Oleh: Annisa Qurrata Ayun, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta
Mata Akademisi, Milenianews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampak begitu menjanjikan di permukaan. Jutaan anak memperoleh asupan nutrisi setiap hari demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Namun, pertanyaan mendasar perlu diajukan: apakah kebijakan ini benar-benar hadir untuk menyelesaikan akar persoalan pendidikan, atau sekadar menjadi instrumen pencitraan yang fotogenik di media sosial?
Dalam lanskap politik modern, negara tidak lagi hanya hadir melalui administrasi hukum, tetapi juga masuk ke ruang domestik melalui berbagai program bantuan sosial. MBG menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana negara menentukan prioritas kebijakannya. Fenomena ini menunjukkan pergeseran menuju negara kesejahteraan (welfare state), di mana kebijakan sosial kerap digunakan untuk membangun ikatan emosional yang instan antara negara dan masyarakat.
Baca juga: Rp335 Triliun untuk Makan vs Pendidikan yang Tersisa Remah: Program Mulia yang Tersandung Realita
Politik visibilitas dan kebijakan yang “terlihat”
Mengapa pemerintah lebih memilih program pembagian makanan dibandingkan reformasi kurikulum yang mendalam? Jawabannya dapat ditelusuri melalui konsep politik visibilitas (policy visibility). Negara cenderung memilih kebijakan yang bersifat nyata dan mudah diamati secara massal.
Makan siang gratis adalah kebijakan yang konkret—mudah didokumentasikan, difoto, dan dipublikasikan sebagai bukti bahwa negara “hadir” dan “bekerja”. Sebaliknya, peningkatan kualitas guru atau reformasi birokrasi merupakan pekerjaan sunyi yang hasilnya baru terasa dalam jangka panjang.
Masalah muncul ketika kebijakan terlalu berfokus pada aspek yang terlihat. Ia berpotensi terjebak menjadi kebijakan simbolik (symbolic policy), yakni kebijakan yang sekadar memberi sinyal kepedulian tanpa menyentuh akar persoalan struktural.
Realitas lapangan: Antara nutrisi dan lingkungan
Di lapangan, realitas sering kali jauh dari citra ideal yang ditampilkan. Di daerah pelosok, seorang anak mungkin memperoleh makan siang gratis, tetapi tetap terjebak dalam lingkaran gizi buruk karena sanitasi rumah yang buruk dan keterbatasan akses air bersih.
Memberi makan tanpa memperbaiki ekosistem dasar kehidupan ibarat mengisi ember bocor. Nutrisi yang masuk tidak mampu mengimbangi dampak infeksi dari lingkungan yang tidak sehat.
Ironi juga terlihat di ruang kelas. Guru honorer dengan upah di bawah standar harus tetap mengajar di tengah beban administratif yang berat. Sementara itu, fasilitas sekolah seperti kantin dan ruang kelas sering kali berada dalam kondisi memprihatinkan—atap bocor dan sarana belajar yang tidak memadai. Kondisi ini kontras dengan penggunaan peralatan masak modern dan sistem logistik canggih yang menelan biaya besar demi memastikan program berjalan secara masif.
Biaya birokrasi dan problem efisiensi
Selain tuntutan visibilitas, program ini juga memerlukan mesin birokrasi yang besar. Data Badan Gizi Nasional (Februari 2026) menunjukkan bahwa dari alokasi Rp15.000 per porsi, anggaran untuk bahan makanan hanya berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000. Sisanya terserap untuk biaya operasional seperti listrik, internet, serta insentif tenaga lapangan.
Hal ini memunculkan pertanyaan tentang efisiensi. Apakah wajar jika biaya operasional hampir menyamai nilai gizi yang diterima siswa, hanya untuk memastikan keseragaman program?
Persoalan semakin kompleks ketika menyangkut sumber pendanaan. Sekitar Rp223 triliun anggaran MBG dimasukkan dalam kategori mandatory spending pendidikan. Kebijakan ini bahkan memicu gugatan di Mahkamah Konstitusi (Perkara No. 55/PUU-XXIV/2026) karena dinilai berpotensi mengurangi porsi anggaran pendidikan yang sesungguhnya.
Jika anggaran MBG dipisahkan, porsi pendidikan murni diperkirakan hanya tersisa 11,9%, jauh di bawah amanat konstitusi sebesar 20%. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas: negara tampak lebih menekankan kebijakan yang “terlihat” dibandingkan investasi fundamental pada sistem pendidikan.
Antara citra dan komitmen masa depan
Situasi ini tidak dapat dipandang sebagai sekadar persoalan teknis atau angka statistik. Ia menyangkut komitmen negara terhadap amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kita tidak bisa terus terpaku pada laporan yang tampak indah di atas kertas, sementara fondasi pendidikan justru rapuh. Negara perlu didorong untuk tidak hanya membangun citra, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan.
Transformasi Indonesia tidak akan tercapai hanya melalui intervensi di meja makan. Ia membutuhkan keberanian untuk berinvestasi pada sistem pendidikan yang kokoh, murni, dan berorientasi jangka panjang.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
