Milenianews.com, Jakarta – Jurnalis kembali jadi “bulan-bulanan” aparat penegak hukum dalam tugas meliput aksi massa atau demonstrasi yang berakhir “memanas”. Kekerasan terhadap jurnalis terjadi dalam bentuk intimidasi ataupun kekerasan fisik secara langsung.
Pada aksi massa Penolakan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) Kamis (22/8) pekan lalu, di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) melaporkan setidaknya, terdapat 11 orang jurnalis di Jakarta telah menjadi korban kekerasan aparat, melalui bentuk tindakan intimidasi, ancaman pembunuhan, kekerasan psikis hingga fisik yang mengakibatkan luka-luka berat.
Baca juga: Buka Ngaji Jurnalistik Sumberpost 2024, Rektor: Ini Urgen Bagi Mahasiswa UIN Ar-Raniry
Hal tersebut cukup miris tentunya, apalagi di suatu negara yang masih menjadikan demokrasi sebagai roda penggerak pemerintahannya. Apalagi arogansi aparat penegak hukum jadi kasus yang kerap terulang kembali tanpa adanya penindakan yang jelas.
Profesi jurnalis yang seharusnya dilindungi, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang memungkinkan seorang jurnalis melakukan peliputan tanpa adanya intimidasi atau kekerasan.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam laporannya di KBR.id mengatakan, tindakan kekerasan sekecil apapun tidak bisa dianggap lumrah. Dalam jurnalistik, setiap kegiatan memiliki aturan serta hak untuk dilindungi.
“Tidak hanya itu selain teman-teman jurnalis, pers kampus, pers mahasiswa juga menjadi korban kekerasan yang diindikasikan kuat dilakukan oleh aparat,” katanya.
Hal yang semacam ini sebenarnya hanya menunjukkan “tampang busuk” pemerintah yang begitu lemah terhadap perlindungan kebebasan pers di Indonesia.
Dalam kasus ini pula, Dewan Pers mendesak aparat kepolisian untuk mengevaluasi prosedur penanganan unjuk rasa, terutama dalam menghadapi wartawan yang tengah bertugas. Sebab kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari penanganan demonstrasi, terutama terhadap jurnalis yang meliput.
Penggunaan gas air mata oleh aparat untuk menyerang demonstran dan jurnalis
Kepala Departemen Aksi dan Advokasi IWAKUM Faisal Aristama, menyoroti penggunaan gas air mata oleh kepolisian dalam membubarkan demonstrasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, gas air mata tersebut berakibat buruk bukan hanya terhadap kesehatan demonstran. Namun melainkan juga warga sipil lainnya termasuk anak-anak yang hendak mengaji di salah satu TPQ di Semarang.
Melansir dari Indonesia Corruption Watch (ICW), berdasarkan hasil penelusuran melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Setidaknya terdapat lima kali belanja yang dilakukan Polri pada periode Desember 2023 hingga Februari 2024.
Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 188,9 miliar dan tersebar di dua satuan kerja yaitu Korbrimob Polri dan Korsabhara Baharkam Polri.
Berdasarkan penelusuran ICW, terang Faisal, 1 dari 5 paket pengadaan yang dikerjakan, Polri memberikan informasi mengenai jumlah amunisi yang dibeli yaitu sebanyak 38.216 peluru. Sedangkan pada 4 paket pengadaan lainnya, tidak tersedia informasi secara mendetail jumlah peluru yang dibeli.
“Polri diduga menghindari pertanggungjawaban terkait penggunaan gas air mata lantaran informasi yang diberikan kepada publik tidak detail,” kata Faisal.
Baca juga: Jurnalis Ketipu Saat Belanja Online, Harga Sama Barang Datang, Beda
Faisal menambahkan, IWAKUM berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini serta juga mendesak agar pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan terhadap demonstran segera diproses hukum.
Ia juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan pasukannya, agar tidak menggunakan cara-cara represif terhadap demonstran dalam aksi-aksi yang akan datang.
Sebab, tindakan represif aparat justru dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Khususnya dapat merusak citra kepolisian di mata masyarakat.
Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.
