Oleh: Insan Faisal Ibrahim, S.Pd
Mata Akademisi, Milenianews.com – Kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagian sektor swasta sejak April 2026 diposisikan sebagai langkah strategis untuk efisiensi energi sekaligus adaptasi terhadap budaya kerja digital. Secara konsep, kebijakan ini memang terlihat progresif: mobilitas berkurang, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) ditekan, dan fleksibilitas kerja meningkat.
Namun, di balik narasi efisiensi tersebut, ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan—tidak semua sektor mendapatkan “kemewahan” yang sama.
Sektor kesehatan dan pendidikan tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada WFH. Tidak ada fleksibilitas.
Baca juga: WFH Jumat, Efisiensi Energi atau Sekadar Kebijakan Setengah Matang?
Ketika sektor vital justru tidak mendapat keistimewaan
Pemerintah secara tegas mengecualikan sektor kesehatan dan pendidikan dari kebijakan WFH. Alasannya logis: keduanya merupakan layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak bisa sepenuhnya dialihkan ke sistem jarak jauh.
Tenaga kesehatan harus tetap berada di garis depan, menghadapi risiko dan beban kerja tinggi. Guru dan tenaga pendidik tetap hadir di ruang kelas, memastikan proses pembelajaran berjalan.
Tidak ada yang salah dengan pengecualian ini.
Yang menjadi persoalan adalah: apakah perhatian terhadap mereka sudah setara dengan beban yang mereka tanggung?
Pengakuan tanpa penghargaan
Selama ini, kesehatan dan pendidikan selalu disebut sebagai sektor strategis. Bahkan sering disebut sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.
Namun dalam praktiknya, pengakuan itu sering berhenti di level narasi.
Masih banyak tenaga honorer di sektor pendidikan yang bergaji minim. Masih ada tenaga kesehatan yang bekerja dengan fasilitas terbatas dan tekanan kerja tinggi. Realitas ini bukan hal baru, tetapi terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
WFH justru memperjelas kontras tersebut.
Ketika sebagian pekerja mendapatkan fleksibilitas, sektor kesehatan dan pendidikan tetap bekerja penuh—tanpa pengurangan beban, tanpa tambahan insentif yang signifikan.
Ketimpangan yang semakin terlihat
Kebijakan ini secara tidak langsung memperlihatkan adanya ketimpangan perhatian. Bukan karena sektor lain tidak layak mendapatkan WFH, tetapi karena sektor yang tidak mendapatkan WFH justru tidak diimbangi dengan kompensasi yang memadai.
Di titik ini, muncul pertanyaan tentang keadilan kebijakan. Apakah adil ketika satu kelompok mendapatkan kemudahan, sementara kelompok lain tetap bekerja dalam kondisi yang sama—bahkan lebih berat—tanpa penghargaan tambahan?
Ini bukan sekadar persoalan teknis kebijakan, tetapi soal bagaimana negara memposisikan sektor-sektor vitalnya.
Perlu ditegaskan, pengecualian terhadap sektor kesehatan dan pendidikan bukanlah kesalahan. Justru itu adalah keputusan realistis. Proses pembelajaran membutuhkan interaksi langsung. Layanan kesehatan tidak bisa digantikan oleh layar.
Yang perlu dikritisi bukanlah kebijakannya, melainkan konsekuensi yang tidak diantisipasi: kurangnya perhatian terhadap mereka yang tetap bekerja tanpa fleksibilitas.
Momentum untuk menata ulang prioritas
Kebijakan WFH seharusnya menjadi momentum untuk menegaskan ulang prioritas pembangunan nasional. Jika kesehatan dan pendidikan benar-benar dianggap sebagai fondasi bangsa, maka kesejahteraan tenaga di dalamnya harus menjadi prioritas utama.
Bukan sekadar wacana, tetapi kebijakan konkret. Peningkatan gaji, perbaikan fasilitas, jaminan perlindungan kerja, hingga insentif tambahan adalah bentuk penghargaan yang seharusnya diberikan. Karena tanpa itu, negara hanya akan terus mengandalkan dedikasi tanpa memberikan timbal balik yang layak.
Efisiensi memang penting, tetapi tidak boleh mengabaikan aspek keadilan. Kebijakan yang hanya berorientasi pada penghematan tanpa mempertimbangkan distribusi beban akan menciptakan ketimpangan baru.
Dalam jangka panjang, ketimpangan ini bisa memengaruhi kualitas layanan publik—baik di bidang kesehatan maupun pendidikan. Dan jika itu terjadi, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Siapa yang sebenarnya menopang bangsa?
Pada akhirnya, kebijakan WFH membuka satu realitas yang sering luput: siapa sebenarnya yang tetap menjaga sistem tetap berjalan ketika fleksibilitas diberikan kepada sebagian pihak?
Jawabannya jelas—tenaga kesehatan dan pendidik.
Baca juga: Jangan Jadikan Guru Kambing Hitam dalam Polemik Pembagian MBG
Mereka yang tetap hadir, tetap bekerja, dan tetap memikul tanggung jawab, bahkan ketika kebijakan berubah. Jika negara serius ingin membangun masa depan yang kuat, maka menghargai mereka bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Karena pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa efisien sistem kerjanya, tetapi oleh seberapa adil negara memperlakukan mereka yang berada di garis terdepan.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
