Peluang Fintech untuk Pembangunan Nasional: Dari Inovasi Teknologi ke Penciptaan Lapangan Kerja

Peluang Fintech
Dok. Cyber University

Milenianews.com, Mata Akademisi – Dalam peta persaingan global yang kian ditentukan oleh kecepatan inovasi dan kualitas sumber daya manusia, Indonesia dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana membangun daya saing yang tidak semata bertumpu pada keunggulan komparatif tradisional, tetapi pada kemampuan menciptakan nilai tambah berkelanjutan? Di tengah tantangan itu, perkembangan financial technology (fintech) menawarkan peluang strategis yang kerap belum dibaca secara utuh sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Selama ini, fintech lebih sering dipersepsikan sebagai urusan pembayaran digital, pinjaman daring, atau sekadar inovasi startup. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, fintech sesungguhnya merupakan arsitektur baru sistem ekonomi, yang berpotensi memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global sekaligus menciptakan lapangan kerja lintas sektor dan wilayah.

Baca juga: Berkah Fintech dalam Inklusi Keuangan: Saat Teknologi Nggak Cuma Buat Gaya-gayaan tapi Bantu Warga Pelosok

QRIS dan Transformasi Ekonomi Sehari-hari

Salah satu contoh paling konkret dari penerapan fintech yang tepat guna adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Dari sudut pandang kebijakan publik, QRIS bukan hanya inovasi teknologi, melainkan instrumen integrasi ekonomi nasional. Dengan satu standar pembayaran, negara berhasil menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi, sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat secara signifikan.

Riset akademik mengenai sistem pembayaran digital menunjukkan bahwa kemudahan transaksi berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi ekonomi sektor informal. Studi dari berbagai universitas dan lembaga seperti KemenKopUKM menemukan bahwa UMKM yang mengadopsi pembayaran digital cenderung mengalami peningkatan omzet, pencatatan keuangan yang lebih baik, serta memudahkan akses ke permodalan formal.

Lebih jauh, QRIS menciptakan apa yang dalam literatur ekonomi disebut sebagai financial data trail. Data transaksi yang sebelumnya tidak pernah tercatat kini menjadi dasar penilaian kelayakan usaha. Ini merupakan lompatan struktural: dari ekonomi berbasis kepercayaan personal menuju ekonomi berbasis data. Dampaknya tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang kerja baru di bidang analitik data, pengembangan sistem pembayaran, dan keamanan siber.

Baca juga: Fintech dan Peluang Karier di Masa Depan: Relevansi yang Tak Terelakkan

Fintech Pembiayaan dan Kenaikan Kelas UMKM

Di vertikal pembiayaan, fintech peer-to-peer lending memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan struktural antara UMKM dan lembaga keuangan formal. Selama bertahun-tahun, penelitian akademik menyoroti persoalan credit rationing, di mana UMKM produktif gagal mengakses kredit bukan karena tidak layak, melainkan karena keterbatasan informasi dan agunan.

Fintech pembiayaan memperkenalkan pendekatan baru berbasis alternative credit scoring, dengan memanfaatkan data transaksi digital, perilaku pembayaran, dan aktivitas usaha. Model ini sejalan dengan temuan riset di bidang ekonomi pembangunan, yang menekankan pentingnya inovasi institusional dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif.

Dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja bersifat tidak langsung namun signifikan. Ketika UMKM memperoleh modal, mereka meningkatkan kapasitas produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dengan demikian, fintech berfungsi sebagai katalis penciptaan kerja berbasis komunitas, bukan semata pencipta pekerjaan di pusat-pusat kota.

Baca juga: Perkembangan, Peluang dan Tantangan Fintech dalam mendukung Usaha UMKM

E-Wallet dan Ekonomi Platform

Perkembangan dompet digital telah menjadi fondasi bagi tumbuhnya ekonomi platform dan ekonomi gig di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan pergeseran struktur pasar tenaga kerja—dari hubungan kerja konvensional menuju bentuk kerja yang lebih fleksibel.

Fintech pembayaran dalam bentuk e-wallet memungkinkan jutaan pekerja informal dan semi-formal masuk ke sistem keuangan formal. Akses terhadap tabungan digital, pembayaran non-tunai, hingga asuransi mikro meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga pekerja. Beberapa studi akademis menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki korelasi positif dengan stabilitas pendapatan dan kemampuan rumah tangga menghadapi guncangan ekonomi.

Namun, ekonomi platform juga menuntut perhatian kebijakan. Tantangan perlindungan sosial, kepastian pendapatan, dan peningkatan keterampilan menjadi agenda yang harus dijawab bersama. Di sinilah peran negara menjadi penting, yaitu memastikan fintech tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Baca juga: GenZ Harus Tahu Pekerjaan Fintech Paling Dicari di Tahun 2029 Ini

Insurtech dan Ketahanan Tenaga Kerja

Vertikal fintech lain yang memiliki implikasi strategis adalah insurtech. Asuransi merupakan instrumen penting untuk mengelola risiko dan mendorong keberanian berusaha. Digitalisasi asuransi memungkinkan perlindungan risiko menjangkau kelompok yang selama ini terpinggirkan—petani, nelayan, dan pekerja sektor informal.

Riset di bidang ekonomi pembangunan menunjukkan bahwa perlindungan risiko meningkatkan produktivitas dan mendorong investasi rumah tangga pada pendidikan serta usaha produktif. Dengan kata lain, insurtech tidak hanya menciptakan lapangan kerja di sektor teknologi, tetapi juga memperkuat kualitas tenaga kerja nasional.

Fintech, Data, dan Daya Saing Global

Dalam konteks global, kekuatan utama Indonesia terletak pada skala—populasi besar, adopsi digital cepat, dan volume data yang masif. Jika dikelola dengan tata kelola yang kuat, data fintech dapat menjadi aset strategis nasional.

Namun, literatur akademik juga mengingatkan risiko ekonomi digital: monopoli data, kerentanan privasi, dan ketimpangan akses teknologi. Oleh karena itu, regulasi fintech harus bersifat adaptif sekaligus protektif—mendorong inovasi, tetapi menjaga kepentingan publik.

Negara-negara yang berhasil memanfaatkan fintech sebagai alat daya saing global adalah mereka yang memadukan inovasi teknologi dengan kebijakan pendidikan, perlindungan konsumen, dan pengembangan talenta. Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk mengikuti jejak tersebut, bahkan menjadi rujukan bagi negara berkembang lain.

Baca juga: Kenali Tren Masa Depan Fintech, Beserta Peluang dan Tantangannya Disini!

Fintech sebagai Agenda Pembangunan Jangka Panjang

Fintech tidak boleh dilihat semata sebagai fenomena pasar atau tren teknologi sesaat. Ia adalah instrumen pembangunan jangka panjang, yang menyentuh inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing global.

QRIS di warung kecil, pembiayaan digital bagi UMKM, e-wallet bagi pekerja platform, dan asuransi mikro berbasis teknologi—semuanya menunjukkan bahwa fintech dapat bekerja dari bawah, membangun ekonomi dari fondasi yang paling nyata.

Tantangan ke depan bukan lagi apakah fintech relevan, melainkan bagaimana mengarahkan pertumbuhannya agar selaras dengan visi Indonesia yang berdaulat secara digital, berkeadilan secara sosial, dan berdaya saing secara global.

Jika dikelola dengan visi, kebijakan berbasis riset, dan kolaborasi lintas sektor, fintech dapat menjadi salah satu pilar utama Indonesia dalam menapaki ekonomi global menuju Indonesia Emas 2045.

Oleh: Agus Trihandoyo, Wakil Rektor I Bidang Akademik Cyber University

Tonton podcast Milenianews yang menghadirkan bintang tamu beragam dari Sobat Milenia dengan cerita yang menghibur, inspiratif serta gaul hanya di youtube Milenianews.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *