Milenianews.com – Perbincangan publik kembali memanas setelah selebgram Julia Prastini atau dikenal Jule muncul dalam sebuah siaran langsung bersama konten kreator Bigmo. Live streaming tersebut menuai kritik karena Jule diketahui memiliki rekam jejak kontroversial, mulai dari isu perselingkuhan hingga dugaan keterlibatan sebagai orang ketiga dalam hubungan orang lain. Namun, alih-alih berujung pada pengucilan sosial yang konsisten, kehadiran Jule justru kembali mendapat panggung publik.
Fenomena ini memunculkan satu pertanyaan besar: mengapa cancel culture seperti yang dikenal di negara lain nyaris tidak benar-benar terjadi di Indonesia?
Baca juga: Apa itu Cancel Culture? Mengapa Bisa Terjadi? Apa Dampaknya?
Reaksi ramai, konsekuensi minim
Pasca siaran langsung tersebut, kritik terhadap Bigmo mengalir deras di media sosial. Sejumlah warganet menilai keputusan menghadirkan Jule sebagai bentuk pemberian panggung bagi figur publik yang tengah menuai kontroversi, sekaligus mencerminkan lemahnya penerapan cancel culture di Indonesia.
“Heran Indonesia sulit menerapkan cancel culture,” tulis akun @nic* di media sosial X.
Sementara itu, akun @ji* menyoroti paradoks atensi publik terhadap figur bermasalah.
“Kalau terus dibahas, otomatis dia dapat panggung,” tulisnya.
Pola ini bukan hal baru. Di Indonesia, banyak figur publik yang tersandung kasus moral tetap dapat kembali ke ruang publik setelah badai kritik mereda. Cancel culture kerap berhenti pada fase kemarahan kolektif, tanpa berlanjut menjadi mekanisme akuntabilitas sosial yang nyata.
Cancel culture: Ada istilahnya, belum budayanya
Secara konsep, cancel culture merujuk pada upaya kolektif publik untuk menarik dukungan terhadap figur yang dinilai melanggar norma sosial, biasanya melalui boikot, penarikan kerja sama, hingga penghapusan ruang tampil di media. Namun di Indonesia, praktik ini masih bersifat parsial dan inkonsisten.
Beberapa brand mungkin memutus kontrak, tetapi figur yang bersangkutan tetap memiliki akses ke audiens melalui media sosial pribadi, podcast, atau live streaming. Akibatnya, cancel culture tidak berfungsi sebagai kontrol sosial jangka panjang, melainkan sekadar fase gaduh yang cepat berlalu.
Kasus Jule menjadi contoh nyata bagaimana kontroversi yang berulang tidak serta-merta menghilangkan legitimasi sosial seorang figur publik.
Perbandingan dengan Korea Selatan: Standar sosial yang ketat
Jika dibandingkan dengan Korea Selatan, perbedaannya terlihat jelas. Industri hiburan Korea dikenal memiliki standar moral yang tinggi terhadap figur publik, dengan pengawasan ketat dari publik maupun industri.
Di Korea, isu personal seperti skandal hubungan atau pelanggaran etika dapat berdampak langsung pada karier. Konsekuensinya tidak sebatas kritik warganet, tetapi berlanjut pada penghentian kontrak, penundaan proyek, hingga hiatus panjang. Tekanan datang secara simultan dari agensi, sponsor, dan media arus utama. Dalam konteks ini, cancel culture bekerja sebagai sistem, bukan sekadar reaksi emosional sesaat.
Praktik cancel culture yang berjalan nyata dapat dilihat dari kasus aktris Seo Ye-ji. Pada 2021, ia terseret kontroversi manipulasi psikologis terhadap mantan kekasihnya. Meski tidak berujung pada proses hukum pidana, dampak sosialnya signifikan: proyek drama dibatalkan, kontrak iklan dihentikan, dan Seo Ye-ji menghilang dari layar kaca dalam waktu lama.
Kasus serupa terjadi pada aktor Ji Soo, yang dituduh melakukan perundungan sekolah. Tuduhan tersebut membuatnya segera dikeluarkan dari drama yang tengah tayang, seluruh jadwal dibatalkan, dan kariernya praktis terhenti. Industri hiburan Korea bergerak cepat tanpa menunggu isu mereda.
Dua kasus ini menunjukkan bahwa cancel culture di Korea Selatan dijalankan secara kolektif dan konsisten, dengan konsekuensi nyata bagi pelanggar norma sosial.
Normalisasi kontroversi di ruang digital Indonesia
Berbeda dengan Korea, ruang digital Indonesia cenderung permisif. Kontroversi kerap diperlakukan sebagai konten, bukan pelanggaran etik. Kehadiran Jule dalam live Bigmo memperlihatkan bagaimana figur bermasalah tetap dapat memperoleh legitimasi hanya dengan diberi mikrofon dan audiens.
Dalam konteks ini, cancel culture justru tereduksi menjadi komoditas atensi. Semakin kontroversial seorang figur, semakin tinggi potensi engagement. Yang terjadi bukan penghapusan, melainkan normalisasi.
Baca juga: FOMO: Alasan Kita Susah Lepas dari Media Sosial?
Tantangan budaya akuntabilitas
Kasus Jule–Bigmo memperlihatkan bahwa Indonesia belum memiliki kesepakatan sosial tentang batas kesalahan, proses klarifikasi, dan konsekuensi jangka panjang bagi figur publik. Tanpa kerangka tersebut, cancel culture berisiko berubah menjadi sekadar perundungan digital tanpa arah, atau sebaliknya, menguap tanpa dampak apa pun.
Fenomena ini menandai tantangan besar budaya digital Indonesia: bagaimana menyeimbangkan kritik, keadilan, dan ruang pemulihan tanpa menormalisasi perilaku bermasalah. Selama cancel culture masih berhenti di linimasa dan tidak menyentuh struktur industri maupun norma sosial yang lebih luas, kasus-kasus serupa akan terus berulang, ramai dikritik, lalu pelan-pelan dilupakan.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.
