Mata Akademisi, Milenianews.com – Kita baru saja disuguhi sebuah panggung politik yang secara visual tampak sangat membumi. Wakil Presiden Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan. Menariknya, proses penyerahan surat resign tingkat dewa ini dieksekusi dengan gaya yang luar biasa sederhana. Pejabat setingkat RI-2 datang ke instansi terkait tanpa iring-iringan sirene yang biasanya memaksa rakyat jelata menepi. Tidak ada pula pengawalan ketat berstandar VVIP yang bikin jalanan macet total.
Jujur saja, bagi kaum pekerja komuter yang sehari-hari sering kena hardik disuruh minggir oleh rombongan pejabat, melihat kesederhanaan ini awalnya sukses memancing decak kagum. Namun, rasa kagum itu mendadak menguap dan berubah menjadi ringisan saat rincian “pesangon” yang menanti di ujung jalan mulai terkuak ke publik.
Ternyata, di balik langkah pengunduran diri yang terkesan sunyi, low profile, dan jauh dari hiruk-pikuk pemberitaan itu, ada konsekuensi finansial raksasa yang diam-diam diselipkan ke pundak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan parahnya, beban ini berlaku seumur hidup.
Baca juga: Rangkap Jabatan di Era Kabinet Prabowo: Oligarki, Krisis Tata Kelola, dan Ujian Reformasi
Resign Karyawan Biasa vs Previlese Pejabat Negara
Mari kita gunakan kacamata kaum pekerja menengah ke bawah sejenak. Kalau buruh atau karyawan swasta resign dari tempat kerja—entah karena bosan atau ingin banting setir—boro-boro mendapat pesangon utuh. Paling banter, yang bersangkutan hanya bisa mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan yang jumlahnya sering kali tak seberapa, lalu harus memutar otak mencari sumber penghasilan bulan depan. Intinya, tidak tuntas bekerja berarti tidak digaji. Logika yang sangat wajar dan berlaku di mana-mana, bukan?
Namun, hukum alam semacam ini rupanya putus di level pimpinan negara. Berdasarkan regulasi yang mengatur hak keprotokoleran dan keuangan, mantan wakil presiden memang dijamin mendapatkan fasilitas purnatugas. Kabar yang beredar menyebutkan, meski mundur sebelum masa jabatannya genap, sang mantan Wapres konon tetap berhak mengantongi uang pensiun penuh sebesar 100 persen.
Tunggu dulu. Seratus persen untuk sebuah pekerjaan yang secara sukarela ditinggalkan di tengah jalan? Ini jelas sebuah ironi kelas berat yang amat sulit dicerna oleh akal sehat para pembayar pajak.
Belum berhenti sampai di situ, masih ada sederet fasilitas melekat yang akan terus mengalir deras tak kenal musim. Negara secara hukum diwajibkan untuk menyediakan berbagai kemewahan seumur hidup. Mulai dari rumah kediaman pribadi yang representatif—yang tentu saja nilainya miliaran—kendaraan operasional yang mengilap, hingga fasilitas sopir pribadi. Semua itu gratis di mata sang mantan pejabat, karena tagihannya otomatis dialihkan ke dompet rakyat melalui APBN. Ya, APBN kita, yang dananya dipungut secara telaten dari pajak PPN hingga potongan PPh 21 para pekerja yang saban bulan mengeluhkan harga beras yang tak kunjung turun.
Saatnya Membongkar Aturan Warisan yang Bikin Tekor
Di sinilah letak persoalan utamanya. Kesederhanaan saat mengantarkan surat resign itu pada akhirnya terasa seperti polesan kosmetik belaka. Buat apa tampil merakyat tanpa pengawalan saat mundur, jika kompensasi yang dituntut setelahnya justru membebani keuangan negara secara permanen? Wajar jika publik mulai melayangkan kritik tajam dan menyoroti regulasi usang ini.
Isu ini seharusnya memicu diskursus yang mendesak perihal efisiensi birokrasi. Sudah sepatutnya pemerintah dan legislatif membongkar serta mengevaluasi ulang regulasi terkait hak purnatugas pimpinan negara. Aturan pemberian pensiun dan fasilitas seumur hidup ini mungkin masih bisa ditoleransi jika diberikan kepada mereka yang berdarah-darah menuntaskan amanah konstitusi hingga garis finis. Namun, jika seseorang memilih meletakkan jabatan atas kehendaknya sendiri di pertengahan jalan, memberikan jaminan kemewahan seumur hidup rasanya agak melukai asas keadilan sosial.
Baca juga: Prabowonomics versus Serakahnomics: Ketika Masa Depan Ekonomi Dipertaruhkan
Kita butuh aturan yang jauh lebih proporsional. Jika mundur di tengah jalan, hak pensiun seharusnya dipotong, disesuaikan dengan masa bakti, atau bila perlu dihapuskan sama sekali. Dana APBN yang jumlahnya selalu dikeluhkan kurang itu jauh lebih mendesak untuk disuntikkan pada program kesejahteraan masyarakat luas, bukan dipakai untuk mensubsidi kehidupan nyaman seorang mantan pejabat.
Pada akhirnya, rentetan kejadian ini memberi satu pelajaran berharga. Mundur dari jabatan tanpa pengawalan dan sirene itu memang terlihat murah, merakyat, dan estetik, tetapi tagihan pensiun seumur hidup yang membuntutinya benar-benar sanggup bikin negara merana.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
