Oleh: Gandatmadi Gondokusumo
Mata Akademisi, Milenianews.com – Angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 sejak 10 tahun yg lalu. Angka ini tergolong tinggi dan mencerminkan bahwa investasi di Indonesia masih kurang efisien. Artinya, dibutuhkan modal sekitar Rp6,5 untuk menghasilkan tambahan Rp1 unit output pertumbuhan ekonomi.
Sebagai perbandingan, negara tetangga di Asia Tenggara rata-rata memiliki ICOR yang jauh lebih efisien di kisaran 3 hingga 5.
Mengapa ICOR Indonesia Masih Tinggi?
Berdasarkan evaluasi pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingginya biaya modal di Indonesia disebabkan oleh beberapa tantangan struktural:
- Biaya Logistik Mahal: Distribusi barang masih memakan biaya tinggi akibat infrastruktur yang belum optimal terintegrasi.
- Birokrasi Rumit: Regulasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah memperpanjang proses perizinan.
- Ketidakpastian Hukum: Menjadi hambatan utama yang membuat investor membebankan premi risiko lebih tinggi.
- Praktik Perburuan Rente: Adanya kebocoran anggaran ekonomi akibat tata kelola yang belum bersih.
Dampak ICOR Indonesia Terhadap Target Pertumbuhan Ekonomi
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, pemerintah wajib memotong inefisiensi ini. Jika ICOR tetap berada di level 6,5 dengan rasio investasi saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tertahan di kisaran 5% saja.
Oleh karena itu, pemerintah kini berfokus melakukan efisiensi anggaran belanja dan menyederhanakan perizinan di tingkat daerah.
Baca juga: Mengindonesiakan Ekonomi Kita
Indikator ekonomi makro mengukur dampak inefisiensi struktural ini melalui pembengkakan biaya operasional yang sangat spesifik sebagai berikut:
1. Tingginya Biaya Logistik Nasional (~24% dari PDB)
Biaya distribusi fisik barang di Indonesia memakan porsi sekitar 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka logistik yang sangat mahal ini merupakan komponen struktural terbesar yang menyedot modal investor untuk hal non-produktif (seperti armada tua, kemacetan, dan pungutan di jalan), ketimbang meningkatkan kapasitas produksi pabrik.
2. Ekonomi Biaya Tinggi & Kebocoran Anggaran
Praktik perburuan rente (rent-seeking), korupsi, birokrasi perizinan yang berlapis antara pusat-daerah, serta ketidakpastian hukum berkontribusi besar membuat modal membengkak. Berbagai studi ekonomi independen mengindikasikan bahwa inefisiensi birokrasi dan regulasi menyumbang hambatan modal yang setara dengan lebih dari sepertiga (30%-40%) beban biaya investasi.
3. Gejala Deindustrialisasi Dini
Kontribusi sektor manufaktur terus menyusut terhadap PDB. Investasi yang masuk saat ini cenderung bergeser ke sektor padat modal atau komoditas mentah yang kurang efisien dalam menyerap tenaga kerja massal. Hal ini mengakibatkan modal yang tertanam besar, namun output pertumbuhan ekonominya kecil.
Indikator ekonomi makro mengukur dampak inefisiensi struktural ini melalui pembengkakan biaya operasional yang sangat spesifik sebagai berikut:
1. Tingginya Biaya Logistik Nasional (~24% dari PDB)
Biaya distribusi fisik barang di Indonesia memakan porsi sekitar 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka logistik yang sangat mahal ini merupakan komponen struktural terbesar yang menyedot modal investor untuk hal non-produktif (seperti armada tua, kemacetan, dan pungutan di jalan), ketimbang meningkatkan kapasitas produksi pabrik
2. Ekonomi Biaya Tinggi & Kebocoran Anggaran
Praktik perburuan rente (rent-seeking), korupsi, birokrasi perizinan yang berlapis antara pusat-daerah, serta ketidakpastian hukum berkontribusi besar membuat modal membengkak. Berbagai studi ekonomi independen mengindikasikan bahwa inefisiensi birokrasi dan regulasi menyumbang hambatan modal yang setara dengan lebih dari sepertiga (30% – 40%) beban biaya investasi.
3. Gejala Deindustrialisasi Dini
Kontribusi sektor manufaktur terus menyusut terhadap PDB. Investasi yang masuk saat ini cenderung bergeser ke sektor padat modal atau komoditas mentah yang kurang efisien dalam menyerap tenaga kerja massal. Hal ini mengakibatkan modal yang tertanam besar, namun output pertumbuhan ekonominya kecil.
Jika dikuantifikasikan ke dalam nilai riil, inefisiensi struktural total yang tercermin dari angka ICOR 6,5 ini setara dengan pemborosan modal sekitar Rp3.700 triliun (USD75 miliar) anggaran potensial ekonomi.
Sederhananya, 100% penyebab tingginya ICOR berakar dari tantangan struktural ini—bukan karena Indonesia kekurangan modal, melainkan karena ekosistem hukum, logistik, dan birokrasinya membuat modal tersebut menjadi sangat mahal untuk dieksekusi.
Perbandingan ICOR Regional & Target Pemerintah
Indonesia saat ini 6,5. Malaysia Thailand 4-4,4. Vietnam 3,6-4,6. Target Pemerintah Prabowo pada 2029 pada 4,4
Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto menargetkan penurunan ICOR ke level 4,0 hingga 4,4 pada tahun 2028-2029 melalui beberapa strategi utama:
- Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Mengintegrasikan 25 KEK yang ada agar rantai pasokan bahan baku langsung terhubung ke pabrik tanpa hambatan logistik luar kawasan.
- Pemberantasan Pungli & Korupsi: Melakukan pembersihan pada jalur distribusi logistik dan perizinan guna memangkas hidden cost (biaya siluman) investasi.
- Akselerasi Ekonomi Digital: Menggenjot investasi infrastruktur digital. Berdasarkan riset, otomatisasi dan digitalisasi sistem birokrasi berpotensi memotong inefisiensi modal dan menekan ICOR sektoral hingga ke angka 4,3.
- Sinkronisasi Infrastruktur PU & BPS: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama BPS mulai melakukan audit spasial berkala agar proyek fisik (seperti bendungan/jalan tol) wajib langsung tersambung ke sektor produktif masyarakat (sawah/kawasan industri).
Baca juga: Desa Kiarapayung di Tengah Industri Karawang, Ekonomi Warga Terus Bergerak
Berapa Dana yang Diperlukan (Persentase PDB)?
Berdasarkan hitungan makroekonomi (Rumus Harrod-Domar), kebutuhan dana investasi dihitung dari Target Pertumbuhan Ekonomi X Angka ICOR:
Jika ICOR Tetap di Angka 6,5:
Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia membutuhkan pasokan investasi super raksasa sebesar 52% dari PDB (setara ~Rp11.000 triliun). Secara kapasitas fiskal nasional, angka ini tidak mungkin tercapai karena porsi investasi riil Indonesia saat ini hanya mampu bertahan di kisaran 30% – 31% dari PDB.
Jika ICOR Berhasil Diturunkan ke 4,5:
Kebutuhan investasi untuk tumbuh tinggi akan turun drastis. Pemerintah hanya memerlukan pasokan dana investasi di kisaran 36% dari PDB.
Kesimpulan
Pemerintah tidak perlu menambah dana APBN secara langsung untuk menurunkan ICOR, melainkan wajib melakukan efisiensi regulasi.
Keberhasilan menurunkan ICOR ke angka 4,5 akan menghemat beban kebutuhan modal nasional sebesar 8% hingga 9% dari PDB, sehingga pertumbuhan ekonomi 8% bisa dicapai tanpa membuat negara berutang secara berlebihan.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
