Milenianews.com, Jakarta— Momentum peringatan Hari Tani Nasional harus menjadi pemantik evaluasi mendasar bagi arah pembangunan sektor pertanian nasional. Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S. menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan sejati tidak boleh hanya diukur dari lonjakan volume produksi semata, melainkan wajib berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama di tingkat tapak.
Menurut Prof. Rokhmin, kebijakan pangan nasional semestinya mampu menjamin nilai tambah dinikmati oleh para petani. “Peningkatan produktivitas dan capaian produksi tinggi di berbagai komoditas pangan tidak boleh hanya menjadi prestasi musiman dalam satu tahun anggaran, melainkan harus dibangun secara berkelanjutan (sustainable food self-sufficiency),” kata Prof. Rokhmin, Rabu (23/9/2026).
Guru Besar IPB University ini menyoroti ironi struktural yang kerap terjadi, di mana angka produksi nasional dilaporkan surplus, namun mayoritas petani pedesaan masih terbelenggu dalam jerat kemiskinan. “Keberlanjutan produksi nasional justru akan rapuh apabila profesi petani tidak lagi memberikan kepastian hidup yang layak dan bermartabat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong kehadiran kebijakan holistik dari hulu ke hilir: mulai dari kepastian akses sarana produksi murah berkualitas, perlindungan harga panen yang menguntungkan petani, mitigasi risiko gagal panen, hingga efisiensi tata niaga yang memangkas rente distribusi.
Bagi Prof. Rokhmin, swasembada pangan yang berkeadilan adalah keniscayaan di mana ketersediaan pangan melimpah bagi seluruh rakyat, seraya memastikan keringat kaum tani dihargai dengan kemakmuran yang nyata.
“Swasembada apa artinya kalau petaninya tetap miskin? Keberhasilan swasembada pangan tidak akan pernah sempurna dan tidak akan berkelanjutan jika nasib petaninya terabaikan. Pastikan produktivitas dan produksi meningkat mencukupi kebutuhan nasional, tetapi pastikan pula petaninya harus sejahtera!” tegas Prof. Rokhmin Dahuri.
