Mata Akademisi, Milenianews.com – Isu keberlanjutan (sustainability) telah menjadi sorotan utama dalam industri keuangan global, termasuk di sektor keuangan syariah. Banyak lembaga keuangan berbasis Islam mulai mengangkat konsep green finance, green sukuk, dan investasi etis berbasis nilai-nilai Islam. Langkah ini tampak positif sebagai bentuk partisipasi keuangan syariah terhadap penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Namun, di balik narasi tersebut, terdapat kekhawatiran mengenai munculnya praktik greenwashing, yaitu strategi pencitraan yang menampilkan institusi sebagai peduli lingkungan padahal tidak diiringi aksi konkret atau data yang valid. Greenwashing bukan hanya praktik menyesatkan, tetapi juga bertentangan dengan nilai dasar keuangan syariah yang mengedepankan kejujuran, transparansi, dan kebermanfaatan sosial (maslahah).
Baca juga: Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah
Dalam konteks ini, akuntansi syariah memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk memastikan bahwa klaim keberlanjutan yang disampaikan lembaga keuangan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara data dan prinsip. Sistem pelaporan yang akurat, objektif, dan sesuai prinsip syariah menjadi benteng awal untuk mencegah terjadinya manipulasi persepsi publik.
Sayangnya, sebagian besar laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh institusi keuangan syariah masih bersifat deskriptif dan normatif. Banyak dari laporan tersebut hanya menyebutkan komitmen hijau tanpa disertai indikator yang jelas. Klaim pembiayaan ramah lingkungan, misalnya, sering kali tidak menjelaskan sektor yang dibiayai, bagaimana proses seleksi proyek dilakukan, serta dampak ekologis yang dihasilkan.
Dampak Greenwashing terhadap Etika Keuangan Islam
Situasi tersebut mencerminkan adanya celah dalam sistem pelaporan yang memungkinkan terjadinya greenwashing. Ketika laporan keuangan dan non-keuangan hanya dijadikan sebagai alat pemasaran, maka nilai-nilai etik dalam keuangan Islam akan kehilangan maknanya.
Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan pelaporan yang tidak hanya memenuhi PSAK Syariah, tetapi juga memasukkan dimensi keberlanjutan dalam kerangka maqashid syariah. Prinsip maqashid syariah tidak hanya menekankan transaksi yang halal, tetapi juga mengatur bahwa aktivitas ekonomi harus memberikan kemaslahatan, termasuk dalam bentuk perlindungan terhadap lingkungan (hifdz al-bi’ah).
Dalam hal ini, pengembangan Laporan Keberlanjutan Syariah (Islamic Sustainability Report) menjadi kebutuhan mendesak. Laporan ini semestinya mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat mengukur kontribusi lembaga keuangan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Beberapa indikator yang bisa dimasukkan dalam laporan tersebut antara lain:
Persentase pembiayaan yang dialokasikan ke sektor ramah lingkungan
Sistem seleksi proyek berbasis prinsip syariah dan keberlanjutan
Pengaruh pembiayaan terhadap pengentasan kemiskinan
Kebijakan lembaga terhadap limbah, emisi, dan efisiensi energi
Pelibatan masyarakat dalam proyek atau aktivitas ekonomi yang didanai
Di sisi lain, pendekatan pendidikan dan pelatihan di bidang akuntansi syariah juga perlu diperluas. Materi pelajaran tidak cukup hanya mencakup teori akad dan pelaporan keuangan berbasis PSAK Syariah, tetapi juga harus mengangkat isu-isu kontemporer seperti pelaporan ESG (Environmental, Social, Governance), audit keberlanjutan, serta akuntabilitas sosial dari perspektif Islam. Kurikulum yang kontekstual akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih siap menghadapi dinamika industri dan mampu mendorong transparansi yang lebih tinggi dalam praktik keuangan syariah.
Dalam cakupan global, pendekatan integrated reporting atau pelaporan terintegrasi telah menjadi standar baru dalam pelaporan korporasi, yang menggabungkan aspek keuangan dan non-keuangan. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai Islam karena memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja institusi tidak hanya dari sisi laba, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Jika diterapkan dalam kerangka syariah, pelaporan terintegrasi dapat menjadi jalan tengah antara tuntutan industri modern dan prinsip ajaran Islam.
Greenwashing sebagai Tantangan Moral
Greenwashing di lembaga keuangan syariah bukan semata persoalan teknis, melainkan juga tantangan moral. Ketika institusi keuangan menggunakan label syariah untuk meningkatkan citra, maka tanggung jawab yang dibebankan kepadanya pun lebih besar. Kepercayaan publik terhadap lembaga syariah dibangun atas dasar nilai, bukan hanya kinerja keuangan. Oleh karena itu, akuntansi syariah memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan tersebut melalui pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Pentingnya Akuntansi Syariah Dalam Ekonomi Islam
Lebih dari sekadar sistem pelaporan, akuntansi syariah adalah instrumen penjaga nilai. Prinsip shidq (jujur), amanah (dapat dipercaya), dan ‘adl (adil) harus tercermin dalam setiap angka dan narasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan keberlanjutan. Tanpa itu semua, sistem keuangan syariah hanya akan menjadi versi lain dari sistem konvensional dengan balutan istilah Islami.
Keuangan syariah memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam sistem keuangan berkelanjutan global. Namun, peluang ini hanya bisa diwujudkan apabila laporan yang dihasilkan mencerminkan nilai sejati dari ajaran Islam. Bukan sekadar retorika, tetapi bukti konkret dalam bentuk transparansi, akuntabilitas, dan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
Penulis: Nengsih Agustin, Mahasiswa STEI SEBI
Profil singkat: Mahasiswi S1 jurusan Akuntansi Syari’ah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI dan berada di semester 6. Saat ini sedang menjalani program magang di salah satu kantor wakaf yang berlokasi di Depok.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.
