Oleh: Rismayanti, Mahasiswa IAI SEBI
Mata Akademisi, Milenianews.com – Zakat bukan sekadar instrumen ibadah seorang individu saja, melainkan juga instrumen sosial ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaan zakat lebih dari sekadar kemampuan menghimpun dan menyalurkan dana. Ia membutuhkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal inilah audit syariah menjadi penting. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah audit syariah pada lembaga zakat di Indonesia telah benar-benar memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam, atau masih sebatas pemenuhan kewajiban administratif?
Pertanyaan tersebut sesuai jika melihat temuan penelitian Devi Megawati dan Zulkifli (2025) berjudul Sharia Auditing in Zakat Institutions: Challenges and Prospects in Indonesia. Penelitian yang melibatkan 35 pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kementerian Agama, auditor syariah, BAZNAS, dan lembaga amil zakat (LAZ), menunjukkan bahwa pelaksanaan audit syariah di Indonesia masih berada pada tahap perkembangan awal. Salah satu persoalan utamanya adalah belum jelasnya batas antara audit syariah, audit keuangan, dan audit kinerja. Akibatnya, pemeriksaan cenderung berfokus pada kelengkapan dokumen, prosedur, dan standar operasional, sementara substansi kepatuhan syariah belum sepenuhnya menjadi perhatian utama.
Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius. Audit syariah semestinya tidak hanya memastikan bahwa laporan keuangan tersusun dengan benar atau prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan. Lebih jauh, audit harus menilai apakah penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Dengan kata lain, kepatuhan administratif memang penting, tetapi tidak cukup untuk membuktikan bahwa lembaga zakat telah menjalankan mandat keagamaannya secara substantif.
Baca juga: Fintech Syariah: Inovasi Digital yang Selaras dengan Nilai Islam
Kapasitas Auditor dan Benturan Penafsiran
Persoalan berikutnya terletak pada kapasitas auditor. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa auditor pemerintah yang ditugaskan melakukan audit syariah memiliki kemampuan teknis dalam bidang pemeriksaan, tetapi belum seluruhnya memiliki penguasaan mendalam terhadap fikih zakat dan fikih muamalah. Pelatihan terkait PSAK 109, misalnya, merupakan bekal penting dalam memahami akuntansi zakat, tetapi belum otomatis memberikan kemampuan untuk menilai persoalan hukum dan praktik pendistribusian zakat yang kompleks.
Audit syariah pada dasarnya membutuhkan kompetensi lintas disiplin seperti pemahaman syariah, akuntansi, audit, serta tata kelola kelembagaan. Tanpa kombinasi tersebut, auditor berisiko menghasilkan penilaian yang kuat secara prosedural, tetapi kurang memadai dalam memahami substansi hukum Islam. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi auditor tidak cukup dilakukan melalui pelatihan teknis sesaat. Diperlukan pendidikan dan sertifikasi berkelanjutan yang mengintegrasikan keilmuan syariah dan profesionalisme audit.
Tantangan lain muncul dari perbedaan penafsiran antara auditor pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga zakat. Penelitian Megawati dan Zulkifli memberikan contoh program pemberdayaan mustahik melalui peternakan sapi. Dalam program tersebut, penerima zakat memperoleh pendampingan, pengawasan, dan bantuan secara bertahap hingga mencapai kemandirian ekonomi. Namun, auditor pemerintah mempertanyakan praktik penyaluran yang tidak diberikan sekaligus karena berpandangan bahwa zakat harus segera didistribusikan kepada penerima.
Contoh ini memperlihatkan bahwa persoalan audit syariah bukan hanya menyangkut benar atau salahnya prosedur, melainkan juga perbedaan pendekatan dalam memahami tujuan zakat. Di satu sisi, terdapat penekanan pada ketentuan pendistribusian secara langsung. Di sisi lain, pendekatan pemberdayaan berupaya menghadirkan kemaslahatan jangka panjang bagi mustahik. Perbedaan tersebut tidak seharusnya diselesaikan melalui penilaian sepihak, tetapi melalui pedoman yang jelas, dialog keilmuan, dan mekanisme penyelarasan pandangan syariah.
Keterbatasan rujukan fatwa khusus mengenai tata kelola zakat turut memperumit persoalan tersebut. Artikel tersebut mencatat bahwa dari 109 fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan keuangan syariah, hanya sembilan yang secara khusus membahas tata kelola zakat, dengan fatwa terakhir yang disebutkan terbit pada 2011. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penguatan panduan syariah yang lebih responsif terhadap perkembangan praktik pengelolaan zakat. Tanpa rujukan yang memadai, lembaga zakat dan auditor berpotensi menggunakan standar penafsiran yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik pengawasan.
Merumuskan Ulang Arah Pengawasan Zakat
Pembenahan audit syariah lembaga zakat harus dimulai dari perubahan cara pandang. Audit tidak boleh diposisikan semata-mata sebagai instrumen pengawasan untuk menemukan kesalahan administrasi, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga amanah publik dan memastikan dana zakat dikelola sesuai tujuan syariah. Untuk mewujudkannya, setidaknya ada tiga langkah yang perlu diperkuat.
Pertama, pemerintah perlu menyusun kerangka audit syariah yang lebih terintegrasi dan tegas dalam membedakan audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan syariah. Ketiganya memiliki ruang lingkup berbeda, tetapi harus saling melengkapi.
Kedua, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Agama, BAZNAS, LAZ, DPS, dan otoritas keagamaan agar perbedaan penafsiran tidak berkembang menjadi konflik kelembagaan. Penguatan pedoman atau fatwa khusus tata kelola zakat juga penting untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan audit.
Ketiga, kapasitas auditor harus ditingkatkan melalui pendidikan multidisipliner dan sertifikasi yang relevan dengan karakteristik pengelolaan zakat.
Baca juga: Antara BAZNAS dan UPZ, Siapakah yang Mengurus Zakat Kita?
Pada akhirnya, keberhasilan audit syariah tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya dokumen yang dinyatakan sesuai atau sedikitnya temuan pemeriksaan. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana audit mampu memperkuat integritas lembaga, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai prinsip syariah. Bahkan, evaluasi tata kelola perlu memberi perhatian pada apakah program zakat benar-benar memberikan manfaat bagi mustahik, tanpa mengabaikan ketentuan hukum Islam dalam prosesnya.
Zakat membawa amanah yang tidak ringan: dana yang dihimpun bukan milik lembaga, melainkan hak para penerima yang telah ditentukan syariat. Karena itu, audit syariah harus hadir untuk memastikan amanah tersebut tidak berhenti pada laporan yang rapi dan prosedur yang lengkap. Sudah saatnya audit syariah bergerak dari sekadar kepatuhan administratif menuju pengawasan yang substantif, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan. Sebab, tata kelola zakat yang baik bukan hanya tentang bagaimana dana dikelola, tetapi juga tentang bagaimana kepercayaan umat dijaga.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.













