Milenianews.com, Jakarta – Setelah hampir 10 tahun BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN, memudahkan masyarakat untuk berobat. JKN juga tidak hanya menerima asuransi pada masa usia senja.
BPJS Kesehatan juga menciptakan ekosistem JKN yang kuat dan saling bergantung dalam implementasi Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat Indonesia.
Baca juga : Kisruh BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah Hingga Pembuatan SIM
Sistem ini, tidak hanya mengintegrasikan beberapa sistem asuransi sosial Indonesia yang sampai saat ini terpisah. Seperti yang dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti.
“Hampir satu dekade, Program JKN berkembang menjadi program strategis yang memiliki kontribusi besar dan mampu membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Banyak negara yang sangat tertarik kepada BPJS Kesehatan sebagai sebuah program gotong royong berkonsep single payer. Ini sulit ditemukan di negara-negara lain,” katanya, pada Senin (30/1).
Ghufron menjelaskan, kepesertaan JKN tumbuh pesat dari 133,4 juta orang pada 2014 menjadi 248,7 juta orang pada 2022.
Artinya, saat ini lebih dari 90 persen penduduk Indonesia telah terjamin kesehatannya oleh program JKN. Pada tahun 2014 terdapat total 38,2 juta pekerja upahan (PPU), pekerja tidak dibayar (PBPU) dan pengangguran. Pada tahun 2022, jumlah ini akan meningkat tajam menjadi 96,9 juta orang.
Ghufron mengungkapkan bahwa di masa-masa awal beroperasi, BPJS Kesehatan sempat mengalami defisit. Berbagai upaya pun dilakukan hingga menggunakan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.
Kini, kondisi keuangannya sudah sehat. Kesehatan keuangan DJS per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Faktanya, bukan orang kaya yang paling banyak menggunakan BPJS Kesehatan. Justru, yang paling banyak memanfaatkan BPJS Kesehatan dengan biaya terbesar adalah kelompok PBI,” ujarnya.
Sementara itu, Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Panitia IX PDR RI mengatakan, pelaksanaan program JKN saat ini telah banyak mengalami peningkatan dalam berbagai aspek.
Namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Mulai dari persoalan kepesertaan, kualitas pelayanan kesehatan, efektivitas pembiayaan dan masalah keuangan.
Baca juga : Tips Menjaga Kesehatan di Tengah Cuaca Tidak Menentu
“Dari aspek kepesertaan, ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipakai seluruh kementerian/lembaga untuk menentukan semua jenis bantuan sosial di negeri ini. Dampak DTKS ini besar sekali bagi masyarakat. Sehingga perlu dukungan BPJS Kesehatan agar kepesertaan PBI benar-benar menjangkau orang yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Jangan sampai ketinggalan info terkini bagi generasi milenial, segera subscribe channel telegram milenianews di t.me/milenianewscom.
