News  

BP Tapera Dinilai Terlalu Dini untuk Diterapkan?

Tapera dinilai terlalu dini untuk diterapkan oleh CEO IPW selaku pengamat properti dan Ketua Umum AREBI
Tapera dinilai terlalu dini untuk diterapkan oleh CEO IPW selaku pengamat properti dan Ketua Umum AREBI

Milenianews.com, Jakarta – Indonesia Properti Watch (IPW) dan ASosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) ungkapkan bahwa kebijakan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) tidak dapat diterapkan dalam waktu dekat.

Ali Tranghanda, Pengamat properti sekaligus CEO Indonesia Properti Watch menyebutkan bahwa dana tapera tidak bisa berjalan di bawah BP Tapera saja. Namun, perlu koordinasi dari banyak pihak termasuk Kementerian Dalam Negeri.

“Tapera tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu mengumpulkan dana. Lalu dana akan berfungsi kalau supply tanah ada dan tanahnya ada dimana? Tanahnya ada di Kemendagri termasuk bank tanahnya dan ini perlu koordinasi. Bayangkan dananya banyak tapi tanahnya tidak ada,” ucap Ali kepada wartawan di Mr. Fox Gedung The Sinergy pada Rabu (29/5).

Baca juga: Sukses di Berbagai Negara, Tapera siap Hadir di Indonesia

Tak hanya itu, Ali juga meminta agar pemerintah dapat memberikan model percontohan dari implementasi dana tapera.

“Makanya itu harus ada bukti model percontohannya, dimana pemerintah akan bangun perumahannya. Itu untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terkait alokasi dananya. Kalau fundamentalnya ada akan bagus dan tapera memang tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada koordinasi dengan bank tanah, BP3, Kemendagri, Pemda dan ART/BPN. Jadi butuh waktu untuk koordinasi,” jelasnya.

Disaat yang bersamaan, Lukas Bong, Ketua Umum AREBI menilai bahwa iuran dana tersebut masih terlalu dini untuk diterapkan.

Ia juga mempertanyakan terkait skema dari kebijakan dana tersebut. Disampaikan juga bahwa pemerintah harus turut adil dalam dana tersebut.

Baca juga : Tapera Bantu Kepemilikan Rumah untuk Milenial

“Saya berharap ini bisa jadi motor penggerak untuk properti. Tapi saya pikir ini terlalu dini untuk diterapkan,” imbuh Lukas dalam kesempatan yang sama, Rabu (29/5).

“Bagaimana halnya jika yang bersangkutan sudah punya rumah, apakah akan diwajibkan untuk ikut Tapera? Padahal kita tahu ini pemotongan angkanya tidak kecil dan ini memang dana jumbo yang akan dikelola dan ini harus tebang pilih tidak bisa disamaratakan. Lalu, harus ada subsidi juga katakan dari pemerintah dan juga harus ada subsidi dari perusahaan,” lanjutnya.

Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *