Milenianews.com – Perkembangan media sosial di Indonesia tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga menggeser lanskap hukum pidana dan opini publik. Salah satu isu yang menyita perhatian publik hingga bergulir ke meja hijau Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah polemik tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Kasus yang menyeret sejumlah figur publik di media sosial seperti Roy Suryo dan dr. Tifa ini menjadi bukti nyata bagaimana narasi ruang digital dapat berimplikasi langsung pada proses hukum di dunia nyata.
Fenomena ini membuka tabir pentingnya literasi hukum di era serba digital, sekaligus menjadi studi kasus berharga bagi pendidikan tinggi hukum.
Baca juga: Pelaku Pembunuhan Madiun Gangguan Jiwa? Ini Faktanya
Dari Unggahan Viral ke Meja Pengadilan
Perjalanan kasus ini bermula dari unggahan opini, analisis visual, dan narasi di berbagai platform media sosial yang mempertanyakan keabsahan dokumen ijazah milik Joko Widodo. Isu tersebut dengan cepat menjadi viral dan memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat hingga membentuk persepsi publik.
Merasa kehormatan dan nama baiknya diserang secara tidak berdasar, pihak terkait memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan para penyebar narasi tersebut hingga perkara masuk ke tahap persidangan. Dalam proses persidangan di PN Jakarta Timur, dokumen ijazah fisik asli dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (S1 UGM) dihadirkan secara langsung di hadapan majelis hakim sebagai alat bukti yang sah untuk mematahkan segala tudingan yang beredar.
Pasal-Pasal UU ITE dan KUHP yang Diterapkan
Kasus tudingan di media sosial yang bermuara pada dakwaan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik melibatkan sejumlah regulasi hukum positif di Indonesia:
1. Pencemaran Nama Baik dan Fitnah di Ruang Digital
Dari aspek pencemaran nama baik di ruang digital, penegak hukum menerapkan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE) yang melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui media elektronik.
Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (4) UU ITE terbaru berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta. Selain itu, instrumen konvensional KUHP seperti Pasal 310 (pencemaran) dan Pasal 311 (fitnah) turut menjadi dasar hukum penanganan perkara.
2. Manipulasi Informasi dan Dokumen Elektronik
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyasar aspek teknis digital apabila terbukti ada rekayasa informasi. Berdasarkan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja melakukan manipulasi, penciptaan, atau pengubahan Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah otentik dapat dijerat ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE terkait pengubahan atau transmisi dokumen elektronik secara tidak sah.
Baca juga: Meski Berniat Positif, Unggahan Foto Telanjang Tara Basro Kena UU ITE
Mengapa Kasus ini Relevan untuk Calon Mahasiswa Hukum?
Satu perkara ini menyentuh hampir seluruh cabang hukum dasar: hukum pidana materiil (unsur pasal), hukum acara pidana (eksepsi, pembuktian, praperadilan), hukum siber (UU ITE), hukum konstitusi (kebebasan berekspresi), hingga etika profesi advokat, jaksa, dan hakim. Mahasiswa hukum dilatih membaca perkara seperti ini dengan kepala dingin, yaitu memisahkan fakta, dalil para pihak, dan putusan, tanpa terbawa opini media sosial.
Kasus persidangan yang berawal dari unggahan media sosial ini merupakan sebuah case study nyata yang sangat relevan dengan kurikulum di Program Studi Hukum S1 Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI).
Belajar Hukum di Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI)
UBSI memiliki Fakultas Hukum dengan tiga program studi, yaitu Ilmu Hukum, Hukum Bisnis, dan Hubungan Internasional, sebagaimana diberitakan Republika pada 25 Juni 2026. Kampus yang dikenal sebagai Kampus Digital Kreatif dan telah terakreditasi Unggul ini menekankan bahwa belajar hukum tidak lagi sebatas menghafal pasal, tetapi juga memahami bisnis, teknologi digital, perlindungan data, dan penyelesaian sengketa.
Sebagai institusi pendidikan yang mengusung konsep Cyber Campus, Universitas BSI merancang kurikulum hukum yang tidak hanya fokus pada teori konvensional, tetapi juga mendalami Hukum Siber (Cyber Law), Hukum Bisnis Digital, serta Pembuktian Bukti Elektronik. Mahasiswa dibekali kemampuan menganalisis validitas alat bukti digital dan merumuskan strategi hukum di era modern.
Informasi kurikulum, jadwal, dan pendaftaran mahasiswa baru dapat dicek langsung di laman resmi https://pmbubsi.id/pmb.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
