Milenianews.com, Jakarta – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov DKI Jakarta membuat publik bertanya-tanya dari anggaran yang terlampir di e-budgeting terlihat ada yang janggal.
Anggaran tersebut tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020. Dari foto yang disebarkan anggota DPRD DKI dari PSI, William Aditya Sarana, lewat akun Twitternya menunjukkan untuk pengadaan pulpen sebesar Rp. 123.886.800.000.
Baca Juga : Tali Tambang Putus, ATM Bank di Semarang Selamat dari Pencurian
Akan dilakukan Penyesuaian dan Revisi Anggaran
Sementara spesifikasi pulpennya adalah Pen Drawing 0,1 70,5. Foto anggaran tersebut diambil dari laman apbd.jakarta.go.id. Selain pulpen anggaran untuk pengadaan lem aibon pun menjadi persoalan, dengan anggaran mencapai Rp. 82.000.000.000, diketahui keduanya untuk disalurkan ke sekolah-sekolah di Jakarta.
“Sebagai Gubernur, Pak @aniesbaswedan harus menjelaskan: untuk apa pengadaan ballpoint buat siswa SD senilai Rp 123,8 miliar? Tolong jelaskakan,” cuitnya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI, Syarifullah menyebut akan segera menyampaikan revisi anggaran pendidikan di KUA-PPAS 2020 ke Komisi E, termasuk anggaran pengadaan pulpen.
“Anggaran yang tidak lazim dipastikan tidak akan dianggarkan,” kata Syarifullah dikutip Kumparan, Kamis (31/10). Tambahnya, bahwa anggaran yang terlampir di e-budgeting bersifat sementara dan akan terus disesuaikan.
“Kalau terkait dengan anggaran lem aibon, saya sudah coba sisir, insyaallah tidak anggaran lem aibon sebesar itu,” lanjutnya.
Smart System nya tidak Smart
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku sudah mengetahui anggaran janggal tersebut sebelum tersebar, tapi tak mempublikasikannya ke sosial media.
“Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah tahu. Saya sudha bicara, kita review. Bedanya saya tidak manggung,” kata Anies di Balai Kota DKI, Rabu (30/10) kemarin.
Baca Juga : KKN Tematik Citarum Harum Di Desa Bantarjaya
Anies menyebut ada masalah pada sistem digitalnya. “Sistemnya digital tapi tidak smart. Kalo Smart System bisa melakukan pengecekan dia bisa melakukan verifikasi, dia bisa menguji. Nah ini sistemnya masih mengandalkan manual,” ujarnya.
Rancangan anggaran tersebut, mungkin seharusnya di kaji lagi dan sebelum keputusan diketok palu jangan di upload dulu ke website yang bisa diakses publik. (Ikok)
