Kunjungi SPPG Bosowa  Bina Insani, Walikota Bogor: Kita Bisa Belajar dari Dapur Sehat Bosowa Bina Insani

Walikota Bogor Dedie A. Rachim meninjau pelaksanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur sehat atau SPPG Bosowa Bina Insani, Bogor, Senin (21/4/2025). (Foto: Dok SBBI)

Milenianews.com, Bogor—Walikota Bogor Dedie A. Rachim bersama rombongan mengunjungi dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani, Bogor, Senin (21/4/2025). Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau pelaksanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di dapur sehat (SPPG) Bosowa Bina Insani, Walikota Bogor dan rombongan (termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan enam camat di Kota Bogor) diterima oleh Kepala SPPG  Bosowa Bina Insani  Amanda Kartika Mary K. Palar,  Penanggung Jawab (PIC) SPPG Bosowa Bina Insani  Sudirman, PIC Bosowa School Eko Arianto, dan Kepala Humas  dan Kelembagaan Bosowa School Dra. Dedeh Soeria Atmadja.

Seusai mengunjungi dapur sehat (SPPG) Bosowa Bina Insani, Walikota Bogor Dedie A.  Rachim mengatakan kepada wartawan, di Kota Bogor terdapat sekitar 120 ribu  siswa dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, termasuk pondok pesantren, yang harus dilayani oleh program MBG.

Dari 120 ribu siswa itu, paling tidak pada tahap pertama ditagetkan  ada 82 titik dapur yang bisa  melayani. Jadi kalau 120 ribu siswa,  paling tidak satu dapur melayani 3.000 siswa.

“Nah, kedatangan kami ke dapur sehat Bosowa Bina Insani dalam rangka melihat sekaligus mengajak pimpinan OPD terkait termasuk juga para camat  untuk mulai melakukan pemetaan  dikaitkan dengan Dapodik  (Data Pokok Pendidikan). Jadi,  kalau  kita membikin dapur di mana, berapa jumlah yang terlayani, bagaimana model proses bisnisnya, dan seterusnya dan seterusnya, itu sekarang kita sedang belajar di dapur  sehat Bosowa Bina Insani,” kata Dedie A. Rachim dalam rilis yang diterima Milenianews.com.

Ia menambahkan, saat ini di Kota Bogor baru ada 4 dapur (SPPD), dan akan nambah 2 lagi, berarti ada 6. Tambahan 2  dapur itu diperkirakan mulai beroperasi mulai Agustus 2025.

“Jadi masih butuh waktu juga. Kebayang kalau kita nambah  10 dapur pasti butuh waktu juga. Karena ini betul-betul  murni harus ada kemitraan antara pemilik aset/lahan,  kemudian ada yang membangunkan dapur dan  juga peralatannya, dan sumber daya manusianya, serta supplier logistiknya,” ujarnya.

Baca Juga : Laksanakan Sensus Makan Bergizi Gratis, Kepala BPS Lakukan Kunjungan Lokasi di  SPPG Yayasan Bosowa Bina Insani

Walikota menegaskan, MBG  adalah  program yang baik, tapi tentu harus dipikirkan bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri. “Karena kita punya kewajiban melayani siswa dan siswi se-Kota Bogor. Ini yang sedang kita coba matangkan, mudah-mudahan tahun ini Kota Bogor punya paling tidak 10 dapur,” tuturnya.

Dedie A. Rachim mengemukakan, Pemerintah Kota Bogor, termasuk BUMD  punya aset-aset yang bisa dioptimalisasikan. Contohnya PD Pasar  punya satu lantai di Blok F Pasar Kebon Kembang. Kalau dilihat secara visual bisa dibangun 2-3 dapur, dan bisa melayani sekolah-sekolah di Bogor Tengah.

“Kemudian juga kita punya aset lagi di Pasar Pamoyanan, Bogor Selatan. Itu aset murni PD Pasar. Itu juga bisa  dimanfaatkan dan sudah disurvei,” ujarnya.

Kemudian di Tanah Baru juga ada aset milik Biro  APBJ  (Administrasi Pengadaan Barang/Jasa), bisa dipakai juga untuk program MBG. Tinggal koordinasi supaya jelas  di titik itu bisa melayani berapa, kekurangannya berapa.

“Kebetulan ada kepala BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Bogor. Kita punya  aset enggak sih?  Siapa tahu bisa dikerjasamakan dengan Yayasan  Bosowa Bina Isani,   misalnya. Karena sudah punya pengalaman. Tinggal  lahannya milik  pemerintah, bagaimana sewa-menyewanya atau hak pakainya. Tujuannya adalah bagaimana kita menyukseskan program MBG,” ujar Walikota.

Sejauh ini, kata Walikota, proses produksi sampai pendistribusian di dapur sehat Bosowa Bina Insani lancar. “Saya tanya Bu Amanda, Bu Dedeh, proses belajarnya sudah cukup lama (dan melaksanakan distribusi MBG) sejak Januari 2025. Karena belajarnya sudah lama, dapur Bosowa Bina Insani bisa dijadikan tempat training. Jadi kalau orang ingin belajar, datangnya ke sini, karena belajarnya sudah lama,” tuturnya.

Diakui oleh Walikota, tugas dapur sehat (SPPG) dalam program MBG ini tidak mudah. Masak makanan  mulai jam 12 malam, menyiapkan bahan baku dari pagi (satu hari sebelumnya). Ini program memang sangat mulia, tapi betul-betul butuh komitmen, butuh sumber daya manusia yang tangguh karena bekerja dari malam.

“Terakhir, saya minta kepada semua pihak yang terlibat dalam program MBG ini agar selalu menjaga kualitas. Baik kualitas gizinya maupun kualitas food safety (kemanan pangan)-nya. Jangan sampai ada kasus keracunan,  misalnya. Karena itu berarti dari proses di dapurnya tidak baik, juga dari proses belanjanya harus baik. Harus dipilih, dicuci yang benar, jangan sampai ada  pestisidanya, dan sebagainya. Jangan sampai ada pengawet dan pewarna makanan,” kata Walikota.

“Jadi ini urusan yang tidak mudah, tapi saya yakin karena Bosowa Bina Insani sudah belajar duluan, maka kita pun bisa belajar dari Bosowa Bina Insani,” ujarnya menambahkan.

Baca Juga : SMA Bosowa Bina Insani Rayakan Kelulusan Siswa-siswi di SNBP dan IUP 2025

Ke depan, kata Walikota, sedapat mungkin Kota Bogor punya dari target 82  dapur dari Kepala MBG Prof. Dadan, paling tidak setengahnya dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Karena membuat 10 saja tidak gampang.

“Yang paling penting adalah koordinasi. Jadi jangan sampai ada yang punya pikiran, saya mau  bikin di sana, bikin di sini, tunggu dulu. Ini ada Disdik (Dinas Pendidikan). Distribusinya ke mana, sekolah  siapa yang akan menerima, dan seterusnya,” kata Dedi A. Rachim.

Ada sejumlah SPPG di kota-kota lain yang bangkrut. Ketika ditanyakan langkah untuk mengantisipasi agar tidak ada SPPG di kota Bogor yang bangkrut, Walikota mengatakan, paling tidak semua prosesnya haus governance. Prosesnya harus sesuai tata kelola.

 

Karena ini uang negara. Meskipun ada kemudahan-kemudahan  tapi proses atau  tata kelolanya harus benar. Tata  kelola administrasinya, tata kelola pembelian logistiknya,  pembangunannya, sumber dayanya.

“Jadi artinya selama  tata kelolanya dipenuhi, tidak ada urusan tidak dibayar. Ini kan komitmen bersama. Kenapa tidak dibayar? Jangan-jangan tidak ada kerja sama dengan disdik untuk distribusi ke sekolah . masdak sekolah mau terima begitu saja? Kan tetap harus ada komunikasi. Dan tetap harus didukung oleh pemerintah,” kata Walikota.

Ia menegaskan, “Harus ada koordinasi dengan Kodim, dan Korem, dan tentu kita terus belajar sambil menyempurnakan semua langkah-langkah kita.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *