Melenianews.com, Papua – Pejabat Gubernur Papua, Ramses Limbong meminta dengan segera agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar melakukan pengisian jabatan definitif yang kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua agar proses pelayanan publik berjalan optimal.
Hal tersebut, berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dikatakan di Jayapura, Minggu (11/08), terkait banyaknya pelaksaan di Pemprov Papua yang menjadi atensi. Maka dari itu, pengisian jabatan pun perlu dilakukan.
Baca juga: Kapal Pembawa BTS 4G Hilang Kontak di Papua
Pengisian jabatan Definitif Pemprov Papua
Menyikapi hal tersebut, Ramses juga meminta kepada BKD untuk mengambil langkah evaluasi dan mengisi kekosongan pejabat definitif.
“Di sini yang menjadi permasalahan adalah terlalu banyak pejabat pelaksana tugas, sehingga hal ini menjadi perhatian Mendagri. Oleh sebab itu, sangat penting pengisian jabatan definitif agar pelaksanaan pelayanan bisa lebih optimal dijalankan namun melalui mekanisme yang ada,” ujar PJ Gubernur Papua dalam rilis yang diterima MileniaNews, Minggu (11/8).
Ramses menambahkan, kewenangan pejabat pelaksana tugas (Plt) memiliki keterbatasan sehingga pelayanan publik tidak bisa berjalan optimal. Karena itu, pihaknya meminta BKD mengaji sistem sesuai aturan yang ada
“Siapa yang mau menduduki dan sebagainya, itu harus sesuai administrasinya,” tambahnya.
Baca juga: Cita-cita dan Harapan Dibalik Kaki Gunung di Papua
Sementara itu, pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam proses pengisian pejabat definitif tersebut. Oleh karenanya, kewenangan itu sepenuhnya ada di pemerintah pusat.
“Nanti mekanismenya biar BKD yang membuat, seperti apa sistemnya dan harus sesuai administrasi serta memenuhi syarat untuk menjadi definitif,” pungkas Ramses
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews
