Milenianews.com, Jakarta – Angka kadang memang tidak punya perasaan. Bayangkan saja, ketika sebagian warga masih sibuk menghitung sisa saldo sebelum tanggal gajian berikutnya, pemerintah justru sedang mengelola angka yang jauh lebih fantastis: utang negara nyaris menembus Rp10.000 triliun. Ya, sepuluh ribu triliun. Angka yang bahkan terlalu besar untuk dibayangkan sambil menyeruput kopi sachet di warung depan rumah.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah per 31 Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun. Angka itu naik Rp282,52 triliun dibanding posisi akhir Desember 2025 yang sebesar Rp9.637,99 triliun.
Baca juga:Â Pemerintah Siapkan Kebijakan Bayi Baru Lahir Otomatis Terdaftar BPJS Kesehatan
Kalau dibagi rata ke seluruh rakyat Indonesia, mungkin masing-masing warga sudah punya “jatah cicilan nasional” sendiri-sendiri. Bedanya, rakyat tidak pernah merasa ikut tanda tangan saat utang itu dibuat.
Rasio Aman, Tapi APBN Mulai Terengah
Pemerintah memang masih punya tameng normatif: rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di angka 40,75 persen. Masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.
Secara teknis, iya, Indonesia belum masuk kategori darurat. Namun masalah fiskal tidak sesederhana angka rasio di presentasi PowerPoint kementerian. Sebab yang mulai dipertanyakan ekonom justru kemampuan APBN bernapas di tengah beban pembayaran bunga utang yang terus membesar.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai persoalan utama bukan sekadar besar kecilnya rasio utang terhadap PDB, melainkan bagaimana ruang fiskal pemerintah makin menyempit. Karena semakin besar utang, semakin besar pula dana yang harus dialokasikan untuk membayar bunga dan cicilan.
Negara Gemar Berutang, Pasar Keuangan Tepuk Tangan
Mayoritas utang pemerintah saat ini berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang. Sisanya berasal dari pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun.
Pemerintah menyebut strategi ini dilakukan secara “cermat dan terukur” demi menjaga portofolio utang tetap optimal sekaligus mendukung pasar keuangan domestik.
Bahasanya memang terdengar elegan. Sangat teknokratis. Sangat birokratis. Tetapi di lapangan, masyarakat sederhana mungkin hanya menangkap satu hal: negara terus meminjam uang untuk menjaga mesin tetap berjalan.
Baca juga:Â Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Ekonomi Selama 60 Hari
Masalahnya, mesin ekonomi global sekarang tidak sedang stabil-stabil amat. Suku bunga dunia naik, ketidakpastian geopolitik makin liar, dan perlambatan ekonomi global bisa datang sewaktu-waktu seperti notifikasi pinjaman online menjelang tengah malam.
Kalau kondisi ekonomi memburuk sementara beban utang terus naik, pemerintah bisa berada dalam posisi serba sulit: mau belanja takut defisit melebar, mau irit takut ekonomi melambat.
Sebab pada akhirnya, utang negara bukan sekadar angka di laporan keuangan kementerian. Ia akan memengaruhi banyak hal: ruang subsidi, pembangunan daerah, pajak, hingga kualitas layanan publik yang diterima masyarakat sehari-hari.
Dan rakyat tentu berharap, uang hasil pajak mereka tidak hanya habis untuk membayar bunga dari keputusan-keputusan fiskal masa lalu.
Karena kalau suatu hari APBN benar-benar megap-megap, yang pertama kali diminta “memahami keadaan” biasanya tetap masyarakat kecil.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
