Mata Akademisi, Milenianews.com – Sejarah bangsa-bangsa mengajarkan satu hal penting: tidak semua penjajahan datang dengan senapan dan meriam. Ada kalanya ia hadir tanpa suara, tanpa bendera asing yang dikibarkan, dan tanpa deklarasi perang. Penjajahan semacam ini menyusup melalui jalur ekonomi, teknologi, budaya, bahkan melalui cara suatu bangsa membayangkan dirinya sendiri. Dalam konteks inilah Indonesia hari ini menghadapi ujian besar—bukan sekadar ujian pertumbuhan ekonomi, melainkan ujian kedaulatan dan jati diri.
Dunia tengah bergerak menuju tatanan global baru yang ditandai oleh rivalitas kekuatan besar, terutama antara Amerika Serikat dan China. Perang Ukraina, ketegangan di Laut China Selatan, fragmentasi rantai pasok global, serta perlombaan teknologi dan sumber daya strategis menunjukkan bahwa geopolitik abad ke-21 tidak lagi bertumpu pada kekuatan militer semata. Hegemoni kini dibangun melalui penguasaan ekonomi, pengaruh politik, dan kendali atas narasi global.
Baca juga: Reformasi Polri yang Dipreteli di Meja Kekuasaan
Indonesia, dengan potensi demografis dan kekayaan sumber daya alamnya, berada pada posisi yang sangat strategis. Namun, posisi strategis ini sekaligus menjadikannya rentan. Visi Indonesia Emas 2045 memang menawarkan optimisme, tetapi kerap diterjemahkan secara sempit sebagai agenda ekonomi dan pembangunan fisik. Padahal, sebagaimana ditegaskan Benedict Anderson dalam Imagined Communities, sebuah bangsa hidup dan bertahan bukan hanya karena kekuatan materialnya, melainkan karena imajinasi kolektif tentang kebersamaan, keadilan, dan masa depan bersama.
Problem mendasar Indonesia hari ini adalah rapuhnya imajinasi kebangsaan. Nasionalisme pascareformasi cenderung kehilangan kedalaman filosofisnya. Lebih jauh, narasi kebangsaan yang selama puluhan tahun bersifat Jawa-sentris tanpa disadari telah menciptakan jarak psikologis dengan wilayah-wilayah pinggiran. Dalam konteks ini, peringatan Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Guru Besar UIN Ar-Raniry Aceh, menjadi relevan: Indonesia belum sungguh-sungguh menggali imajinasi kebangsaan yang berakar pada kosmologi, spiritualitas, dan epistemologi Nusantara.
Sebagai bangsa maritim dengan sejarah panjang peradaban, Indonesia justru kerap melupakan nilai-nilai dasarnya sendiri. Ketika jati diri melemah, negara menjadi mudah dipengaruhi oleh kekuatan eksternal yang datang dengan tawaran modal dan teknologi.
Hegemoni yang datang tanpa senjata
Dalam konteks global, China tampil sebagai aktor utama yang memahami secara mendalam kerentanan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, China membangun strategi hegemoni yang tidak bertumpu pada invasi militer, melainkan pada dominasi ekonomi jangka panjang. Konsep civil-military fusion dan Belt and Road Initiative menjadi instrumen utama ekspansi pengaruh tersebut.
Di Indonesia, gejala silent invasion tampak dalam berbagai peristiwa yang kerap dipahami secara terpisah. Proyek-proyek infrastruktur strategis dengan ketergantungan tinggi pada teknologi dan pembiayaan asing, kontroversi Kereta Cepat WHOOSH, kasus pagar laut ilegal di kawasan pesisir, pelanggaran tata ruang oleh infrastruktur tertentu, hingga kebocoran ekspor ilegal nikel ke China merupakan sinyal yang tidak boleh diabaikan. Secara kasatmata, persoalan-persoalan ini terlihat teknis. Namun secara struktural, semuanya mengindikasikan melemahnya kontrol negara atas aset-aset strategisnya.
Fenomena tersebut sejalan dengan pengalaman sejumlah negara lain. Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bagaimana beberapa negara di Afrika dan Asia terjebak dalam ketergantungan utang serta konsesi jangka panjang akibat skema pembiayaan infrastruktur China. Inilah bentuk penjajahan baru—tanpa pendudukan wilayah, tetapi dengan kendali ekonomi dan kebijakan.
Instrumen penting lain dari strategi global China adalah pengelolaan diaspora melalui kebijakan qiaowu. Sejak awal 2000-an, Partai Komunis China secara sistematis merangkul etnis China perantauan sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya. Pernyataan pejabat Kantor Urusan Tiongkok Rantau secara terbuka menegaskan bahwa loyalitas diaspora tetap diarahkan kepada tanah leluhur, meskipun mereka telah menjadi warga negara asing.
Kebijakan ini dijalankan oleh United Front Work Department, lembaga inti Partai Komunis China yang bertugas membangun jejaring pengaruh melalui pengusaha, akademisi, politisi, dan media. Investigasi Reuters pada 2015 mengungkap keberadaan jaringan media berbahasa Mandarin di berbagai negara yang dikendalikan oleh entitas milik negara China. Media dan pendidikan dijadikan alat pembentukan opini serta loyalitas jangka panjang.
Di Indonesia, penetrasi pengaruh eksternal ini berkelindan dengan persoalan oligarki domestik. Hubungan simbiotik antara pemodal besar, elite politik, dan birokrasi menciptakan struktur kekuasaan yang kerap lebih berpihak pada kepentingan modal ketimbang kepentingan rakyat. Dalam kondisi seperti ini, negara memang masih berdiri, tetapi kedaulatannya tergerus secara perlahan.
Baca juga: Ketika Hukum Menjadi Cermin Retak Bangsa
Pertanyaan krusialnya adalah apakah bangsa ini sungguh menyadari apa yang sedang terjadi. Kepemimpinan nasional menghadapi dilema klasik antara kebutuhan investasi dan kewajiban menjaga kedaulatan.
Indonesia tidak perlu menutup diri dari dunia. Namun, keterbukaan harus disertai kejelasan arah dan ketegasan batas. Nasionalisme abad ke-21 bukanlah isolasionisme, melainkan kemampuan menjaga kedaulatan dalam keterhubungan global. Tanpa penguatan imajinasi kebangsaan yang berakar pada nilai-nilai Nusantara, Indonesia berisiko menjadi sekadar arena perebutan pengaruh kekuatan besar.
Ketika invasi datang tanpa dentuman, hanya bangsa yang memiliki kesadaran diri dan keberanian moral yang mampu bertahan. Di situlah masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan.
Penulis: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.
