Milenianews.com, Mata Akademisi – Transformasi pendidikan digital pada tahun 2025 menjadi salah satu agenda strategis bagi Indonesia untuk menjawab tantangan global yang ditandai dengan disrupsi teknologi, kecerdasan buatan (AI), dan era informasi yang tak lagi memiliki batas ruang dan waktu. Pemerintah melalui Konferensi Pendidikan Indonesia 2025 menegaskan bahwa kompetensi utama siswa tidak cukup hanya menguasai teknologi, tetapi harus memiliki kemampuan berpikir kritis, etika digital, serta kesiapan menghadapi arus informasi yang masif. Pernyataan ini sejalan dengan gagasan Zaenal Mukarom mengenai pentingnya komunikasi dalam pendidikan dan integrasi teknologi digital sebagai medium baru yang memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara lebih luas, interaktif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, kebijakan pemerintah terhadap digitalisasi pendidikan bukan hanya langkah teknokratis, namun merupakan bentuk komunikasi strategis untuk membangun generasi yang cakap mengolah informasi dan berperan aktif pada masyarakat digital.
Baca juga: Penerapan Teori Retorika dalam Kampanye “#SayaPilihBumi” oleh Greenera Indonesia
Dalam konteks teori komunikasi Mukarom, komunikasi dalam pendidikan adalah proses penyampaian pesan, transfer pengetahuan, hingga internalisasi nilai yang terjadi melalui hubungan antara guru, siswa, pesan, media, serta umpan balik. Media yang dimaksud kini tidak sebatas tatap muka, tetapi telah berkembang menjadi platform digital seperti Learning Management System, kelas daring, video pembelajaran, hingga integrasi Artificial Intelligence sebagai alat belajar adaptif. Berita yang menyebutkan rencana pemerintah menerapkan deep learning, mata pelajaran koding, serta AI sebagai kurikulum pilihan menunjukkan bahwa pendidikan telah bergerak dari sekadar penyampaian materi menuju pemaknaan yang lebih dalam, yaitu membantu siswa memahami konsep secara kritis dan mampu memecahkan masalah secara mandiri. Deep learning yang menekankan kualitas pemahaman dibanding kuantitas materi merupakan implementasi nyata dari komunikasi pendidikan modern, di mana siswa bukan lagi penerima pasif, tetapi aktor aktif dalam proses berpikir dan konstruksi pengetahuan. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi pendidikan bukan hanya jalur penyampaian pesan, tetapi sistem interaksi yang membentuk kecakapan kognitif, afektif, dan etis pada peserta didik.
Selain itu, pendekatan pemerintah dalam digitalisasi pendidikan juga selaras dengan perspektif Mukarom mengenai komunikasi teknologi dan informasi digital. Menurutnya, teknologi bukan sekadar alat, melainkan medium komunikasi baru yang membentuk pola berpikir masyarakat. Transformasi digital yang dicanangkan pemerintah memperluas akses pendidikan, membuka ruang pembelajaran lintas daerah, dan memperkuat kemampuan siswa menggunakan data sebagai basis pengambilan keputusan (computational thinking). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Digital Transformation in Education: Challenges and Opportunities in the Age of AI (2025) yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis AI dan deep learning dapat meningkatkan interaksi pembelajaran secara personal, mempercepat pemahaman konsep, dan menumbuhkan daya berpikir kritis siswa. Namun penelitian lain menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada literasi digital, kesiapan guru, dan pemerataan akses teknologi[1]. Artinya, komunikasi teknologi digital hanya efektif jika struktur kebijakan pendidikan mampu memastikan seluruh aktor terlibat dan kompetensi digital dapat diakses secara merata oleh seluruh peserta didik.
Baca juga: Penerapan Teori Retorika Aristoteles dalam Gaya Ceramah Dr. Fahruddin Faiz di Channel Ngaji Filsafat
Dimensi terakhir yang juga sangat relevan dalam berita ini adalah komunikasi politik. Mukarom menjelaskan komunikasi politik sebagai proses penyampaian informasi dan pembentukan opini publik terkait kebijakan, kekuasaan, serta tata kelola negara. Ketika pemerintah mengumumkan implementasi AI dan deep learning dalam pendidikan, keputusan tersebut bukan hanya kebijakan administratif, tetapi bentuk komunikasi politik yang bertujuan mengubah orientasi belajar masyarakat secara nasional. Pernyataan para pejabat negara seperti Menko PMK, Wakil Menteri Pendidikan, dan Menteri Komunikasi menjadi saluran komunikasi politik yang membangun legitimasi dan dukungan publik terhadap transformasi pendidikan digital. Dengan kata lain, kebijakan pendidikan digital adalah produk interaksi antara negara dan masyarakat, dan hanya akan berhasil bila komunikasi politik berjalan efektif, partisipatif, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sebagaimana ditegaskan dalam forum Konferensi Pendidikan 2025 bahwa transformasi pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, sekolah, industri, dan masyarakat sipil.
Melalui tinjauan teori dan berita, dapat disimpulkan bahwa transformasi pendidikan digital Indonesia merupakan contoh konkret penerapan teori komunikasi Mukarom dalam konteks modern. Komunikasi pendidikan menjadi inti dalam membangun budaya berpikir kritis, komunikasi digital menjadi infrastruktur baru pembelajaran, dan komunikasi politik menjadi jembatan implementasi kebijakan yang menghubungkan pemerintah dan publik. Namun keberhasilan transformasi ini juga bergantung pada kesiapan sumber daya pendidikan, pemerataan teknologi, penguatan etika digital, dan pelibatan seluruh elemen sosial. Jika keberhasilan transformasi ini tercapai, maka Indonesia bukan hanya menjadi konsumen digital, tetapi akan melahirkan generasi yang cakap data, melek teknologi, dan kritis dalam berpikir yang merupakan fondasi masa depan pendidikan dan peradaban bangsa.
Penulis: An Nadwa, Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.
