Milenianews.com, Jakarta – Indonesia kembali mencatat sejarah di panggung internasional. Pada awal 2026, Indonesia resmi dipercaya memegang jabatan Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB). Penetapan ini dilakukan dalam pertemuan organisasi Dewan HAM PBB yang digelar di Jenewa, Swiss, dan menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya Indonesia menduduki posisi tertinggi di lembaga HAM global tersebut.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB Serukan Gencatan Senjata di Palestina!
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan pada, Kamis (8/1), bertepatan dengan pembukaan sesi tahunan Dewan HAM PBB. Momentum ini terasa semakin spesial karena berlangsung di tahun peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, menjadikan kepemimpinan Indonesia sebagai simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar di level internasional.
Dukungan Asia-Pasifik mengantarkan Indonesia secara aklamasi
Dalam keterangan resmi yang dirilis pemerintah, Indonesia terpilih melalui mekanisme rotasi kawasan dan mendapat dukungan penuh dari negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Posisi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang akan memimpin seluruh agenda, sidang, dan proses diplomasi Dewan HAM sepanjang tahun.
“Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 pada pertemuan organisasi Dewan HAM PBB yang diselenggarakan di Jenewa,” demikian pernyataan resmi pemerintah dalam siaran pers yang dirilis.
Dalam pernyataannya usai penetapan, Duta Besar Sidharto menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan peran presidensi dengan pendekatan yang terbuka dan berimbang. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas Dewan HAM PBB sebagai forum dialog global yang adil dan inklusif, terutama di tengah tantangan isu HAM yang semakin kompleks.
“Kami berkomitmen untuk menjunjung prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam menangani isu hak asasi manusia,” ujar Sidharto dalam pernyataan resminya, Kamis (8/1).
Kepemimpinan inklusif jadi arah Presidensi Indonesia
Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia ini dipandang sebagai pengakuan atas peran aktif diplomasi Indonesia selama ini dalam mendorong dialog, kerja sama, dan penyelesaian damai berbagai persoalan global. Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan berperan sebagai pengarah jalannya diskusi, penengah berbagai pandangan, sekaligus penjaga keseimbangan agar isu HAM dibahas secara konstruktif dan tidak diskriminatif.
Baca juga: PBB Peringatkan Penggunaan AI Perlu Aturan
Dengan posisi strategis tersebut, Indonesia diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif, sekaligus memperkuat citra sebagai negara yang aktif berkontribusi dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Jika dijalankan dengan konsisten, presidensi ini bisa menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa diplomasi dialog dan kerja sama masih relevan di tengah dinamika global yang terus berubah.
Kalau kamu mau, aku bisa bantu menyesuaikan lagi bahasanya supaya pas untuk media tertentu (portal news, media kampus, atau media milenial), atau bikin judul yang lebih “nendang” tapi tetap aman secara jurnalistik.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.
