Milenianews.com, Jakarta – Pada 22 Mei mendatang, tepat saat pengumuman hasil Pemilu 2019 pilpres dan pileg akan diwarnai dengan demonstrasi besar.
Kabar tersebut sudah tersebar sampai ke pihak luar. Kedutaan besar sejumlah negara tetangga sudah memberi peringatan pada warganya yang ada di area sekitar demonstrasi nanti.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasi lrekapitulasi Pemilu 2019, baik untuk pilpres atau pileg. Aksi demonstrasi diprakarsai dari kubu Prabowo-Sandi yang menolak hasil pilpres (tidak dengan pileg) yang merasa dicurangi.
Amien Rais, Politikus di lingkungan 02 menyebut ini sebagai “people power”.
Kedubes Amerika Serikat
Seperti di beritakan Tirto.id Senin (20/05), Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) yang ada di Jakarta mengimbau agar warganya menghindari area demonstrasi, kemungkinan besar akan terkonsentrasi di KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Mereka khawatir akan ada aksi terorisme dalam aksi tersebut. Mengutip pernyataan Polri bahwa mungkin saja ada aksi teroris yang mendompleng aksi tersebut.
Oleh karenanya, pihak kedutaan meminta warga AS untuk tetap memantau berita terkini dari media lokal, mewaspadai lingkungan sekitar, dan terus mempraktikkan kesadaran keamanan pribadi setiap saat.
Hal Serupa Dilakukan Malaysia, Arab Saudi Dan Australia
Kedutaan Malaysia juga mengimbau hal serupa bagi warganya yang tinggal di Jakarta. Bagi warga Malaysia yang hendak ingin ke Indonesia, diharapkan mendaftar dulu agar bisa dipantau.
Kedubes Arab Saudi memperingatkan warganya untuk menjauhi pusat kota karena akan ada kemungkinan macet dan demonstrasi.
“Kedutaan Arab Saudi di Jakarta memperingatkan semua warganya yg berada di Jakarta untuk menjauhi pusat kota dikarenakan ada kemungkinan terjadinya kemacetan dan demonstrasi, yaitu terhitung dari tanggal 16 Ramadan sampai 18 Ramadan (21 sampai 23 Mei). Untuk keadaan darurat, dapat langsung menghubungi Bagian Urusan Warga Saudi,” tulis mereka via Twitter (diterjemahkan oleh humas kedubes), dikutip dari Tirto.id.
Bahkan Kedubes Australia memperingatkan warganya, lebih keras lagi. Mereka mengimbau kepada warganya untuk menghindari lokasi demonstrasi karena bisa berubah menjadi arena kekerasan tanpa ada peringatan terlebih dulu.
Bukan hanya di Jakarta, mereka juga memberi peringatan kepada warga Australia yang ada di Bali, Lombok, bahkan hingga Poso dan Papua.
“Kami belum mengubah level-tingkat kehati-hatian yang tinggi di Indonesia secara keseluruhan, termasuk Bali. Tingkat yang lebih tinggi berlaku di Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah dan Provinsi Papua,” tulisnya di Twitter.
People Power, Kedaulatan Rakyat?
Peneliti Center for Indonesian Election (CIE) Muhammad Ibas mengatakan Amien Rais yang menyerukan gerakan kedaulatan rakyat, sebelumnya disebut people power.
Menurutnya, gerakan kedaulatan rakyat 22 Mei nanti merupakan bentuk bertujuan untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf.
Dimuat Jpnn.com, Ibas berujar gerakan tersebut tak relevan karena menolak hasil pilpres 2019 yang dialksanakan secara baik dan demokratis.
“Gerakan tersebut kurang relevan karena bertujuan menolak hasil Pilpres 2019 yang sudah berjalan baik dan demokratis,” katanya, dimuat jpnn,com Senin (20/05).
Ibas yang mengkritiki anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais, bahwa gerakan ini merupakan cara Amien Rais untuk memaksakan calonnya menjadi pemimpin negara dengan cara-cara inkonstitusional.
“Nafsu ingin berkuasa, jadi menghalalkan segala cara. People power berubah wujud menjadi kedaulatan rakyat, cuma hindari jeratan hukum,” tambahnya.
Perlu digarisbawahi bahwa gerakan ini bukan atas nama rakyat apalagi pencetus dan aktor-aktornya dari BPN. “Itu bukan keinginan rakyat. Itu ambisi segelintir orang yang merasa kalau calonnya tidak terpilih maka aspirasi-aspirasi radikalnya tidak bisa diterima di level pemerintahan,” tegasnya.
Gerakan tersebut bisa berpotensi memecah belah rakyat. Apalagi mengatasnamakan rakyat, padahal hanya nafsu politik semata.
Ibas lebih mengapresiasi Demokrat yang menolak mengikuti pendapat radikal elite politik yang sengaja membuat gaduh suasana.
