Milenianews.com, Jakarta– Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, menekankan pentingnya kedaulatan pangan bagi Indonesia sebagai kunci kemandirian dan kemakmuran bangsa. Dalam Focus Group Discussion (FGD) dan rapat kerja Yayasan Karya Bakti Bumi Indonesia (YKBBI) di Yogyakarta, akhir pekan lalu, Prof. Rokhmin menyatakan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa akan sulit makmur jika kebutuhan pangannya bergantung pada impor (sumber: Badan Pangan Dunia/FAO: 2000).
Pangan, menurut definisi UU No. 18/20212 tentang Pangan, adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia; termasuk bahan tambaham Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
“Kedaulatan pangan adalah hak seseorang atau hak suatu bangsa untuk mendefinisikan sistem pangan mereka sendiri,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengutip La Via Campesina (1993).
Ia menegaskan, bangsa Indonesia punya potensi produksi pangan yang besar untuk berswasembada dan feeding the world. Namun, kinerja sektor pangan Indonesia kurang baik. “Menjadi ironi bagi Indonesia yang memiliki lahan pertanian luas namun belum mampu mencapai swasembada pangan,” kata Prof. Rokhmin Dahuri dalam FGD dan Raker FKBBI yang mengusung tema “Turut Membangun Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Padahal, kata Prof. Rokhmin, pangan menentukan tingkat kesehatan, kecerdasan, dan kualitas sumberdaya manusia (SDM). “Kualitas SDM adalah kunci kemajuan sebuah bangsa!” ujar Prof. Rokhmin mengutip FAO dan WHO (2000).
Dalam makalahnya, Prof. Rokhmin mencontohkan tren impor beras yang terus meningkat. Berdasarkan Proyeksi Neraca Beras Nasional 2024, Indonesia akan mengimpor hingga 5,17 juta ton beras sepanjang tahun ini. Angka ini jauh melampaui rekor impor sebelumnya pada tahun 1999 sebesar 4,75 juta ton.
“Ketergantungan yang semakin besar pada impor beras ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap ketahanan pangan nasional,” kata Prof. Rokhmin dalam rilis yang diterima Milenianews.com.
Ia menjelaskan sejumlah permasalahan dan tantangan kedaulatan pangan. Yakni:
- Mayoritas buruh tani, peternak, nelayan ABK, dan produsen pangan lainnya masih miskin;
- Sebagian besar usaha (bisnis) masih tradisional, tidak menerapkan: (1) economy of scale, (2) Integrated Supply Chain Management System, (3) teknologi terbaik dan mutakhir, dan (4) prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (RTRW, pengendalian pencemaran, dan konservasi biodiversity);
- Hampir semua perusahaan pangan besar dan modern yang menerapkan keempat prinsip diatas tidak bekerjasama dengan UMKM bidang pangan;
- Porsi keuntungan terbesar dalam usaha di sektor pangan bukan dinikmati oleh petani dan nelayan (usaha on-farm), tetapi oleh pengusaha industri pengolahan dan pemasaran.
Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa membangun kedaulatan pangan membutuhkan pendekatan komprehensif. “Mulai dari produksi di tingkat petani hingga pemasaran produk,” ujar Prof. Rokhmin yang membawakan makalah berjudul “Pembangunan Kedaulatan Pangan yang Mensejahterakan Petani dan Nelayan Secara Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.”
Baca Juga : Kuliah Umum di Universiti Malaya, Prof. Rokhmin Bahas Kolaborasi Malaysia-Indonesia
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University itu juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mendukung sektor pertanian melalui kebijakan perbankan yang ramah, pengembangan infrastruktur pertanian, serta penyediaan sarana produksi dan industri pengolahan yang memadai. “Kita harus membangun sistem pangan yang berkelanjutan,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.
