Oleh: Dr. K.H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA, QIA, QGIA., Dosen Institut Ilmu Al-Quran Jakarta
Mata Akademisi, Milenianews.com – Dalam beberapa tahun terakhir, dana haji menjadi topik yang ramai dibicarakan di ruang publik. Sebagian orang curiga, sebagian lain masih bingung memahami bagaimana dana itu dikelola. Di tengah perdebatan tersebut, kehadiran Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH penting dijelaskan secara lebih jernih agar jamaah memahami bahwa investasi dana haji bisa menjadi berkah bila dikelola secara amanah, profesional, dan sesuai syariah.
Antrean haji yang panjang sering menimbulkan kesan seolah dana jamaah hanya mengendap tanpa arah. Padahal, selama jamaah menunggu giliran berangkat, dana setoran awal membutuhkan pengelolaan yang aman dan produktif. Di sinilah peran penting BPKH hadir sebagai lembaga yang secara khusus mengelola keuangan haji agar memberikan manfaat bagi jamaah.
BPKH dibentuk negara dengan mandat utama mengelola dana haji secara aman, transparan, dan produktif. Dana tidak hanya disimpan, tetapi juga dikembangkan melalui instrumen keuangan syariah yang diawasi ketat. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk nilai manfaat yang membantu meringankan biaya haji.
Baca juga: Dana Haji Itu Tidak Tidur, dan Justru di Situlah Banyak Orang Salah Paham
Dana haji tidak sekadar disimpan
Investasi dana haji dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang menghindari riba, maisir, gharar, dan praktik terlarang lainnya. Penempatan dana dilakukan pada instrumen seperti perbankan syariah, sukuk negara, dan investasi riil yang halal. Setiap proses diawasi oleh regulator, auditor, dan dewan pengawas agar dana umat tetap terjaga.
Salah satu manfaat paling nyata dari pengelolaan dana haji adalah membantu menekan biaya yang harus dibayar jamaah. Tanpa nilai manfaat yang dihasilkan BPKH, biaya haji yang harus dilunasi masyarakat bisa jauh lebih mahal.
Berikut gambaran rata-rata biaya haji dalam beberapa tahun terakhir.
- Tahun 2023: biaya haji sekitar Rp90 juta, tetapi jamaah hanya membayar Rp49,8 juta. Sisanya Rp40,2 juta ditanggung dari nilai manfaat BPKH.
- Tahun 2024: biaya haji Rp93,41 juta, jamaah membayar Rp56,04 juta. Sisanya Rp37,36 juta ditanggung BPKH.
- Tahun 2025: biaya haji Rp89,4 juta, jamaah membayar Rp55,4 juta. Sisanya Rp33,9 juta ditanggung BPKH.
- Tahun 2026: biaya haji Rp87,4 juta, jamaah membayar Rp54,19 juta. Sisanya Rp33,21 juta ditanggung BPKH.
Tanpa BPKH, haji bisa makin berat untuk rakyat kecil
Bayangkan apabila tidak ada BPKH. Jamaah kemungkinan harus membayar biaya haji hampir penuh dengan angka mendekati Rp90 juta. Tentu kondisi ini akan sangat memberatkan masyarakat kecil yang menabung bertahun-tahun demi memenuhi panggilan ibadah.
Karena itu, keberadaan BPKH bukan sekadar lembaga investasi. BPKH adalah bentuk kehadiran negara untuk menjaga agar ibadah haji tetap dapat dijangkau masyarakat luas, bukan hanya kalangan mampu.
Pengelolaan dana haji yang baik juga berkaitan erat dengan keadilan akses. Dengan adanya nilai manfaat, kesempatan berhaji menjadi lebih terbuka bagi masyarakat kecil yang sabar menabung sedikit demi sedikit. Prinsip keadilan ini sangat penting dalam negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia seperti Indonesia.
Jika seluruh biaya haji dibebankan langsung kepada jamaah tanpa bantuan nilai manfaat, maka lambat laun ibadah haji berisiko menjadi semakin eksklusif. Orang dengan ekonomi kuat tentu tetap bisa berangkat, tetapi masyarakat kecil akan semakin kesulitan mengejar biaya yang terus naik setiap tahun.
Dana haji juga menggerakkan ekonomi syariah
Di sisi lain, pengelolaan dana haji juga memberikan dampak positif bagi ekonomi syariah nasional. Dana yang dikelola BPKH mencapai sekitar Rp180 triliun dan ditempatkan pada instrumen syariah yang dapat membantu pembangunan nasional, memperkuat perbankan syariah, mendukung sukuk negara, serta menggerakkan sektor riil.
Artinya, manfaat dana haji tidak berhenti pada jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Pengelolaannya juga ikut membantu memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional yang lebih luas.
Namun, tantangan terbesar BPKH tetap soal kepercayaan publik. Informasi yang tidak utuh sering menimbulkan kesalahpahaman dan kecurigaan. Karena itu, transparansi dan edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
Masyarakat perlu tahu ke mana dana ditempatkan, bagaimana mekanisme pengelolaannya, dan bagaimana nilai manfaat dikembalikan kepada jamaah. Semakin terbuka pengelolaan dilakukan, semakin kuat pula rasa percaya publik terhadap dana umat tersebut.
Baca juga: Dana Haji Jangan Cuma Aman, tapi Juga Menyelamatkan Masa Depan Bumi
Dana umat harus dijaga dengan amanah
Ke depan, penguatan tata kelola, pengawasan, dan literasi publik menjadi hal yang sangat penting. Pelibatan ulama, tokoh masyarakat, dan organisasi Islam juga dibutuhkan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai manfaat pengelolaan dana haji.
Pada akhirnya, investasi dana haji benar-benar bisa menjadi berkah apabila dikelola secara amanah, profesional, dan berpihak pada jamaah. BPKH memiliki peran strategis dalam menjaga biaya haji tetap terjangkau sekaligus memastikan akses berhaji yang lebih adil bagi umat Islam Indonesia.
