Milenianews.com, Jakarta – Pondok Pesantren belum akan diizinkan dibuka dalam waktu dekat. Dalam masa transisi New Normal, lembaga pendidikan tidak akan dulu dibuka, mulai dari sekolah maupun pesantren.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, ia tidak berencana membuka kegiatan sekolah sampai keadaan benar-benar sudah aman dari Corona.
Baca Juga : Ridwan Kamil : Sekolah Gratis mulai Tahun Ajaran Baru Juli 2020
“Tahun ajaran memang mulai tanggal 13 Juli. Tapi apakah belajarnya di rumah atau di sekolah itu ditentukan oleh kondisi wabah,” katanya, dalam acara Mata Najwa, Rabu (10/6).
Sekolah dan Pesantren menjadi pusat penyebaran paling tinggi
Oleh sebabnya, Anies berharap agar para orang tua murid tidak perlu khawatir. Pemerintah DKI Jakarta, tidak akan membuka sekolah atau pesantren dalam waktu dekat.
“Sebelum diizinkan maka tidak akan boleh membuka sekolah. Sekolah-sekolah harus taat pada aturan. Ini bukan hanya sekolah, madrasah, juga diatur nanti dengan pondok pesantren,” imbuhnya.
Alasan lain, sekolah menjadi tempat dengan tingkat risiko penularan paling tinggi. Sedangkan dampak ekonominya paling rendah.
“Ya sama. Sekolah itu tingkat resiko penularannya paling tinggi. Sedangkan dampak ekonominya paling rendah,” kata Wiku, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19.
Meski saat ini, sudah ada pesantren yang kembali dibuka, hal tersebut sebetulnya belum boleh dilakukan. Pembukaan sekolah atau pesantren dilakukan paling belakang.
“Makanya pimpinan daerah harus mengendalikan semua itu, kalau enggak nanti kasusnya akan naik. Pondok pesantren kan artinya pendidikan, itu belum boleh.”
Baca Juga : Siap Hadapi ‘New Normal’ Bersama Bintang Sekolah Indonesia
Bakhkan, wali kota Bogor, Bima Arya telah memetakan persoalan pendidikan di masa New Normal. Pertama, kesiapan anak didik. Kedua kesiapan sekolah secara fisik, dan ketiga kesiapan sistem yang ada di sekolah.
“Terlalu berbahaya kalau kita paksakan dibuka sesuai dengan tahun ajaran. Paling cepat akhir tahun, bahkan mungkin paling bagus awal tahun depan,” ungkap Bima.
Ia mengaku telah mengundang stakeholder di bidang pendidikan untuk membahas hal tersebut. Mulai dari komite sekolah, pimpinan sekolah, perwakilan pondok pesantren, Ikatam Dokter Anak Indonesia di Bogor, hingga psikolog anak. (Ikok)
