Oleh: Insan Faisal Ibrahim, S.Pd
Mata Akademisi, Milenianews.com – Dalam berbagai dinamika kebijakan pendidikan, guru sering kali berada pada posisi yang paling dekat dengan siswa, sekaligus paling mudah disalahkan. Hal ini kembali terlihat dalam polemik pembagian MBG kepada siswa, khususnya ketika ada siswa yang tidak hadir di sekolah namun tetap menuntut hak yang sama seperti mereka yang mengikuti kegiatan belajar.
Situasi ini memunculkan kritik dari sebagian pihak yang menganggap sekolah—bahkan guru secara langsung—tidak adil dalam membagikan jatah MBG. Ironisnya, tudingan tersebut sering diarahkan kepada guru seolah-olah mereka memiliki kepentingan pribadi dari kondisi tersebut. Padahal, kenyataannya jauh dari anggapan itu.
Di banyak sekolah, kebijakan tidak memberikan MBG kepada siswa yang tidak hadir justru dilandasi oleh tujuan pendidikan yang sangat mendasar, yaitu menanamkan nilai tanggung jawab dan kedisiplinan. Sekolah bukan hanya tempat mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan karakter. Ketika seorang siswa tidak datang ke sekolah tanpa alasan yang jelas, maka secara tidak langsung ia sedang mengabaikan kewajibannya sebagai pelajar. Dalam konteks inilah sekolah berusaha memberikan pembelajaran yang lebih luas: bahwa hak dan kewajiban harus berjalan beriringan.
Baca juga: Di Balik THR ASN, Ada Sunyi yang Dirasakan Guru Honorer
Ketika kebijakan pendidikan disalahpahami
Memberikan MBG kepada siswa yang tidak hadir justru berpotensi menghilangkan makna pendidikan di balik program tersebut. Jika siswa merasa tetap memperoleh hak yang sama meskipun tidak menjalankan kewajibannya, maka pesan moral yang ingin dibangun menjadi kabur. Sekolah tentu tidak ingin program yang seharusnya mendukung proses pendidikan malah berubah menjadi sesuatu yang memanjakan sikap kurang disiplin.
Sayangnya, di tengah upaya tersebut, guru kerap dijadikan pihak yang paling mudah disalahkan. Kritik yang muncul sering kali tidak mempertimbangkan bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah sebenarnya terjadi. Dalam banyak kasus, guru hanyalah pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan sekolah, aturan program, serta pertimbangan pendidikan yang matang.
Namun karena guru berada di garis depan yang berinteraksi langsung dengan siswa dan orang tua, mereka sering kali menjadi sasaran pertama ketika muncul ketidakpuasan. Lebih menyedihkan lagi, muncul anggapan bahwa guru justru diuntungkan ketika ada siswa yang tidak hadir sehingga jatah MBG dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Tuduhan seperti ini bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga mencederai martabat profesi guru. Guru pada dasarnya adalah pendidik yang bekerja dengan niat mengabdi, bukan pihak yang mencari keuntungan dari situasi siswa.
Ketidakhadiran siswa bukan hal sepele bagi guru
Perlu dipahami bahwa sebagian besar guru justru merasa sedih ketika ada siswa yang tidak hadir di sekolah. Ketidakhadiran siswa bukan hanya berarti berkurangnya kesempatan belajar, tetapi juga menjadi tanda bahwa ada persoalan yang mungkin sedang dihadapi oleh anak tersebut.
Guru yang tulus akan berusaha mencari tahu penyebabnya, memberikan perhatian, bahkan melakukan pendekatan kepada orang tua agar siswa tersebut kembali aktif mengikuti kegiatan belajar.
Program MBG sendiri pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membantu pemenuhan kebutuhan gizi siswa sekaligus mendukung konsentrasi mereka dalam belajar. Namun keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan semata, melainkan juga pada bagaimana nilai-nilai pendidikan tetap dijaga dalam pelaksanaannya. Di sinilah peran sekolah dan guru menjadi penting untuk memastikan bahwa program tersebut tetap sejalan dengan tujuan pendidikan yang lebih luas.
Jangan terburu-buru menjadikan guru kambing hitam
Masyarakat perlu melihat persoalan ini dengan sudut pandang yang lebih utuh. Alih-alih menyalahkan guru, seharusnya semua pihak bekerja sama untuk mencari solusi terbaik. Orang tua, sekolah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak.
Ketika seorang siswa tidak hadir di sekolah, fokus utama seharusnya bukan pada persoalan jatah MBG semata, melainkan pada bagaimana memastikan anak tersebut tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak kehilangan kesempatan belajar.
Guru sudah terlalu sering berada di posisi yang tidak adil dalam berbagai polemik pendidikan. Ketika ada masalah, guru menjadi pihak pertama yang disorot. Namun ketika keberhasilan tercapai, tidak jarang peran guru justru terlupakan. Pola seperti ini tentu tidak sehat bagi dunia pendidikan, karena pada akhirnya dapat melemahkan semangat para pendidik yang selama ini berjuang di lapangan.
Baca juga: Guru dan Siklus Janji Politik yang Tak Pernah Usai
Kepercayaan kepada guru adalah fondasi pendidikan
Sudah saatnya masyarakat memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada guru sebagai mitra dalam mendidik generasi bangsa. Kritik tentu boleh disampaikan, tetapi harus dilakukan secara bijak dan berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap situasi yang sebenarnya.
Guru bukanlah pihak yang pantas dijadikan kambing hitam setiap kali muncul persoalan. Pada akhirnya, pendidikan yang baik hanya dapat terwujud ketika ada rasa saling percaya antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.
Guru tidak membutuhkan pujian yang berlebihan, tetapi setidaknya mereka layak mendapatkan penghargaan berupa kepercayaan dan penghormatan terhadap profesi yang mereka jalani. Ketika hal itu terwujud, maka berbagai program pendidikan—termasuk MBG—dapat berjalan lebih baik demi kepentingan siswa sebagai generasi masa depan bangsa.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
