Milenianews.com, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) kecewa atas sikap pemerintah yang berbeda dalam hal bertindak pada kerumunan orang di masjid dan kerumunan orang di mal atau pasar.
MUI merasa pemerintah punya sikap yang bertentangan dalam hal penanganan virus COVID-19. Di sisi lain terlihat amat longgar di sisi umat muslim khususnya beribadah di masjid teramat ketat.
Baca Juga : MUI: Ibadah Ramadhan di Rumah Saja, tak Kurangi Ketaatan
Pemerintah bisa dengan tegas cegah orang untuk berkumpul dan melaksanakan salat berjamaah di masjid.
Namun pemerintah tidak bertindak tegas terhadap masyarakat yang berkumpul di pasar, mall dan bandara.
“Mengapa pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di mesjid, tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di pasar, mall, bandara, kantor dan pabrik?,” ujar Sekretaris Jendral MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, seperti dilansir Kompas.com. Minggu (17/5).
Pemerintah dinilai bersikap tidak adil
Anwar juga mengatakan bahwa dibeberapa daerah para petugas memakai pengeras suara untuk mengingatkan masyarakat agar tidak berkumpul dan melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid.
Tapi kata Anwar tidak ada petugas yang menggunakan pengeras suara untuk mengimbau masyarakat di tempat umum, pasar, kantor dan mal untuk tidak melakukan kegiatan berkumpul.
“Sikap pemerintah yang aneh dan menjadi ironi yang sulit diterima akal sehat,” kata Anwar.
Menurutnya, sikap seperti ini tentunya mengundang tanda tanya di kalangan umat muslim. Ditambah sikap pemerintah dan petugas yang seperti tidak serius.
Jika pemerintah serius atas sikap dan aturannya, tidak seperti memihak hanya melarang muslim berkumpul di masjid tetapi melonggarkan kerumunan dan keramaiandi tempat lain seperti pasar, bandara, dan mal.
Baca Juga : Penutupan McDonald’s Sarinah Berujung Teguran
“Pemerintah harus mengevaluasi segala kebijakan ini jika tetap ingin terapkan aturan selama pandemi COVID-19 dan tegas tegakkan aturan,” pinta Anwar.
Ia berharap pemerintah membuat aturan dan perlakuan yang sama untuk semua.
“Sehingga semua elemen masyarakat dapat dengan ikhlas menerima dan melaksanakan aturan, tunduk dan patuh pada peraturan pemerintah dengan sebaiknya,” tegas Anwar. (Umi)
