Milenianews.com, Bengkulu– Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS memberikan Kuliah Umum “Pengelolaan Wilayah dan Pulau-pulau Kecil di Pulau Enggano Secara Terpadu dan Berkelanjutan” di Universitas Bengkulu, Rabu (23/8/2023).
Ia membawakan makalah berjudul “Pengelolaan Wilayah dan Pulau-pulau Kecil di Pulau Enggano Secara Terpadu dan Berkelanjutan”. Pada kesempatan tersebut, ia terlebih dahulu mengungkapkan permasalahan dan tantangan pengelolaan pembangunan Pulau Enggano.
Menurutnya, ada tujuh permasalahan dan tantangan pengelolaan Pembangunan Pulau Enggano. Pertama, belum ada Blueprint Pembangunan yang komprehensif, holistik, dan benar, yang telah diimplementasikan secara berkesinambungan.
Kedua, konektivitas dan aksesibilitas P. Enggano dari dan ke Daratan Sumatera dan Rantai Pasok Global masih sangat terbatas . “Hal itu menyulitkan transportasi dan distribusi sarana produksi dan komoditas (produk), manusia, dan jasa. Akibatnya, High Economy Cost (daya saing rendah),” kata Prof. Rokhmin dalam rilis yang diterima Milenianews.com.
Ketiga, infrastruktur dan fasilitas pembangunan belum memadai. Keempat, potensi risiko bencana alama: tsunami, gempa bumi, gelombang tinggi, abrasi, dan berbagai dampak perubahan iklim global (seperti sea level rise, cuaca ekstrem, heat waves, dan ocean acidification).
Kelima, sebagian besar usaha ekonomi (seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertanian, dan pariwisata) bersifat tradisional (tidak menerapkan: skala ekonomi, teknologi mutakhir, Integrated Supply Chain Management System, dan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development. “Hal itu mengakibatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability rendah,” ujarnya.
Keenam, kuantitas dan kualitas SDM masih rendah. “Ketujuh, kebijakan politik-ekonomi (seperti moneter, fiskal, Iklim Investasi, dan Ease of Doing Business),” kata Prof. Rokhmin yang juga ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia .
11 Jurus Memajukan Pulau Enggano
Ia lalu membeberkan 11 jurus untuk memajukan Pulau Enggano. Pertama, buat dan implementasikan RTRW, menyangkut darat – laut. “Minimal 30% wilayah P. Enggano dialokasikan untuk kawasan lindung (protected areas), selebihnya lebih 70% untuk berbagai kegiatan ekonomi (sektor) Pembangunan,” paparnya.
Kedua, kegiatan ekonomi utama: (1) perikanan budidaya (laut, payau, dan perairan tawar); (2) perikanan tangkap; (3) pariwisata; (4) pertanian (tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, dan peternakan); (5) Hutan Tanaman Industri dan non-timber products (madu, damar, dan lain-lain); (6) industri pengolahan berbasis SDA terbarukan; (7) industri bioteknologi; dan (8) pusat logistik maritim IORA (Indian Ocean Rim Association).
Ketiga, semua kegiatan ekonomi (pembangunan) di atas harus ditempatkan sesuai dengan land and water suitability-nya, dan intensitas pembangunannya tidak melampaui Daya Dukung Lingkungan (Environmental Carrying Capacity).
Keempat, total ukuran dan perputaran ekonomi semua sektor pembangunan diatas (butir-2) harus besar (big-push development model) supaya dapat mengatasi high cost economy akibat remoteness, rendahnya akesibilitas dan konektivitas, dengan tetap tidak melebihi daya dukung lingkungan.
Kelima, semua kegiatan ekonomi harus resource effcient, zero-waste dan zero-GHG emission, dan laju pemanfaatan SDA tidak melampui renewable capacity nya,” kata Prof. Rokhmin yang juga ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).
Keenam, secara bertahap, tapi cepat, melakukan transisi energi, dari energi fosil (batubara dan minyak) ke energi terbarukan dan bersih (matahari, angin, hidro, ocean, dan lainnya). Terutama solar energy.
Ketujuh, prioritaskan masyarakat lokal yang melakukan kegiatan pembangunan, investasi, dan bisnis. Kedelapan, undang investor level Provinsi Bengkulu, Nasional, dan Global untuk bekerja sama dengan investor (masyarakat) lokal dalam menjalankan investasi dan bisnis di sektor-sektor ekonomi prioritas (butir-2).
“Kesembilan, revitalisasi dan pembangunan infrastruktur baru (pembangkit listrik berbasis EBT, jalan, listrik, telkom, internet, jaringan irigasi, pelabuhan, bandara, dan lain-lain) sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan ekonomi diatas,” ujar Prof. Rokhmin yang juga Penasehat Ahli Bidang Kelautan dan Perikanan Gub. Bengkulu.
Kesepuluh, peningkatan kapasitas (knowledge, skills, expertise, etos kerja, dan akhlak) masyarakat lokal melalui program DIKLATLUH. “Kesebelas, Kebijakan politik-ekonomi (moneter, fiskal, Iklim Investasi, dan Ease of Doing Business) harus kondusif,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.
