Milenianews.com, Jakarta – Setelah 18 tahun menjadi penantian, DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Kini, publik menunggu apakah aturan tersebut benar-benar mampu membuat koruptor kehilangan hasil kejahatannya.
Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11), yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Seluruh anggota Dewan menyatakan setuju setelah mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Baca juga: DPR RI Terima Kunjungan Delegasi Parlemen Inggris, Bahas Konservasi dan Pembiayaan Taman Nasional
Habiburokhman menyebut pembahasan regulasi tersebut telah digarap Komisi III sejak September 2025 dengan dukungan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam pemberantasan korupsi. Namun, pekerjaan belum selesai. Masyarakat kini menunggu pelaksanaan aturan tersebut, sebab memberantas korupsi tidak cukup dengan mengesahkan undang-undang, tetapi juga memastikan aset hasil kejahatan benar-benar dapat dirampas.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.













