News  

Tanpa Keterbukaan Informasi, Pembangunan Tak Akan Optimal: Forum Lintas Sektor di UGM Bahas Tantangan hingga Rencana Aksi

Milenianews.com, Yogyakarta – Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fondasi utama agar kebijakan dan pembangunan berjalan tepat sasaran. Pesan tersebut mengemuka dalam putaran pertama Open Government Indonesia (OGI) Goes to Campus 2026 yang digelar di Gedung Seminar Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (20/11).

Forum lintas sektor yang mempertemukan unsur pemerintah, parlemen, akademisi, dan masyarakat sipil ini membahas keterkaitan keterbukaan informasi dengan pembangunan, memetakan tantangan implementasinya melalui pendekatan Environmental Democracy Observation (EDO), sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan.

Pembukaan kegiatan diawali oleh Dr. Abdul Gaffar Karim selaku moderator sekaligus koordinator program EDO-COP, disusul sambutan Political Counsellor British Embassy Jakarta, Sam Perkins. Sesi pembuka juga menghadirkan paparan kunci mengenai keterbukaan pemerintah oleh Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, serta refleksi 15 tahun OGI oleh Direktur Hubungan Luar Negeri Kementerian PPN/Bappenas, Maharani Putri S. W.

Baca juga: UGM Siapkan Pendampingan Hukum bagi Mahasiswa Terdampak Kericuhan Demo Yogyakarta

Refleksi 15 Tahun OGI hingga Inisiatif Parlemen

Maharani Putri, yang juga menjabat Pengurus Harian Sekretariat OGI, mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sembilan negara pelopor Open Government Partnership (OGP) sejak 2011. Menurutnya, inisiatif keterbukaan pemerintah lahir untuk mendekatkan jarak antara negara dan warga.

“Saat itu, Pak Presiden SBY bersama dengan Pak Presiden Barack Obama menginisiasi bahwa jarak antara pemerintah dan masyarakat sipil itu masih sangat jauh. Oleh karena itu, spirit keterbukaan pemerintah ini dibangun, bagaimana kita bersama-sama mempersempit jarak antara masyarakat sipil dan pemerintah,” ungkap Maharani.

Ia mencontohkan platform opentender.net sebagai salah satu instrumen konkret bagi publik untuk mengawal proyek pengadaan pemerintah. “Di platform opentender.net, teman-teman bisa ikut mengawasi proyek-proyek mana yang rawan atau rentan korupsi dan mana yang sudah berjalan dengan baik,” tambahnya.

Komitmen serupa turut disinggung Sam Perkins terkait New Strategic Partnership yang diluncurkan tahun ini oleh Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Keir Starmer. “Melalui New Strategic Partnership yang diluncurkan Bapak Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Keir Starmer tahun ini, kedua negara secara tegas mendukung organisasi masyarakat sipil yang menjadi bagian penting dari demokrasi modern dan terbuka,” ujar Sam.

Di sisi legislatif, anggota Komisi X sekaligus Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, memaparkan peluncuran Sistem Partisipasi Informasi Legislasi (SIMASLEG) pada 2026. “Tahun 2026 ini, kita meluncurkan namanya SIMASLEG, itu adalah Sistem Partisipasi Informasi Legislasi. Di SIMASLEG itu kita mencoba mendapatkan aspirasi-aspirasi masyarakat tentang apa yang menjadi masukan sebelum legislasi itu dibahas, baik di komisi-komisi maupun badan legislatif lainnya,” jelasnya.

Sorotan Kesenjangan Akses dan Penurunan Indeks

Meski berbagai kanal dan inisiatif telah diperkenalkan, praktik keterbukaan informasi dinilai masih menghadapi pekerjaan rumah. Perwakilan ELSAM, Desiana Samosir, menilai keterbukaan pemerintah kerap masih bersifat simbolis dan menyisakan celah antara informasi resmi dan kebutuhan masyarakat sipil saat mengawal kebijakan.

“Dalam konteks RUU misalnya, ada banyak sekali sumber informasi yang tersedia, tapi bukan dari sumber informasi yang resmi. Sehingga, ketika kita sedang menyusun analisa, tiba-tiba ada dokumen baru. Dan itu menyebabkan ketidakakuratan terhadap apa yang akan kita berikan kepada Pemerintah,” papar Desiana.

Tantangan tersebut juga disoroti Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini, dengan merujuk pada skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Indonesia yang berada di angka 66,43.

“Untuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik, kalau kita lihat perbandingannya dari 2021 ke 2025, ada penurunan. Semua dimensi Keterbukaan Informasi Publik menurun. Kenapa menurun? Karena ada temuan-temuan warga itu mengalami kesulitan untuk mengakses informasi terkini,” kata Nuzula.

Untuk membaca persoalan tersebut secara lebih tajam—khususnya di sektor lingkungan—PolGov UGM bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) mengembangkan kerangka analisis Environmental Democracy Observation (EDO) sejak 2024 dan menerapkannya di tujuh negara Asia Tenggara pada 2025.

Peneliti EDO-COP, Indah Surya Wardhani, menjelaskan bahwa EDO melihat pengambilan keputusan sebagai proses dua arah antara kapasitas penyediaan regulasi/kanal oleh pemerintah dan kapasitas advokasi serta keterlibatan aktif warga.

“EDO berangkat dari dua framework dari pengambilan keputusan yang mana harus dua pihak. Jadi ada supply dan demand,” ujarnya.

Baca juga: CfDS UGM Fasilitasi Pertukaran Pelajar Indonesia-Singapura Bahas Hak Digital

Tujuh Poin Rencana Aksi Lanjutan

Sebagai penutup diskusi Open Government Roundtable, Abdul Gaffar Karim membacakan tujuh poin rencana aksi lanjutan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik:

  1. Penguatan keterlacakan masukan publik agar warga mengetahui status dan alasan diakomodasi atau tidaknya aspirasi mereka.
  2. Penerapan kerangka supply dan demand EDO dalam mekanisme ko-kreasi Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI kedelapan.
  3. Perbaikan alur SIMASLEG oleh DPR, percepatan publikasi sidang, serta perluasan siaran langsung persidangan untuk publik.
  4. Integrasi temuan terkait oleh Bappenas ke dalam diagnosis Indeks Demokrasi dan pelaksanaan RAN OGI kedelapan.
  5. Penajaman instrumen analisis oleh tim EDO-COP.
  6. Pengujian keterpakaian informasi oleh organisasi masyarakat sipil bersama komunitas terdampak.
  7. Pemanfaatan inisiatif kolaborasi yang sudah ada antara pemerintah, DPR, akademisi, dan masyarakat sipil tanpa harus selalu berbentuk kelembagaan formal baru—dengan Bappenas sebagai penghubung ke perencanaan pembangunan, DPR pada penguatan tindak lanjut aspirasi, serta akademisi dan masyarakat sipil pada kajian dan penjaringan pengalaman warga.

Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *