Oleh: Insan Faisal Ibrahim, S.Pd
Mata Akademisi, Milenianews.com – Rencana pemberian motor listrik bagi pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekilas tampak sebagai langkah strategis yang layak diapresiasi. Secara konseptual, pengadaan kendaraan operasional memang rasional: mempercepat mobilitas petugas, meningkatkan efisiensi distribusi layanan, sekaligus mendukung agenda transisi energi.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada konsep. Ketika kebijakan ini menyentuh ruang publik, ia berubah menjadi polemik—dan memantik pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah ini soal efisiensi, atau soal prioritas?
Baca juga: MBG dan Polemik Lele Mentah: Ketika Program Baik Tersandung Komunikasi
Ketika persepsi publik berjalan lebih cepat
Gelombang kritik tidak muncul dari ruang kosong. Isu ini bermula dari beredarnya informasi mengenai pengadaan motor listrik dalam jumlah besar, bahkan sempat dikaitkan dengan angka puluhan ribu unit. Meski telah diklarifikasi bahwa angka tersebut belum final, persepsi publik telanjur terbentuk.
Dalam konteks sosial yang sudah lama dibayangi ketidakpercayaan terhadap transparansi anggaran, klarifikasi sering kali kalah cepat dibandingkan narasi yang lebih sensasional.
Dan di era digital, persepsi bukan lagi sekadar opini—ia bisa menjadi realitas politik.
Sensitivitas ekonomi yang tidak bisa diabaikan
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, masyarakat menjadi jauh lebih sensitif terhadap penggunaan anggaran negara. Harga kebutuhan pokok yang fluktuatif, tekanan daya beli, serta ketidakpastian global membuat publik lebih kritis—bahkan cenderung curiga—terhadap setiap kebijakan besar.
Dalam situasi seperti ini, pengadaan motor listrik dengan mudah dipersepsikan sebagai pemborosan, atau setidaknya sebagai kebijakan yang tidak peka terhadap kondisi riil masyarakat.
Padahal, jika dilihat secara operasional, kebutuhan kendaraan bagi petugas lapangan bukanlah sesuatu yang berlebihan. Program MBG memiliki cakupan luas dengan tantangan geografis yang kompleks. Tanpa dukungan mobilitas, efektivitas program bisa terganggu.
Namun lagi-lagi, persoalannya bukan pada kebutuhan—melainkan pada urutan prioritas.
Luka lama yang kembali terbuka
Di sinilah kritik publik menemukan momentumnya. Ketika wacana pengadaan motor listrik muncul, ingatan kolektif masyarakat langsung mengarah ke sektor lain yang belum selesai—terutama pendidikan.
Kesejahteraan guru, khususnya tenaga honorer, masih menjadi persoalan yang berlarut. Fasilitas pendidikan belum merata. Beban kerja sering kali tidak sebanding dengan penghargaan yang diterima.
Ini bukan isu baru. Ini luka lama.
Dan setiap kebijakan baru yang melibatkan anggaran besar, tanpa sadar, akan dibandingkan dengan luka-luka yang belum sembuh itu.
Bukan soal motor, tapi soal rasa adil
Perbandingan ini melahirkan satu pertanyaan yang lebih dalam: apakah negara sudah adil dalam menentukan prioritas?
Bagi sebagian masyarakat, polemik ini bukan lagi tentang motor listrik. Ini tentang rasa keadilan. Ketika satu sektor mendapatkan bentuk perhatian yang konkret dan terlihat, sementara sektor lain masih berkutat dengan janji, maka ketimpangan itu terasa nyata.
Dalam kebijakan publik, rasa keadilan sering kali lebih menentukan daripada sekadar logika teknis.
Kebijakan butuh konteks, bukan sekadar konsep
Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan yang secara teknis tepat belum tentu diterima secara sosial. Publik tidak hanya menilai manfaat, tetapi juga momentum dan konteks.
Di saat banyak orang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, setiap kebijakan dengan anggaran besar akan selalu diuji—bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara moral.
Selain itu, komunikasi kebijakan juga menjadi titik lemah yang kerap terulang. Penjelasan yang tidak utuh membuka ruang bagi spekulasi. Informasi yang setengah matang dengan cepat digantikan oleh asumsi yang cenderung negatif.
Dan ketika narasi publik sudah terbentuk, meluruskannya menjadi jauh lebih sulit.
Antara solusi dan simbol
Tidak dapat dipungkiri, program MBG adalah inisiatif besar dengan tujuan yang mulia: meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dalam kerangka ini, keberadaan SPPG memang membutuhkan dukungan yang memadai.
Namun persoalannya, kebijakan pendukung tidak hanya harus tepat secara fungsi, tetapi juga tepat secara persepsi.
Karena pada akhirnya, kebijakan publik bukan hanya soal solusi—tetapi juga soal simbol. Apa yang dilihat publik sering kali lebih berpengaruh daripada apa yang direncanakan di atas kertas.
Kepercayaan yang dipertaruhkan
Polemik ini menunjukkan adanya jarak antara perencanaan kebijakan dan penerimaan publik. Di satu sisi, pemerintah melihat pengadaan motor listrik sebagai bagian dari solusi. Di sisi lain, masyarakat melihatnya sebagai simbol prioritas yang belum tepat.
Baca juga: Jangan Jadikan Guru Kambing Hitam dalam Polemik Pembagian MBG
Jika jarak ini tidak dijembatani, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program, tetapi juga kepercayaan publik.
Dan ketika kepercayaan mulai terkikis, kebijakan sebaik apa pun akan sulit mendapatkan legitimasi.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan hanya membuat kebijakan yang benar, tetapi memastikan bahwa kebijakan tersebut juga terasa adil.
Karena dalam politik kebijakan, yang diterima publik bukan hanya apa yang rasional—tetapi apa yang dirasakan masuk akal.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube MileniaNews.
