Perjanjian Dagang Indonesia–AS (ART): Dari Tarif 19 Persen hingga Perdebatan di Media Sosial

Perjanjian Dagang Indonesia–AS (ART)

Milenianews.com – Satu tanda tangan di Washington bisa mengubah nasib eksportir, petani, dan pekerja pabrik di Indonesia. Itulah yang terjadi pada 19 Februari 2026, ketika Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART). Sejak hari itu, warganet, ekonom, akademisi, dan pemerintah saling beradu argumen tentang untung dan ruginya. Kasus ini bukan sekadar soal tarif. Ia memperlihatkan bagaimana negosiasi antarnegara bekerja.

Apa Isi Perjanjian Dagang Indonesia–AS?

Menurut pemberitaan Fortune Indonesia, ART menetapkan tarif resiprokal 19 persen untuk impor Indonesia ke Amerika Serikat, dengan pengecualian sejumlah produk yang mendapat tarif 0 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa 1.819 pos tarif Indonesia dibebaskan dari bea masuk, termasuk tekstil dan pakaian jadi. Sebelumnya, produk-produk itu menghadapi tarif resiprokal 19 hingga 32 persen. Sebagai imbalannya, Indonesia membuka akses pasar untuk lebih dari 99 persen produk AS dan memberi tarif 0 persen bagi komoditas seperti gandum dan kedelai.

Paket kerja sama itu juga mencakup perpanjangan hak operasi tambang PT Freeport Indonesia di Papua hingga 2041, sebagaimana dilaporkan Katadata. Pemerintah mengklaim telah berjuang keras untuk hasil ini. Fortune Indonesia mencatat bahwa Indonesia mengirim empat surat resmi sepanjang 2025, melakukan tujuh kunjungan ke Washington, dan menggelar lebih dari 19 pertemuan teknis dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Angka ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi membutuhkan proses panjang, bukan keputusan sekali jalan.

Baca juga: Suka Isu Global? Program Studi Hubungan Internasional UBSI Siapkan Karier di Kancah Dunia

Mengapa ART Memicu Perdebatan di Media Sosial dan Ruang Publik?

Begitu kabar penandatanganan menyebar, kritik muncul dari berbagai arah. JawaPos melaporkan bahwa sejumlah warganet di platform X menilai tarif 19 persen hanyalah kedok, sementara isi perjanjian dianggap tidak benar-benar resiprokal. Di ranah akademik, lembaga riset Celios mengirim surat kepada Presiden pada akhir Februari dan meminta agar perjanjian ini tidak diratifikasi.

Mereka mengkhawatirkan lonjakan impor pangan seperti daging sapi, susu, dan keju yang dapat menekan petani dan peternak lokal. Celios juga menilai perjanjian ini perlu persetujuan DPR berdasarkan Undang-Undang Perjanjian Internasional.

Selain itu, ekonom senior INDEF Mohamad Fadhil Hasan menyoroti klausul yang ia sebut sebagai “poison pills” serta pembatasan terhadap mitra dagang lain, dan ia mendorong pemerintah membuka dokumen secara utuh kepada publik.

Walhi turut menyoroti dampak lingkungan, sedangkan Dewan Guru Besar UGM menyampaikan seruan tentang kedaulatan Indonesia pada 2 Maret. Ekonom UGM Rimawan Pradiptyo menilai bahwa ART tidak hanya mengatur tarif, tetapi juga banyak ketentuan nontarif dengan cakupan yang meluas.

Argumen Pemerintah dan Para Pendukung

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa perjanjian ini tetap menghormati kedaulatan dan proses hukum nasional. Juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban otomatis untuk mengadopsi kebijakan AS, dan kedua pihak memiliki hak setara untuk mengakhiri perjanjian melalui pemberitahuan tertulis setelah konsultasi. Airlangga juga mengklaim bahwa sekitar 90 persen usulan Indonesia diterima, dan ia menyebut pembebasan tarif tekstil akan bermanfaat bagi sekitar 4 juta pekerja di sektor tersebut.

Pengamat kebijakan publik Eko Wahyuanto bahkan berpendapat bahwa kedaulatan di era global tidak lagi berarti bersikap tertutup, dan ia menyebut ART sebagai tiket bagi Indonesia untuk masuk ke rantai pasok global. Dengan demikian, perdebatan ini mempertemukan dua cara pandang: satu menekankan akses pasar dan peluang industri, satu lagi menekankan kedaulatan, perlindungan produsen lokal, dan transparansi.

Baca juga: Mengapa Dunia Membutuhkan Ahli Hubungan Internasional di Tengah Krisis Global?

Plot Twist: Putusan Mahkamah Agung AS dan Tarif Baru

Kisah ini belum selesai setelah penandatanganan. Tidak lama kemudian, Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif global Presiden Trump. Akibatnya, tarif 19 persen yang menjadi inti kesepakatan kehilangan dasar hukumnya. Pemerintah AS lalu memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara selama 150 hari, dan setelah periode itu berakhir, AS mengandalkan investigasi berdasarkan Section 301 Undang-Undang Perdagangan 1974.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa sejak 24 Juli 2026 Indonesia dikenai tarif 10 persen, sedangkan banyak negara lain dikenai hingga 12,5 persen. Menurutnya, Indonesia memperoleh tarif yang lebih ringan antara lain karena sudah memiliki ART dan kerangka hukum terkait kerja paksa.

Pemerintah juga masih berupaya menurunkan tarif lebih jauh. Meski begitu, proses belum tuntas: Airlangga menyampaikan pada Agustus 2026 bahwa amandemen perjanjian baru akan diratifikasi setelah pembahasan Section 301 rampung, dan ANTARA melaporkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa Indonesia masih menunggu langkah AS yang lebih pasti. Karena situasinya bergerak, kamu perlu memeriksa kabar terbaru sebelum menarik kesimpulan.

Pelajaran Hubungan Internasional dari Kasus ART

Kasus ini mengajarkan banyak konsep inti Hubungan Internasional. Pertama, kamu melihat diplomasi ekonomi dan negosiasi bilateral yang berlangsung antara dua negara dengan kekuatan ekonomi yang berbeda. Kedua, kamu melihat bagaimana keputusan lembaga peradilan di satu negara dapat mengubah isi kesepakatan internasional. Ketiga, kamu melihat hubungan antara politik domestik dan politik luar negeri, misalnya perdebatan tentang peran DPR, transparansi dokumen, dan hukum perjanjian internasional. Terakhir, kamu melihat peran diplomasi publik, sebab kritik dan dukungan di media sosial ikut membentuk persepsi terhadap kebijakan luar negeri.

Kaitan Kasus Ini dengan Program Studi Hubungan Internasional

Universitas Bina Sarana Informatika membuka Program Studi S1 Hubungan Internasional sebagai salah satu program studi baru, sebagaimana diberitakan Sindonews dalam liputan penerimaan mahasiswa baru 2026. Bidang kajian Hubungan Internasional pada umumnya mencakup diplomasi dan negosiasi, ekonomi politik internasional, hukum internasional, serta kebijakan luar negeri, dan semuanya muncul dalam kasus ART. Mahasiswa belajar menimbang kepentingan nasional, membaca strategi negara lain, dan menilai dampak kebijakan bagi masyarakat dengan argumen yang berbasis data.

Selain itu, kemampuan bahasa asing, literasi digital, dan kebiasaan membaca dokumen perjanjian menjadi bekal penting. Lulusan Hubungan Internasional dapat berkarier sebagai analis kebijakan, staf organisasi internasional, peneliti, jurnalis isu global, atau praktisi perdagangan internasional di perusahaan yang mengekspor produknya.

Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube  MileniaNews.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *