Milenianews.com, Jakarta— Menjelang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pangan tidak cukup dinilai hanya dari tingginya angka produksi atau tercapainya swasembada. Kebijakan pangan harus dinilai secara lebih utuh berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan petani, nelayan, pelaku usaha, dan seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Prof. Rokhmin, setidaknya terdapat empat indikator utama yang harus menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan, serta sektor-sektor penghasil pangan.
Pertama, produktivitas. Usaha tani, perikanan, dan peternakan harus semakin produktif dan efisien. Peningkatan produktivitas merupakan fondasi penting agar Indonesia mampu menyediakan pangan dalam jumlah cukup, memperkuat kemandirian pangan, meningkatkan daya saing, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Namun, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa produksi yang tinggi tidak memiliki makna pembangunan apabila pelaku utamanya tetap hidup dalam kemiskinan. Karena itu, indikator kedua adalah kesejahteraan petani dan nelayan.
“Apa gunanya produksi banyak jika petani dan nelayan kita masih miskin?” tegas Prof. Rokhmin, Jumat (14/8/2026).
Menurut dia, pembangunan pangan harus memastikan bahwa peningkatan produksi berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan dan daya beli produsen. “Petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan peternak harus memperoleh harga yang menguntungkan, biaya produksi yang efisien, akses teknologi dan pembiayaan, serta kepastian pasar agar mereka dapat hidup layak dan sejahtera dari profesinya,” ujarnya.
Ketiga, pangan harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan produksi di satu daerah tidak cukup apabila masyarakat di daerah lain masih kesulitan memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Dari Jawa hingga Merauke, seluruh rakyat harus memperoleh akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas.
Karena itu, persoalan pangan bukan hanya masalah produksi, tetapi juga logistik, distribusi, transportasi, penyimpanan, dan rantai pasok. Daerah surplus harus dapat terhubung secara efisien dengan daerah defisit sehingga tidak terjadi paradoks: produksi melimpah dan harga jatuh di tingkat produsen, sementara masyarakat di wilayah lain justru menghadapi harga pangan yang tinggi.
Keempat, keberlanjutan atau sustainability. Keberhasilan pangan tidak boleh bersifat sesaat. “Swasembada dan peningkatan produksi harus mampu dipertahankan secara berkelanjutan meskipun Indonesia menghadapi El Niño, perubahan iklim, kekeringan, bencana, maupun berbagai tekanan lainnya terhadap sistem produksi pangan,” ujarnya.
Baca Juga : Prof. Rokhmin Dahuri: Atasi Deforestasi, Revisi UU Kehutanan Jadi Prioritas
Karena itu, Prof. Rokhmin mendorong agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada mengejar target produksi tahunan. Pemerintah harus membangun sistem pangan yang tangguh melalui modernisasi pertanian dan perikanan, penguatan infrastruktur air dan irigasi, teknologi adaptif terhadap perubahan iklim, diversifikasi pangan, penguatan rantai pasok, hilirisasi, serta perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.
Empat indikator tersebut, di antaranya adalah produktivitas, kesejahteraan produsen, pemerataan akses pangan, dan keberlanjutan, harus menjadi dasar dalam mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah. “Dengan ukuran yang jelas, keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin dalam statistik, tetapi benar-benar terlihat dalam kehidupan rakyat,” kata Prof. Rokhmin.
Bagi Prof. Rokhmin, tujuan akhir pembangunan pangan adalah sederhana namun fundamental: produksi meningkat, petani dan nelayan sejahtera, seluruh rakyat memperoleh pangan yang cukup dan terjangkau, serta keberhasilan tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta benar-benar berpihak kepada produsen dan konsumen, sektor pangan dapat menjadi fondasi bagi kedaulatan bangsa, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
