Milenianews.com – Saat perusahaan menerima surat dari kantor pajak, menyiapkan restitusi, atau menghadapi transaksi baru, manajemen membutuhkan penjelasan yang dapat dijadikan dasar keputusan. Dalam situasi seperti ini, memilih konsultan pajak perlu mempertimbangkan izin, pengalaman, dan cara kerja yang sesuai dengan kebutuhan usaha.
Biaya jasa memang penting. Namun, perusahaan juga perlu mengetahui siapa yang bertanggung jawab, pekerjaan apa yang akan diselesaikan, dan bagaimana dokumen keuangan dikelola.
Baca juga: Tax Center UBSI Raih Penghargaan dari DJP atas Kontribusi Edukasi Perpajakan
Berikut lima hal yang dapat diperiksa sebelum perusahaan memulai kerja sama.
1. Periksa Izin Praktik dan Kesesuaiannya dengan Perusahaan
PMK Nomor 55 Tahun 2026 mengatur kewajiban memiliki Izin Konsultan Pajak serta klasifikasi izin tingkat A, B, dan C melalui Pasal 3 dan Pasal 4. Setiap tingkat memiliki cakupan layanan yang berbeda.
- Tingkat A: mencakup pemberian jasa perpajakan kepada orang pribadi, dengan pengecualian bagi orang pribadi yang berdomisili di negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
- Tingkat B: mencakup orang pribadi dan badan, tetapi mengecualikan badan dengan penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, serta orang pribadi atau badan yang berdomisili di negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
- Tingkat C: mencakup seluruh orang pribadi dan badan.
Untuk kebutuhan perusahaan berbentuk badan, perhatikan cakupan izin yang sesuai dengan jenis wajib pajak dan pekerjaan yang akan ditangani. Izin konsultan pajak merupakan izin individual, sehingga tidak boleh disamakan dengan legalitas badan usaha penyedia jasa.
Perusahaan dapat meminta identitas konsultan penanggung jawab dan bukti izin yang relevan. Informasi konsultan terdaftar juga dapat ditelusuri melalui Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP), portal resmi Kementerian Keuangan. [3]
Namun, portal tersebut masih menampilkan sejumlah informasi lama. Karena itu, cocokkan informasi yang tersedia dengan bukti registrasi terkini dan ketentuan hukum yang berlaku sebelum mengambil keputusan.
Sebelum memulai kerja sama, perusahaan dapat meminta identitas konsultan yang akan menangani pekerjaan serta memastikan cakupan izinnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2. Pilih Pengalaman yang Relevan dengan Persoalan Perusahaan
Kebutuhan pelaporan pajak rutin berbeda dengan penelaahan transaksi afiliasi, restitusi, atau pendampingan pemeriksaan. Karena itu, pengalaman konsultan perlu dinilai berdasarkan jenis pekerjaan yang akan ditangani.
Misalnya, perusahaan yang ingin menelaah transaksi dengan pihak terafiliasi dapat meminta penjelasan mengenai pendekatan analisis dan dokumen yang diperlukan. Perusahaan yang menghadapi pemeriksaan dapat menanyakan bagaimana tim menelaah temuan dan menyiapkan penjelasan berbasis bukti.
Konsultan tidak perlu membuka identitas atau dokumen rahasia klien lain untuk menunjukkan pengalamannya. Penjelasan kasus secara anonim, metode kerja, dan contoh bentuk hasil pekerjaan dapat membantu perusahaan menilai kecocokan.
Selain pengalaman, pemahaman terhadap proses bisnis dan karakter transaksi perusahaan juga penting. Kompetensi konsultan perlu terus diperbarui, termasuk melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang diatur dalam PMK Nomor 55 Tahun 2026.
Untuk menilai kecocokannya, perusahaan dapat meminta gambaran mengenai pengalaman konsultan dalam menangani persoalan sejenis, termasuk pendekatan dan dokumen yang biasanya diperlukan.
3. Sepakati Ruang Lingkup Hasil Pekerjaan dan Kewenangan
Sebelum kerja sama dimulai, mintalah proposal atau surat perikatan yang menjelaskan:
- Jenis pekerjaan dan periode pajak yang ditangani.
- Dokumen yang harus disediakan perusahaan.
- Hasil pekerjaan yang akan diterima.
- Jadwal dan penanggung jawab.
- Biaya serta mekanisme persetujuan pekerjaan tambahan.
Sebagai contoh, istilah “pendampingan pemeriksaan” perlu diperjelas. Apakah pekerjaan meliputi penelaahan dokumen, penyusunan tanggapan, pembahasan temuan, atau tahap penyelesaian tertentu?
Ruang lingkup pekerjaan juga perlu dibedakan dari kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa wajib pajak. PMK Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan berlaku sejak 6 Juli 2026.
Baca juga: Strategi Efektif untuk Mengelola Kewajiban Pajak Pribadi
Apabila konsultan bertindak sebagai kuasa wajib pajak, perusahaan perlu memperhatikan Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan. Surat tersebut berkaitan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang tercantum di dalamnya. Satu Surat Kuasa Khusus berlaku untuk satu orang kuasa dan kewajiban perpajakan tertentu.
Dengan kejelasan tersebut, perusahaan dapat mengetahui pekerjaan yang disepakati sekaligus batas kewenangan konsultan.
Sebelum menandatangani perikatan, pastikan hasil pekerjaan, tanggung jawab masing-masing pihak, serta kegiatan yang termasuk atau berada di luar ruang lingkup layanan sudah dijelaskan.
4. Nilai Integritas melalui Cara Menjelaskan Risiko
Perhatikan bagaimana konsultan menjelaskan persoalan perusahaan. Penjelasan yang baik menunjukkan dasar aturan, dokumen pendukung, pilihan tindakan, dan risiko dari setiap pilihan.
Berhati-hatilah apabila hasil tertentu dijanjikan sebelum dokumen diperiksa. Pernyataan seperti “pasti restitusi cair” atau “pasti tidak ada koreksi” sebaiknya ditanggapi dengan meminta dasar analisisnya.
Manajemen juga membutuhkan komunikasi yang mudah dipahami. Rekomendasi akan lebih bermanfaat jika perusahaan mengetahui tindakan yang perlu dilakukan, siapa yang melaksanakannya, dan kapan tindakan tersebut diperlukan.
PMK Nomor 55 Tahun 2026 mengatur kewajiban konsultan pajak untuk memberikan jasa sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku serta mematuhi kode etik dan standar praktik. Sementara itu, PMK Nomor 44 Tahun 2026 mengatur kewajiban kuasa perpajakan untuk menjunjung integritas, etika, dan profesionalisme serta menjaga kerahasiaan.
Jika rekomendasi yang diberikan belum cukup jelas, perusahaan dapat meminta penjelasan mengenai dasar aturan, informasi yang masih diperlukan, dan risiko dari setiap pilihan tindakan.
5. Bandingkan Biaya Sekaligus Tata Kelola Data
Bandingkan penawaran berdasarkan pekerjaan yang setara. Biaya jasa yang lebih rendah belum tentu mencakup seluruh kebutuhan perusahaan, sehingga rincian pekerjaan perlu diperiksa sebelum mengambil keputusan.
Tanyakan pula bagaimana dokumen dikirim, siapa yang dapat mengaksesnya, dan bagaimana arsip disimpan atau dikembalikan setelah pekerjaan selesai.
Untuk pekerjaan melalui sistem perpajakan elektronik, sepakati pengaturan akses dan otorisasi sejak awal. Hindari membagikan kata sandi atau kode OTP tanpa menilai kebutuhan serta mekanisme akses yang tersedia.
Ketentuan bagi kuasa dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026 juga mencantumkan kewajiban menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya.
Sebelum menyerahkan dokumen, pastikan mekanisme persetujuan biaya tambahan, pengaturan akses, serta penyimpanan data perusahaan telah disepakati dengan jelas.
Menentukan Pendampingan Pajak yang Sesuai
Sebelum menghubungi konsultan pajak, perusahaan dapat menyiapkan ringkasan jenis usaha, persoalan perpajakan, periode terkait, dan tenggat yang sedang dihadapi. Informasi ini membantu menentukan kebutuhan pendampingan dengan lebih terarah.
JSmart Tax Consultant telah hadir sejak tahun 2000, berawal dari JS-Consulting. Layanannya mencakup Tax Consultation, Tax Administration & Compliance, Tax Management Planning & Saving (TMPS), Tax Due Diligence Review (TDDR), serta Tax Refund & Restitution Assistance. Layanan tersebut mencakup kebutuhan konsultasi dan kepatuhan pajak, perencanaan pajak, penelaahan perpajakan, hingga pendampingan restitusi.
Perusahaan yang sedang mencari jasa konsultan pajak JSmart dapat melihat cakupan layanan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan bisnis. Untuk mendiskusikan kebutuhan lebih lanjut, kunjungi halaman kontak JSmart!
