Milenianews.com, Pontianak– Sumber daya pesisir dan lautan merupakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif bangsa Indonesia. Menurut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS, klaim tersebut didukung sejumlah alasan.
Antara lain, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang 77% wilayahnya berupa laut dengan garis pantai 108.000 km (terpanjang kedua di dunia setelah Kanada), Indonesia memiliki potensi pembangunan berupa SDA (sumber daya alam) dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) pesisir dan lautan (Blue Economy) yang luar biasa besar, yang hingga kini baru dimanfaatkan sekitar 30% (PKSPL-IPB, 2020).
Selain itu, investasi dan bisnis di sektor-sektor ekonomi kelautan pada umumnya sangat menguntungkan (profitable) dan banyak menyerap tenanga kerja. “Ini bisa mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran,” kata Prof Rokhmin Dahuri saat memberikan kuliah umum di Universitas OSO, Pontianak, Kamis (16/5/2024).
Di samping itu, sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan industri bioteknologi kelautan dapat menghasilkan berbagai macam jenis bahan pangan, farmasi, bioenergi, dan produk industri lainnya. Ini membantu terwujudnya kedaulatan pangan, energi, dan farmasi.
“Sekitar 45% produk perdagangan global dengan nilai USD 15 trilyun/tahun diangkut melalui ALKI (Alur laut kepulauan Indonesia) seperti diungkapkan oleh UNCTAD (2016),” ujar Prof Rokhmin yang membawakan makalah berjudul “Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Indonesia: Saat Ini dan Untuk Masa Depan”.
Ia menambahkan, sebagian besar kegiatan ekonomi kelautan berlangsung di wilayah pesisir, pulau kecil, lautan, perdesaan, dan luar Jawa. Hal ini mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.
“Kecuali sektor industri dan jasa maritim, industri bioteknologi kelautan, dan coastal and ocean engineering; sektor-sektor ekonomi kelautan bukanlah ‘rocket science’. Sehingga, mayoritas rakyat Indonesia mampu berbisnis dan membanguan ekonomi kelautan, dan dapat mengurangi ”economic inequality” (ketidakseimbangan ekonomi),” tuturnya dalam rilis yang diterima Milenianews.com.
Tidak kalah pentingnya, kata dia, seiiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan untuk memanfaatkan (membangun) SDA dan Jasling (jasa -jasa lingkungan) semakin meningkat, sementara SDA dan JASLING di daratan semakin menurun atau susah untuk dikembangkan. “Jadi,, peran SDA dan Jasling Kelautan akan semakin strategis,” ujarnya.
Prof Rokhmin menegaskan, dengan aplikasi Iptek mutakhir (Industry 4.0) dan manajemen profesional, Blue Economy (Ekonomi Kelautan) sebagai Comparative Advantage dapat ditransformasi menjadi Competitive Advantage, sebagai basis utama ekonomi.
Prof Rokhmin mengungkapkan, total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,348 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2023 (Rp 3.000 triliun = US$ 190 miliar) atau 1,2 PDB Nasional saat ini. Sektor Kelautan Indonesia juga mampu menyediakan lapangan kerja: 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia.
Namun, kata Prof Rokhmin, potensi raksasa ekonomi kelautan Indonesia belum dimaksimalkan. “Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 14%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya > 30%,” papar Prof Rokhmin yang juga ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).
Sebagai contoh, sampai sekarang, pemanfaatan Bioteknologi Kelautan Indonesia masih sangat rendah (< 10% total potensinya). Banyak produk industri bioteknologi kelautan yang bahan baku (raw material)-nya dari Indonesia diekspor ke negara lain, dan negara pengimpor memprosesnya menjadi beragam produk akhir seperti farmasi, kosmetik, dan healthy food and bevareges à lalu diekspor ke Indonesia. Contoh: gamat, squalence, minyak ikan, dan Omega-3.
Baca Juga : Prof Rokhmin Dahuri: Budidaya Lele dengan Teknologi Biofolk Hemat Pakan dan Cegah Kanibalisme
Ia lalu menyebutkan sejumlah permasalahan dan tantangan Pembangunan pesisir dan lautan Indonesia. Antara lain, kecuali sektor ESDM, usaha di sektor-sektor kelautan lainnya (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan pariwisata bahari) dilakukan secara tradisional (low technology & management) dan berskala Usaha Kecil dan Mikro. Sehingga, tingkat pemanfaatan SD, produktivitas, dan efisiensi usaha (bisnis) pada umumnya rendah.
“Nelayan dan pelaku usaha lain miskin, dan kontribusi bagi perekonomian (Produk Domesti Bruto atau PDB, nilai ekspor, pajak, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah,” ujarnya.
Selain itu, investasi dan bisnis sektor kelautan yang besar (korporasi), modern, dan sangat menguntungkan (ESDM, Kawasan Industri, Properti, dll) pada umumnya kurang nasionalismenya. “Sebagian besar profit nya dibawa ke Jakarta atau negara asalnya (regional leakage), gaji karyawan rendah, dan lingkungan hidup umumnya rusak,” ungkapnya.
Faktor lainnya, kecuali perikanan tangkap, tingkat pemanfaatan sektor-sektor ekonomi kelautan lainnya belum optimal (underutilized). “Kontribusinya bagi perekonomian bangsa (PDB, nilai ekspor, PNBP, dan lapangan kerja) pun masih rendah (15%),” kata Prof Rokhmin.
Ia juga menyebut posisi nelayan dan pembudidaya ikan dalam Sistem Tata Niaga (Rantai Nilai) Perikanan sangat marginal à Nelayan dan Pembudidaya terjebak dalam Kemiskinan Struktural.
“Rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan kepada sumber pemodalan (kredit bank), teknologi, infrastruktur, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya. Hal ini juga menyebabkan Kemiskinan Struktural,” ujarnya.
Prof Rokhmin menegaskan, berangkat dari berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan pesisir dan lautan Indonesia, Prof Rokhmin menegaskan pentingny pendekatan yang holistic dan berkelanjutan dalam Pembangunan pesisir dan laut, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan keterpaduan antarberbagai aspek kehidupan.
“Apabila potensi Ekonomi Biru ini dimanfaatkan dan dikelola berdasarkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan yang profesional, maka sektor Ekonomi Kelautan diyakini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi segala permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan Indonesia Emas paling lambat tahun 2045,” kata Prof Rokhmin Dahuri.
