Milenianews.com – Media sosial Indonesia kembali ramai membicarakan buzzer pemerintah. Perdebatan ini bukan hanya soal politik. Ia menyentuh etika komunikasi publik, transparansi anggaran, dan cara kita membedakan opini organik dari opini yang dikondisikan.
Dinamika politik dan komunikasi publik di Indonesia semakin tidak bisa dilepaskan dari ruang digital. Salah satu isu hangat yang kerap menjadi perbincangan sengit di media sosial seperti X (Twitter), Instagram, hingga TikTok adalah maraknya aktivitas buzzer atau pendorong narasi yang membela kebijakan serta program kerja pemerintah.
Keberadaan buzzer yang secara masif amplified atau meramaikan narasi pendukung, membalas kritik warganet, hingga menggiring isu harian menimbulkan perdebatan tentang etika komunikasi, manipulasi opini publik, serta transparansi informasi.
Baca juga: Tudingan Ijazah Jokowi Berakhir di Pengadilan: Ini Pasal Hukum dan Ancaman Pidananya
Apa yang Sedang Diperbincangkan?
Pemicu terbarunya adalah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menyoroti delapan paket pengadaan jasa influencer dengan total nilai Rp14,7 miliar, yang mengontrak PT Rans Animasi Indonesia untuk dua kementerian selama 2025–2026. Perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Menurut ICW, dana itu dialokasikan untuk penayangan konten media sosial hingga kehadiran di acara.
Setelah temuan itu beredar, pihak RANS Entertainment menyampaikan klarifikasi, dan KPK menyatakan akan mendalami temuan tersebut. Perlu diingat bahwa ini masih tahap sorotan dan pendalaman, bukan putusan hukum.
Isu ini juga membangkitkan ingatan publik pada kontroversi sebelumnya. Jerome Polin kembali menyinggung tawaran buzzer Rp150 juta yang ia bagikan pada 2025, dan menyebut dirinya terus diserang narasi tertentu sejak saat itu. Asal-usul tawaran tersebut sejak awal diperdebatkan: ada yang menyebutnya berasal dari pemerintah, ada pula yang mempertanyakannya.
Pemerintah Menyangkal, Publik Tetap Bertanya
Di sisi lain, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menggunakan buzzer untuk kampanye komunikasi di media sosial maupun menggiring opini publik.
Presiden Prabowo sendiri berulang kali menyinggung buzzer, tetapi dari arah sebaliknya. Dalam acara di Gontor pada September 2026, ia mengingatkan agar masyarakat tidak percaya pada pihak yang membayar buzzer. Sebelumnya, ia menilai ada pihak yang membayar buzzer untuk menyebarkan pesimisme terhadap pemerintahannya.
Jadi, kedua kubu saling menunjuk adanya operasi opini berbayar. Pengamat juga mengingatkan bahwa tuduhan buzzer tidak selalu berarti ada komando terpusat. Sebagian analis menepis adanya orkestrasi penguasa dan menyebut serangan tertentu sebagai ulah “buzzer receh”.
Baca juga: Pelaku Pembunuhan Madiun Gangguan Jiwa? Ini Faktanya
Mengapa Fenomena Buzzer Layak Dikaji Secara Akademis?
Fenomena pergeseran narasi di media sosial ini beririsan langsung dengan arah pendidikan dan keahlian yang diajarkan di Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI).
Di Prodi Ilmu Komunikasi UBSI, mahasiswa tidak hanya belajar teori humas tradisional, tetapi juga menguasai Digital Public Relation. Mahasiswa dibekali keahlian merancang strategi komunikasi korporat maupun lembaga publik, memetakan isu krisis, serta merespons persepsi publik secara terukur, etis, dan profesional tanpa merusak kepercayaan masyarakat.
Untuk memahami apakah suatu tren di media sosial bergerak secara organik atau digerakkan secara sistematis oleh buzzer, dibutuhkan keahlian riset. Mahasiswa UBSI dilatih melakukan analisis sentimen publik, audit komunikasi, serta memetakan jaringan percakapan digital untuk menghasilkan keputusan berbasis data (data-driven communication strategy).
Bagi generasi muda yang ingin menguasai seni mengelola narasi, meriset tren media, dan menjadi praktisi komunikasi yang adaptif di era digital, menuntut ilmu di Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) adalah langkah tepat untuk membuka pintu karir yang cerah di industri kreatif dan media modern.
Informasi kurikulum, jadwal, dan pendaftaran mahasiswa baru dapat dicek langsung di laman resmi https://pmbubsi.id/pmb.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
