Oleh: Nazwan Nabawi, Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah IAI SEBI
Mata Akademisi, Milenianews.com – Selama ini, diskursus mengenai keberhasilan ekonomi sebuah negara kerap terjebak dalam berhala angka-angka makro. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi atau stabilitas nilai tukar sering kali dirayakan sebagai lambang kesuksesan pembangunan. Namun, di balik megahnya angka-angka statistik tersebut, sebuah pertanyaan mendasar sering kali luput: apakah kue pembangunan tersebut benar-benar dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat?
Keadilan ekonomi adalah pilar utama dari martabat kemanusiaan. Dalam tradisi hukum Islam, konsep ini tidak boleh berhenti sebagai teori normatif di atas kertas, melainkan harus bertransformasi menjadi alat ukur praktis yang memandu kebijakan publik. Di sinilah maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) hadir sebagai jawaban. Ia menawarkan jembatan komprehensif untuk merombak cara kita menilai tata kelola ekonomi modern, tidak hanya bagi negara berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga bagi siapa saja yang mendambakan tata kelola ekonomi yang lebih memanusiakan manusia.
Baca juga: Sering Disalahpahami, Konsumsi Justru Jadi Motor Penggerak Ekonomi
Lima Dimensi yang Saling Berkelindan
Membicarakan keadilan ekonomi secara jujur menuntut kita untuk melepaskan cara pandang sempit yang hanya melihat distribusi pendapatan atau kesetaraan material secara searah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa keadilan adalah bangunan multidimensional yang ditopang oleh lima pilar krusial:
Dimensi Distribusi: Ini bukan sekadar soal siapa mendapat berapa, melainkan tentang ketimpangan kekayaan (rasio Gini) dan bagaimana akses terhadap aset produktif—seperti modal, tanah, dan teknologi—didistribusikan agar tidak menumpuk di segelintir orang.
Dimensi Proses (Procedural Fairness): Kita harus menggugat apakah mekanisme pasar dan institusi sosial kita sudah memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang tanpa diskriminasi, atau justru melanggengkan hak istimewa (privilege) kelompok tertentu.
Dimensi Hasil: Menilai keberhasilan dari pemenuhan kebutuhan paling mendasar: pangan bergizi, air bersih, perumahan layak, serta akses kesehatan dan pendidikan.
Dimensi Kesempatan: Menguji mobilitas sosial antargenerasi. Apakah anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan nyata untuk memperbaiki nasibnya, ataukah kemiskinan tersebut telah menjadi warisan yang turun-temurun?
Dimensi Keberlanjutan: Sebuah pengingat moral bahwa pembangunan hari ini tidak boleh mengorbankan hak ekologis dan modal sosial generasi mendatang.
Melalui lensa syariah, kelima dimensi ini bukan sekadar target teknokratis. Mereka adalah manifestasi dari prinsip keadilan (‘adl), pencegahan kerusakan (darar), dan tanggung jawab kolektif demi pemajuan kemaslahatan (maslahah). Ekonomi, dengan demikian, bukan lagi soal akumulasi kekayaan secara ugal-ugalan, melainkan tentang menjaga kehormatan hidup manusia.
Relevansi Maqasid dalam Pengukuran Modern
Secara historis, para fuakaha mengklasifikasikan lima kebutuhan pokok (al-daruriyyat al-khamsah) yang wajib dilindungi: din (agama), nafs (jiwa), ‘aql (akal), nasl (keturunan), dan mal (harta). Dalam lanskap kontemporer, spektrum ini harus diperluas. Perlindungan terhadap kehormatan manusia, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan kini sah menjadi bagian dari inti maqasid.
Mengapa kerangka ini begitu mendesak untuk diadopsi sebagai alat ukur ekonomi?
Pertama, maqasid secara radikal menggeser orientasi kebijakan: dari yang semula memuja pertumbuhan ekonomi makro menjadi sangat fokus pada capaian (outcome) riil yang dirasakan manusia. Kedua, ia memasukkan dimensi etika ke dalam sains ekonomi. Aktivitas yang menaikkan PDB tetapi berbasis pada eksploitasi pekerja atau perusakan alam otomatis dinilai cacat moral. Ketiga, ia mempermudah perumusan indikator yang membumi—seperti mengukur perlindungan jiwa lewat kualitas kesehatan publik. Terakhir, kerangka ini membuka ruang bagi instrumen seperti zakat dan wakaf untuk diintegrasikan secara strategis dengan kebijakan fiskal negara.
Metodologi Penyusunan Indeks
Tantangan terbesar dari sebuah konsep yang luhur adalah operasionalisasi. Bagaimana menerjemahkan nilai teologis-normatif menjadi indikator yang terukur secara ilmiah? Jawabannya terletak pada metodologi yang rigid namun kontekstual.
Pemetaan harus dilakukan secara presisi: perlindungan terhadap nafs (jiwa) harus mewujud dalam indikator kesehatan dasar (angka kematian bayi dan cakupan imunisasi), sementara perlindungan terhadap mal (harta) harus diukur melalui indeks distribusi pendapatan serta tingkat inklusi keuangan. Sesuai hierarkinya, indikator daruriyyat (kebutuhan absolut) wajib diposisikan sebagai prioritas utama dalam pemantauan kebijakan jangka pendek, disusul oleh hajiyyat (kemudahan hidup) dan tahsiniyyat (komponen moral/estetis).
Dalam menyusun indeks komposit ini, subjektivitas harus ditekan serendah mungkin. Penentuan bobot indikator seyogianya mengombinasikan pendekatan normatif-praktis. Indikator kelangsungan hidup diberi bobot lebih besar, namun di saat yang sama, alat kuantitatif seperti Principal Component Analysis (PCA) atau Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menyaring variabilitas data empiris. Yang tidak kalah penting adalah pendekatan partisipatif: melibatkan masyarakat terdampak, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memastikan indeks ini memiliki legitimasi publik yang kuat.
