Milenianews.com, Jakarta– Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS menilai bahwa pemerintah ‘gagap’ dalam menangani bencana ekologis yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong tiga langkah strategis.
Pertama, memperkuat early warning system (EWS). Pasalnya, kondisi EWS Indonesia yang masih kurang optimal menyebabkan Indonesia mengalami dampak bencana yang jauh lebih besar dibandingkan sejumlah negara tetangga yang terdampak siklon tropis sama.
“Contohnya, korban jiwa Indonesia mencapai hampir 1.000 korban, sementara Thailand dan Vietnam jumlahnya lebih sedikit masing-masing 270 dan 90 korban. Belum lagi, kerugian ekonomi Indonesia yang menurut CELIOS mencapai Rp 67 triliun,” kata Prof. Rokhmin dalam rilis yang diterima Milenianews.com, Senin (8/12/2025).
Kedua, respons pemerintah yang terlalu reaktif. Dalam hal ini, pemerintah seperti “pemadam kebakaran” yang kebingungan dalam merespons bencana ekologis di Sumatera. Ditambah, respons yang diberikan tanpa dibarengi oleh arah koordinasi yang jelas. “Kondisi ini terjadi karena Indonesia pada dasarnya belum memiliki kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi bencana ekologis,” ujarnya.
Ketiga, revisi UU Kehutanan. Komisi IV DPR RI sedang mengawal revisi UU Kehutanan yang mempertegas terkait rencana tata ruang wilayah. Utamanya, komitmen untuk menjaga tutupan hutan seluas 30% yang tidak boleh diubah. “Oleh karena itu, tugas ke depan adalah menjaga keseimbangan antara kaidah sosial-ekologis melalui penanaman ulang dan skema tebang pilih,” tegasnya.
Tiga jurus ini, kata Prof. Rokhmin Dahuri, menjadi langkah krusial untuk menjaga lingkungan dan menjadi peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi kedepan.
