Milenianews.com, Purwokerto – Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Dr. Anjar Nugroho menyebut gerakan people power akan sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara.
Ia menilai gerakan ini semacam gertakan dari pihak-pihak yang berkepentingan politik yang belum tersampaikan maksudnya.
“Saya kira ini hanya semacam gertakan saja. Ini terkait dengan konteks pemilu presiden dan wakil presiden,” katanya dilansir Antara, Rabu (15/05).
Baca Juga : 30 Ribu Personel TNI-Polri Dikerahkan Saat Penetapan Hasil Pemilu
Gerakan pengerahan kekuatan massa menimbulkan banyak risiko berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara.
Lanjutnya, Pemilu serentak 2019 merupakan pertarungan elite demokrasi dan pasti akan ada yang menang atau kalah.
“Situasi ini dimanfaatkan oleh elite untuk terus mempertahankan perjuangan atau keinginannya yang belum terwujud. Kalo misalkan dalam pemilu ini kalah, ya dia akan menggunakan segala cara agar keinginannya bisa terwujud,” paparnya.
Bawaslu Dan MK, Prosedur Paling Aman Jika Terjadi Sengketa
Cara-cara tersebut memanfaatkan situasi masyarakat yang tak punya pemahaman mengenai situasi politik.
Dalam pemilu jika terjadi sengketa, ada proses konstitusional, yakni lewat jalur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saat proses dijalankan secara konstitusional, semua bisa berjalan baik, tidak dimanfaatkan orang lain,” paparnya.
Baca Juga : Menperin : Rombak Kurikulum Pendidikan
Anjar menyebut Bawaslu sebagai wadah penampung aspirasi dari pihak yang selama ini mungkin merasa di curangi.
“Barulah saat Bawaslu tidak bisa menyelesaikan sengketa, bisa dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi.”
“Saya kira ini prosedur yang diandalkan bisa menyelamatkan perjalanan bangsa ini,” ujarnya.
Sumber : Antara