Oleh: Asqiya Rahmahwati, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta.
Mata Akademisi, Milenianews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan yang diusung Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Program ini secara resmi dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sejak tahun 2025 dan mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, program ini bertujuan untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, mendapatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi tanpa terbebani biaya. Selain itu, MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan anak, mendorong minat belajar, serta menekan angka stunting di Indonesia.
Sasaran program ini tidak hanya terbatas pada pelajar, tetapi juga mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
Baca juga: MBG dan Polemik Lele Mentah: Ketika Program Baik Tersandung Komunikasi
Program mulia, tapi apakah tepat aasaran?
Di balik niat baik tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah MBG benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan?
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa program ini lebih banyak menjangkau anak-anak yang sudah berada di bangku sekolah. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak bersekolah karena keterbatasan ekonomi? Mereka tidak hanya kehilangan akses pendidikan, tetapi juga tidak mendapatkan manfaat dari program ini.
Kondisi ini memunculkan ironi. Program yang bertujuan mengatasi ketimpangan justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.
Ketika pendidikan dikalahkan oleh program populis
Pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Ia adalah fondasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Berbeda dengan makanan yang bersifat sementara, pendidikan memberikan dampak berkelanjutan.
Namun, implementasi MBG justru diiringi dengan efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Salah satu dampaknya adalah pemangkasan operasional perpustakaan, termasuk pengurangan jam layanan dan terbatasnya pengadaan buku baru.
Bahkan, anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disebut mengalami pemangkasan hingga ratusan miliar rupiah. Kondisi ini tentu memprihatinkan, terutama bagi mahasiswa dan pelajar yang sangat bergantung pada fasilitas tersebut.
Anggaran fantastis, dampak yang dipertanyakan
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program MBG dalam APBN 2026, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp71 triliun.
Dengan target puluhan juta penerima, angka ini tentu terlihat ambisius. Namun, besarnya anggaran juga memunculkan kekhawatiran, terutama terkait efisiensi dan dampak jangka panjangnya terhadap keuangan negara.
Belum lagi muncul kecemburuan sosial akibat perbedaan kesejahteraan antara tenaga pelaksana program dengan profesi lain seperti guru honorer. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan baru yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal.
Transparansi dipertanyakan, kepercayaan dipertaruhkan
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah minimnya transparansi dalam pelaksanaan program. Sejumlah laporan masyarakat menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang ditetapkan dengan kualitas makanan yang diterima.
Jika anggaran per porsi ditetapkan Rp15.000, namun realisasinya hanya sekitar Rp12.000–Rp13.000, maka selisih tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Dalam skala nasional, angka kecil ini bisa berubah menjadi potensi kerugian yang sangat besar.
Ditambah lagi dengan adanya laporan kasus keracunan makanan dan protes dari masyarakat, kepercayaan publik terhadap program ini semakin tergerus.
Antara niat baik dan realita lapangan
Pada dasarnya, MBG adalah program yang memiliki niat baik. Namun, niat baik saja tidak cukup tanpa perencanaan yang matang, pengelolaan yang bersih, serta transparansi yang jelas.
Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini tidak mengorbankan sektor lain yang lebih fundamental, seperti pendidikan, kesejahteraan guru, dan penciptaan lapangan kerja.
Karena pada akhirnya, jika masyarakat memiliki pendidikan yang baik dan pekerjaan yang layak, kebutuhan akan makanan bergizi dapat terpenuhi secara mandiri.
Kenyang sesaat atau sejahtera jangka panjang?
Memberi makan memang penting, tetapi membangun kemandirian jauh lebih krusial. Anak-anak mungkin kenyang hari ini, tetapi tanpa pendidikan dan masa depan yang jelas, persoalan kemiskinan tidak akan pernah benar-benar selesai.
Lebih ironis lagi, mereka yang tidak memiliki akses pendidikan justru terpinggirkan dua kali: tidak bersekolah dan tidak mendapatkan bantuan makanan.
Maka pertanyaan besarnya bukan lagi sekadar apakah program ini baik atau tidak, melainkan: apakah program ini benar-benar menjawab akar masalah, atau hanya menjadi solusi jangka pendek yang mengabaikan masa depan?
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
