News  

Tak Punya Waste Management yang Terintegrasi, Kepala Kominfo Raja Ampat: Kiriman dari Sorong

Frits Felix Dimara bantah tudingan Raja Ampat tidak memiliki manajemen pembuangan akhir yang terintegrasi dalam gelaran Indonesia Smart Nation Award 2024 yang diselenggarakan oleh Citiasia di ICE BSD pada Kamis (8/8). (Foto: NIkita/Milenianews)
Frits Felix Dimara bantah tudingan Raja Ampat tidak memiliki manajemen pembuangan akhir yang terintegrasi dalam gelaran Indonesia Smart Nation Award 2024 yang diselenggarakan oleh Citiasia di ICE BSD pada Kamis (8/8). (Foto: NIkita/Milenianews)

Milenianews.com, Jakarta – Raja Ampat dituding tidak memiliki manajemen sampah yang terintegrasi oleh Didi Kaspi Kasim, Editor Chief National Geographic Indonesia dalam gelaran talkshow pada kegiatan Indonesia Smart Nation Award di ICE BSD pada Kamis (8/8).

“Raja ampat itu hampir tidak punya waste management system yang terintegrasi. Sorong sebagai pintu masuknya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di pinggir jalan,” ungkap Didi.

Baca juga: Dukung Kepolisian Razia Judi Online, Komisioner KPI Aceh Minta Wamenkominfo Blokir Aplikasi Judi Online untuk Wilayah Aceh

Tudingan tersebut pun di klarifikasi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Frits Felix Dimara, sampah yang ada juga berasal dari Sorong dan orang-orang yang berkunjung ke Raja Ampat. Guna menanggulangi hal itu, Raja Ampat dikatakan butuh teknologi yang dapat memantau.

“sampah itu kan bukan saja orang Raja Ampat situ yang buang atau lepas ke pantai. Tetapi dari kota Sorong juga. Ada pengiriman sampah dari Sorong yang cukup besar,” jelas Felix.

“Ada kapal untuk mengangkat sampah. Tapi itupun tidak munkin. Kami butuh teknologi untuk pemantauan,” lanjutnya.

Tidak hanya manajemen pembuangan akhir, Didi juga bercerita ketika bertugas di Raja Ampat bahwa terdapat gelaran menanam pohon mangrove. Akan tetapi keesokan harinya di cabut oleh anak-anak masyarakat setempat.

“Pernah saya temui di Sorong, Raja Ampat. Dinas menanam pohon mangorve. Itu dicabut sama anak-anak, katanya ini sa (saya) pu (punya) tempat main kaka,” kata Didi.

Terkait penggunaan lahan di daerah pesisir, Felix mengatakan bahwa penebangan pohon mangrove dilakukan guna membangun pemerintahan sebab tidak lagi ada lahan yang dapat digunakan.

“Lalu kami mau bangun pemerintahan itu di daerah mana, kalau tidak berhadapan dengan hukum. Sehingga pesisir itu digunakan lalu mangrove itu akan ditebang,” jelas Felix.

Baca juga: Citiasia Sukses Gelar Indonesia Smart Nation Award 2024

Meskipun begitu, terdapat hal yang bisa dicontoh dari daerah Raja Ampat, yaitu tradisi Sasi yang mana masyarakat setempat memberikan batas waktu tertentu untuk tidak mengambil hasil alam khususnya pada laut.

“Keseharian orang-orang Papua sudah menerapkan jauh lebih ahli melalui program Sasi namanya. Sasi itu adalah hukum adat Papua di mana orang dihalangi untuk mengambil hasil bawah laut dalam kurun waktu tertentu,” ucap Didi.

Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *