Milenianews.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kini telah menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri. Hal tersebut dilakukan guna menjaga kelangsungan industri dan daya saing serta meningkatkan nilai tambah.
Untuk pengelolaannya, Presiden Joko Widodo pun telah melaksanakan rapat terbatas (ratas) mengenai Badan Pengelola Dana Kakao dan Kelapa di Jakarta, pada Rabu (10/7) kemarin.
Dalam ratas tersebut, memutuskan bahwa pengelolaan kakao dan kelapa akan jatuh kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan membentuk dua kedeputian baru, Deputi Kakao dan Deputi Kelapa. Selanjutnya, penghimpunan dana tetap melalui skema pungutan ekspor yang BPDPKS kelola langsung.
Baca juga:Kemenperin Dorong Standarisasi dan Sertifikasi TKDN Bagi Industri Olahraga
“BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa mereka gunakan untuk sektor kakao dan kelapa sehingga bisa berjalan segera,” ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rilis resminya yang dikutip MileniaNews, pada Jumat (10/7).
Perkambangan industri kakao dan kelapa sebelum diinisiasi Kemenperin
Indonesia pernah menduduki peringkat ke-3 negara penghasil biji kakao hingga tahun 2015, namun saat ini berada pada peringkat ke-7. Dari sisi industri, sejauh ini Indonesia menjadi salah satu produsen dan pengekspor ke-4 produk olahan kakao di dunia pada tahun 2023.
Selama periode 2015-2023, terjadi penurunan produksi kakao Indonesia sebesar 8,3% per tahun dan terjadi peningkatan impor dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton. Pertumbuhan industri pengolahan kakao belum serta merta dengan ketersediaan bahan baku yang menyebabkan 9 dari 20 perusahaan berhenti beroperasi. Alhasil, industri pengolahan kakao saat ini harus mengimpor 62% bahan baku biji kakao.
Sementara itu, hilirisasi kelapa masih terbatas karena pemanfaatan bahan baku kelapa belum optimal. Hal ini mengakibatkan utilisasi industri pengolahan kelapa masih sekitar 55%. Padahal, Indonesia memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan global, sehingga masih terdapat ruang peningkatan hilirisasi kelapa yang sangat besar.
Baca juga: Usaha Kemenperin Maksimalkan Industri Pengolahan Rumput Laut
Melalui ratas ini berharap kelembagaan kakao dan kelapa akan memberikan dampak positif pada petani dan industri. Manfaat bagi petani tersebut meliputi peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peremajaan lahan, peningkatan hasil olahan dan jaminan kepastian penyerapan panen. Sementara manfaat bagi industri berupa peningkatan nilai tambah dan ekspor serta diversifikasi pada produk turunan bernilai tambah tinggi.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.
