Rokhmin Dahuri, Nelayan Juwana Sampaikan Aspirasi Terkait Perikanan Tangkap Nasional
Kedua, dalam pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pendekatan pembangunan tidak cukup hanya berhenti pada penyediaan infrastruktur dan fasilitas. Aspek produktivitas nelayan juga perlu menjadi prioritas, termasuk dukungan sarana penyimpanan ikan seperti cool box guna menjaga kualitas hasil tangkapan.
Ketiga, pengembangan sektor perikanan perlu dibangun melalui integrasi ekosistem dari hulu ke hilir. “Dalam hal ini, dukungan transportasi logistik untuk distribusi hasil perikanan menuju pasar dinilai menjadi bagian penting yang tidak boleh dikesampingkan,” ujarnya.
Keempat, penguatan sumber daya manusia (SDM) perlu ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Menurut Prof. Rokhmin, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga kualitas manusia yang menjalankannya.
Lebih lanjut, Prof. Rokhmin turut menekankan bahwa pengembangan budidaya perikanan nasional perlu diarahkan pada diversifikasi komoditas. Dalam hal ini, ketergantungan pada satu jenis komoditas justru membawa risiko kegagalan produksi. Karena itu, kawasan tambak yang luas sebaiknya dikembangkan melalui beberapa komoditas budidaya potensial, tidak hanya berfokus pada nila.
Selaras dengan peningkatan produksi budidaya nasional, pemerintah juga diminta memperhatikan kemampuan serapan pasar agar tidak terjadi over supply yang justru merugikan pembudidaya. Sebagai tambahan, Prof. Rokhmin turut menyampaikan saran bahwa pengembangan modelling tambak di Kebumen dan Waingapu dinilai masih relatif rendah, padahal kedua wilayah tersebut memiliki potensi besar, khususnya untuk budidaya vaname. “Oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan optimalisasi sekaligus pengembangan ke kawasan potensial lain, seperti Karimunjawa,” kata Prof. Rokhmin.
Sebagai penutup, Prof. Rokhmin turut menyampaikan aspirasi nelayan Pantura perihal akses dan harga BBM subsidi yang masih relatif membebani. Dengan demikian, Prof. Rokhmin meminta KKP RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam rangka pengkajian ulang akses dan harga BBM untuk nelayan.
Berangkat dari dinamika ini, sejatinya penguatan sektor kelautan dan perikanan nasional memerlukan kolaborasi multisektor yang terintegrasi.
