Milenianews.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan merata. Ia memastikan seluruh masyarakat, termasuk warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, tetap dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Pramono saat meresmikan gedung baru Puskesmas Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pada Senin (26/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung kesiapan fasilitas serta kualitas pelayanan medis untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan secara optimal di tingkat akar rumput.
“Saya tanyakan juga bagaimana antisipasi kita terhadap masyarakat yang tidak mempunyai KTP Jakarta? Tetap diterima,” ujar Pramono di lokasi.
Ia menambahkan, pengecekan langsung ke lapangan merupakan bagian dari pengawasan agar kebijakan strategis pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, pencapaian makroekonomi tidak akan berarti apa-apa jika tidak dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan pertolongan.
“Sehingga dengan demikian, sebenarnya salah satu hal yang utama dalam kunjungan saya pada pagi hari ini adalah untuk melakukan pengecekan hal-hal yang bersifat dengan apa yang kami gariskan, apakah kemudian respons di bawah itu bisa berjalan dengan baik,” terangnya. “Karena saya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik tidak ada artinya kalau kemudian tidak berdampak pada masyarakat yang membutuhkan.”
Siaga Dampak Erupsi dan Karhutla
Selain memantau layanan umum bagi pasien non-KTP, Gubernur Pramono juga mengecek kesiapan puskesmas dalam mengantisipasi lonjakan pasien akibat dampak lingkungan, seperti erupsi Anak Gunung Krakatau serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu sebaran asap di wilayah ibu kota.
Pramono memastikan bahwa warga yang mengalami gangguan kesehatan—khususnya gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla—dapat langsung berobat ke fasilitas kesehatan terdekat tanpa memandang domisili KTP.
“Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apa yang saya sampaikan ketika mengantisipasi dampak dari letupan Anak Krakatau pada waktu itu, dan kemudian dampak dari kebakaran hutan, apakah ada masyarakat yang kemudian datang untuk berobat dan sebagainya? Ada,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan khusus bagi masyarakat yang terdampak kabut asap atau masalah pernapasan. Kebijakan ini berlaku tanpa syarat administratif yang rumit.
“Bukan hanya KTP Jakarta, tetapi siapa pun yang menggunakan Puskesmas ataupun Puskesmas Pembantu atau rumah sakit itu dipersilakan selama yang bersangkutan terindikasi terkena hal yang berkaitan dengan asap dan sebagainya. Untuk itu sekarang sudah berlangsung,” tegas Pramono.
Baca juga: Pramono Anung Luncurkan Program Sekolah Swasta Gratis di 103 Sekolah Jakarta
Kerahkan Ratusan Faskes Siaga
Sebagai langkah antisipasi dan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menginstruksikan jajaran fasilitas kesehatan di bawah koordinasi Dinas Kesehatan untuk bersiaga penuh. Seluruh faskes dikerahkan guna menjamin akses pelayanan yang cepat dan tepat bagi setiap warga.
Untuk memastikan keterjangkauan layanan tersebut secara merata di seluruh wilayah ibu kota, Pemprov DKI Jakarta mengerahkan 31 rumah sakit milik Pemprov Jakarta, 44 puskesmas kecamatan, serta 292 puskesmas pembantu agar bersiaga memberikan penanganan medis.
Langkah sigap ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat luas yang membutuhkan pertolongan darurat maupun pengobatan rutin, sekaligus memperkuat sistem jaminan kesehatan publik di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
