Milenianews.com, Jakarta– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nelayan Tani Indonesia (DPP GNTI), Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GNTI Provinsi DKI Jakarta Periode 2026–2030 yang diketuai oleh Hadi Sudrajat, bertempat di Hotel Grand Orchardz, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat diawali dengan pengucapan Sumpah dan Janji Jabatan, penyerahan Bendera Merah Putih serta Pataka GNTI sebagai simbol penyerahan amanah kepemimpinan. Pengukuhan ini menjadi momentum konsolidasi strategis organisasi dalam memperkuat sinergi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat tani, nelayan, pembudidaya, serta masyarakat pesisir di wilayah DKI Jakarta.
Pelantikan ini menjadi langkah awal dari agenda besar DPP GNTI untuk membentuk kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia, menyusul penetapan susunan pengurus DPP GNTI periode 2026–2030.
Konsolidasi Organisasi dari Pusat hingga Daerah Pelantikan DPD DKI Jakarta merupakan tonggak awal dari rangkaian pembentukan struktur organisasi GNTI di tingkat provinsi. DPP GNTI menegaskan bahwa penguatan struktur hingga ke daerah menjadi prioritas utama agar organisasi dapat hadir lebih dekat dengan basis massa petani dan nelayan di berbagai wilayah. Ke depan, agenda serupa akan berlanjut ke provinsiprovinsi lain sebagai bagian dari konsolidasi organisasi secara nasional.
Dengan dilantiknya Hadi Sudrajat sebagai Ketua DPD DKI Jakarta, DPP GNTI berharap kepengurusan baru ini dapat segera menjalankan program kerja yang selaras dengan visi organisasi, sekaligus memperkuat sinergi antara DPP dan DPD dalam memperjuangkan kepentingan tani dan nelayan di Ibu Kota.
Dalam pengarahannya, Ketua Umum DPP GNTI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menekankan beberapa poin krusial:
- Sinergi Strategis dengan Pemerintah Daerah: DPD GNTI DKI Jakarta didorong untuk menjadi mitra strategis Pemprov dan DPRD DKI Jakarta dalam merumuskan serta mengawal kebijakan di bidang pertanian, kelautan, dan perikanan perkotaan (urban farming & coastal management).
“Ada baiknya jajaran pengurus di DPD GNTI DKI Jakarta membuat konsep kerja dan mengajukan second opinion sebagai mitra strategis yang aktif bagi gubernur di DKI Jakarta dan dinas terkait,” kata Prof. Rokhmin.
Ia menambahkan, “Kita ambil contoh konsep vertical farming yang dilakukan singapura yang cukup berhasil menjadi topangan kebutuhan sayur bagi warga nya atau perikanan budidaya termasuk didalamnya budi daya ikan hias dimana DKI Jakarta merupakan penyumbang terbesar di Indonesia. Ini semua merupakan potensi yang sangat bisa dijadikan masukan dan diajukan kerjasama ke gubernur DKI dari GNTI khususnya DPD GNTI di DKI Jakarta,” kata Prof. Rokhmin.
2. Advokasi dan Pendampingan Hukum: Memperkuat hadirnya organisasi melalui bantuan hukum dan advokasi nyata untuk melindungi hak-hak serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
“Kehadiran LBH di tingkat daerah dan cabang diharapkan dapat mempercepat respons organisasi terhadap kasus-kasus yang dialami anggota maupun masyarakat tani dan nelayan secara umum, sekaligus memastikan pendampingan hukum dapat diakses lebih dekat dan lebih cepat,” kata Prof. Rokhmin.
- Pemberdayaan Berkelanjutan: Mendorong program-program kolaboratif yang memberi manfaat langsung, memperluas akses pasar, serta mengaplikasikan teknologi tepat guna bagi komunitas nelayan dan petani.
“Langkah ini sejalan dengan visi GNTI untuk menjadi organisasi yang tidak sekadar hadir secara simbolis, melainkan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan tani dan nelayan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Pelantikan ini ditutup dengan penandatanganan berita acara pengukuhan, penyerahan berkas amanah organisasi, serta foto bersama seluruh jajaran pengurus dan tamu undangan.
GNTI berkomitmen penuh untuk terus bergerak bersama rakyat demi terwujudnya nelayan yang berdaulat, petani yang mandiri, dan masyarakat pesisir yang sejahtera.
